Kadinsos Terus Bertekad Kurangi Angka Kemiskinan di Batu Bara

Kontra.id — Pemerintah Kabupaten Batu Bara, provinsi Sumatera Utara terus berbenah diri mengatasi kemiskinan di Batu Bara.

Salah satunya, kata Kepala Dinas Sosial Batu Bara, Ishak Liza, pihaknya terus aktif  melakukan validasi data kemiskinan.

Agar, bantuan sosial (bansos) yang diprogramkan Kemensos sampai pada keluarga penerima manfaat (KPM) yang membutuhkan.

Tekad ini yakin bisa dia wududkan jika saja data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akurat, karena memang kata Ishak, Bupati Batu Bara selalu menekankan pentingnya bekerja berdasarkan data.

Untuk itulah dia menyayangkan hampir seluruh Kepala Desa lamban melakukan pembaharuan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan yang dikirim ke setiap desa hingga mengabaikan data real warga yang kurang mampu.

Pernyataan ini dikemukakan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Ishak Liza, pada Senin (4/1/2019), saat ditemui di ruang kerjanya.

“Bahkan pak Bupati juga terus ingatkan Kepala Desa agar data kemiskinan ini diinput di masing-masing Desa dengan data yang bertangung jawab, dan data yang dimasukan bukan yang sifatnya nepotisme atau suka tidak suka, tapi harus real, itulah data masyarakat yang tidak mampu, dan yang tidak mampu itu masuk katagori 24 item ” kata dia.

Namun secara umum masayrakat yang tak mampu tersebut sudah jelas keberadaanya dan bisa dilacak secara kasat mata.

“Yakni rumah yang atapnya rumbia, dindingnya tepas dan lantainya tanah, dan itulah katagori masyarakat yang paling pasti menerima bansos dengan catatan dia harus ada dulu dalam Basis Data Terpadu (BDT)” tambahnya.

Nah apabila masyarakat 24 katagori miskin tersebut tidak masuk ke Basis Data Terpadu (BDT), Ishak menegaskan masyarakat tersebut tidak akan ditampaung sebagai penerima Bansos, termasuk juga tidak berhak menerima KIS BPJS dan Kartu Indonesia Pintar.

Jadi Ishak berharap data kemiskinan yang ada di masing-masing desa saat ini dapat terus diperbarui, diverifikasi dan divalidasi dengan satu pusat data dengan Basis Data Terpadu (BDT).

Dengan demikian lanjut Ishak yang memulai karirnya dari Kepala Sekolah ini, ‘jika kita telah mendapatkan data yang akurat  berbasis data terpadu ( BDT) maka tidak akan ada lagi masalah terhadap pemberian bantuan”.

“Inilah harapan kita kepada kepala Desa untuk menghapus data yang tidak berhak menerima dan bagi  yang telah mampu segera mengundurkan diri. Karna yang lebih tahu kondisi data orang miskin di desanya itu kan petugas aparatur desa,” tegas Ishak.

Ishak bilang, dengan adanya kerjasama dengan Kepala Desa berupa sosialisasi yang terus dilakukan Bupati, bantuan sosial akan lebih tepat sasaran.

“Kedepan pak Bupati Berharap tidak ada lagi bantuan sosial yang salah sasaran,” katanya.

Update data warga kurang mampu ini menurut Ishak, sangat penting mengingat angka kemiskinan masih tinggi di Batu Bara, meskipun pada akhir tahun 2019 datanya telah menurun sekitar 11.200 orang.

Namun jika berkaca dengan kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini tidak lah cukup.

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, bahwa persentase penduduk miskin di Batu Bara mengalami fluktuasi mulai tahun 2012- 2018.

Dari tahun 2012 dan 2018 itu sempat terjadi fluktuasi penduduk miskin baik secara absolut maupun secara persentase.

Begitu juga dengan jumlah data pengangguran terbuka yang kini mencapai 9.155 orang.

Pada tahun 2017 penduduk miskin naik menjadi 50,91 ribu jiwa (12,48 persen) hingga pada tahun 2018 penduduk miskin di Batu Bara kembali naik menjadi 51.780 jiwa

Namun Data dari Dinas Sosial Batu Bara terhitung sejak akhir Desember 2019 lalu, sekitar 2.882 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 11.200 masyarakat miskin telah keluar dari warga miskin.

“Memang data dari BPS tercatat sebanyak 51 ribu orang miskin, tapi saya tak bisa berpatokan lagi dengan data BPS, yang jelas dari data yang tercatat di Dinas sosial hari ini sudah kita kurangi sebanyak 2.882 Kepala Keluarga (KK) atau 11.200 orang miskin yang minta keluar dari PKH” ucapnya.

“Inilah yang baru kita bersihkan perlahan, dan kita terus berharap upaya ini bisa menurun. Kenapa? Karna kita masih melihat dari data-data Kemensos itu banyak warga yang tidak lagi berhak menerima bantuan dan kita berharap mereka segera mengundurkan diri hingga kita bisa memutusnya'” cetusnya

khusus bagi warga miskin yang saat ini masuk kedalam katagori 24 item, namun tidak tercatat di Basis Data Terpadu (BDT) tidak perlu lagi khawatir. Sebab paket-paket bantuannya telah ditampung di APBD tahun 2020.

“kalo di pusat ada namnya PKH atau program sembako, tidak lagi BPNT namanya, nah khusus bagi warga miskin yang tidak mendapatkan haknya di pusat karna tidak tercatat di BDT ini sudah kita siapkan solusinya di APBD 2020,” kata dia.

Paket bantuan dari APBD 2020 yang telah ditampung itu, tambah Ishak ada sebanyak 3.500 keluarga.

“3.500 keluarga inilah yang akan kita bantu dari APBD 2020, jadi bagi mereka yang tak tertampung haknya dari pusat ini akan kita tampung di APBD 2020, cetusnya.

Selanjutnya Ishak menghimbau kepada masyarakat yang betul-betul tidak mampu pangan, tak pernah mendapat bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah untuk segera melaporkan diri ke desa.

“Sebab desa lah yang nantinya akan melapor setelah diberivikasi datanya ke dinas sosial, agar persoalan gizi buruk dan sebagainya itu bisa diantisipasi dari sekarang oleh Dinsos bersama stakeholder terkait,” tutupnya. ***