Kontra.ID – Di Kawasan bisnis Industri Kuala Tanjung, kehidupan begitu gersang. Sebuah desa bisnis ternama dengan label “industri objek vital nasional” yang kini telah berdiri lebih dari 54 persen dari rata-rata perusahan besar di kabupaten Batu Bara, kini di kawasan bisnis itu mulai dipadati duka nestapa terutama bagi kalangan pengusaha-pengusaha lokal, yang dikabarkan terombang-ambing dan kini terancam gulung tikar.
Kabar baiknya uang dan modal terus berputar di Kuala Tanjung setelah perusahaan Pelindo mulai beroperasi di kawasan bisnis selat malaka itu.
Namun sayang, perputaran uang dan modal di kawasan bisnis industri daerah ini tak begitu memberi multi efek ekonomi bagi pengusaha lokal dampak dari dugaan monopoli yang dituding, terus dilakukan oleh perusahaan pelindo dengan anak dan cucu serta cicit perusahaannya.
Ditengah masa sulit paska pandemi meluluhlantakkan ekonomi dalam negeri, untuk memberantas praktek dugaan monopoli terutama yang selama ini diduga terjadi di lingkungan bisnis Pelindo Kuala Tanjung bukanlah perkara enteng.
Ditengah masa transisi bencana PHK bagi pekerja lokal dampak pandemi ternyata muncul kenyataan pahit baru bagi pengusaha lokal Kuala Tanjung yang sektor usahanya terpaksa harus gulung tikar, dampak dari dugaan monopoli terpusat yang datang dari dugaan orang dalam yang turut berkuasa di Pelindo Holding.
Akibatnya, BUMN dan beserta anak perusahaan yang kini beroperasi menghasilkan pundi-pundi di kawasan kuala Tanjung kini telah berada di puncak rantai makanan, Akibatnya banyak dari kontraktor lokal dari kuala Tanjung, satu persatu lesu darah dan bertumbangan lantaran rantai makanan terus dikuasai oleh pihak terkuat setelah Pelindo diduga memerintahkan PT PMT menyingkirkan pengusaha lokal Kuala Tanjung dengan merekrut anak usaha dan cucu perusahaan Pelindo.
Mengagapi persoalan yang dianggap pelik ini, Ketua Aliansi Pegusaha Lokal (Aspal) Kuala Tanjung Khairul Fikri mengatakan jargon akhlak yang selama ini disampaikan oleh Menteri Erick Thohir dalam berbagai momen di BUMN sangat jauh panggang dari api.
Jargon itu kata Kahirul Fikri, sama sekali tidak terpatri sejak PT Prima Multi Terminal (PT PMT) Kuala Tanjung (salah satu anak usaha Pelindo), dipimpin oleh Rudi Susanto di kawasan bisnis Kuala Tanjung.
“Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kurang berakhlak yang menyakiti pengusaha lokal di kabupaten Batu Bara khususnya di Kuala Tanjung,” kata ketua Aliansi Pengusaha Lokal (Aspal) Kuala Tanjung Khairul Fikri, Rabu, (4/12/23).
Fikri mencontohkan sebelumnya di Pelindo ada banyak pekerjaan- pekerjaan kecil yang sebelumnya dikelola oleh pengusaha lokal kabupaten Batu Bara yang kini beralih ketangan anak-anak usaha Pelindo.
“Seperti jasa keamanan yang sekarang dikelola oleh PT Intan Sejahtera Utama yang merupakan anak usaha Pelindo, padahal anak perusahaan Pelindo itu berdomisili di Makasar yang jaraknya lebih dari 3000 km dari Kuala Tanjung serta jasa kebersihan yang saat ini dikelola oleh PT Pelindo Daya Sejahtera yang kantornya berpusat di Surabaya 2200 km dari Kuala Tanjung, Batu Bara.
Yang terbaru adalah penunjukan PT Pelindo Daya Sejahtera Surabaya yang ditunjuk pelindo menjadi pelaksana pekerjaan Jasa operator Driver Bongkar muat di pelabuhan Kuala Tanjung yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan PT. KHAFI MULTI PERKASA yang merupakan milik salah satu pengusaha desa Kuala Tanjung.
“Parahnya setelah PT Kahfi Multi Perkasa disingkirkan oleh PT Prima Multi Terminal dengan PT Pelindo Daya Sejahtera (PT PDS) a.n. Bapak Aziz dengan iktikad tidak baik mencoba membujuk Para Driver existing kami untuk membelot kepada PT PDS” ungkap Khairul Fikri.
“Anehnya, lanjut fikri, saudara Aziz dari PT PDS ini sibuk kasak-kusuk bergerilya untuk mengambil driver kami, apa yang dilakukan oleh Bapak Azis ini sungguh sangat memalukan dan tidak berakhlak seperti yang dicita-citakan oleh Mentei BUMN , apakah memang seperti itu cara PT PDS menjalankan bisnisnya? Sepertinya Pak Azis ini perlu membaca lagi buku Mardigu berjudul “bisnis gak seanjing itu kawan” ucapnya.
hal-hal seperti ini kata Fikri, tentu saja menjadi pemicu penolakan sebahagian elemen pengusaha Lokal dari Kuala Tanjung khususnya bagi pengusaha lokal yang sudah muak dengan berbagai perlakuan-perlakuan PT Pelindo yang dalam tanda kutip tidak mencerminkan moto AKHLAK BUMN, terutama dianggap Pelindo di Kuala Tanjung tak mampu beradaptasi dengan pengusaha lokal.
“Tak hanya masalah di persoalan dugaan praktek monopoli pekerjaan yang diarahkan kepada anak usaha Pelindo dengan menyingkirkan pengusaha lokal, seperti mangkraknya pengadaan tanah di Kuala Tanjung oleh Pelindo yang akan berakhirnya Penetapan Lokasi di Triwulan 1 tahun 2023 diprediksi juga hanya berhasil membebaskan lahan kurang dari 10% dari yang dimuat dalam penatapan lokasi, itupun setelah masyarakat Kuala Tanjung melakukan aksi pada 21 November 2022 lalu, hal tersebut sangat melecehkan pemerintahan Batu Bara sebagai pihak yang menerbitkan Penetapan Lokasi,” ujarnya.
Atas permasalahan ini, Kahirul Fikri yang mewakili pengusaha lokal di kawasan binis Kuala Tanjung sangat mengharapkan peran Gubernur dan Bupati Batu Bara untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pelindo bahwa tanah Sumut khususnya Batu Bara adalah tanah bertuah jangan dinodai.
Untuk itu Fikri menyatakan sikap, apabila dalam 2 kali 24 jam tidak ada iktikat baik dari Pelindo dan PT PMT atas persoalan ini, pihaknya menyatakan akan melakukan aksi unjukrasa pada 6 Januari 2023.
Menanggapi ini, Direktur PT PMT Rudi Susanto melalui Humas Heru mengatakan tidak benar jika PT PMT dikatakan melakukan dugaan monopoli. Menurutnya PT PMT merupakan perusahaan Swasta.
“PT Prima Multi Terminal itu perusahaan swasta, coba baca undang-undang tetang BUMN, saya membahasnya secara legalitas saja, sesuai UU BUMN bahwa yang dikatakan BUMN itu yang modalnya dimiliki oleh Negara dengan Mentri BUMN sebagai pemegang saham prioritas,” ungkap Heru saat dikonfirmasi pada Rabu, (4/1/2023).
Heru kemudian menjelaskan ditengah posisi PT PMT saat ini sebagai perusahaan Swasta yang bekerja untuk kepentingan Pelindo Kuala Tanjung, pihaknya menyatakan tidak ada relevansinya dengan monopoli.
“PMT ini kan perusahaan swasta, apa pantas perusahaan swasta dikatakan bermonopoli terhadap pekerjaan -pekerjaan yang ada”, bantahnya.
Menyangkut aspek ekonomi atas pemutusan hubungan kerja anatara pengusaha lokal dengan PT PMT diduga atas dasar surat perintah Pelindo Holding melalui pelelangan terpusat dibawah Ihsanuddin Usman sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum yang mengarah pada dugaan praktek monopoli melalui PT PMT Kuala Tanjung, Heru menuturkan pihaknya tidak mengetahui adanya surat tersebut.
“Ga, enggak ada itu surat-surat (Pelindo) seperti itu, kita tidak pernah tau, dan tidak tahu,” pungkasnya.
Namun saat ditanyakan ihwal dasar pemutusan hubungan kerja anatara PT.PMT dengan sejumlah pengusaha lokal seperti yang dialami oleh PT. GMB (Jasa Keamanan Security) 2. PT BSB (Jasa Kebersihan Gedung) 3. PT. KMP (Tenaga Ahli Daya Operator Truck) 4. PT. Pasifik energi trans dan PT. Petra Oleo Nusa (Penyedia BBM), heru mengatakan kembali bahwa PMT meruapakan perusahaan swasta.
“Balik lagi kami perusahaan swasta, ya terserah kami lah,” pungkasnya.
