Warga Kuala Tanjung Siap Tumpah Darah Jika Lahan Dibeli Murah

Kontra.id — Ratusan warga Kuala Tanjung yang tergabung dalam forum Pemilik Lahan Kuala Tanjung menyatakan siap tumpah darah bila lahan milik mereka diambil murah oleh Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) melalui Pemerintah.

Penegasan ini disampaikan Bendahara Forum Pemilik Lahan Kuala Tanjung, Khairul Iman dalam rapat konsolidasi terkiat rencana pemerintah membebaskan lahan di sekitaran kawasan Kuala Tanjung seluas 1.128 hektar.

Acara konsolidasi tersebut digelar di Gedung Aula Desa Kuala Tanjung, dan diikuti oleh ratusan pemilik lahan belum lama ini. (3/1).

Khairul Imam (kanan)

“Kita pastikan siap bertumpah darah dalam artian spirit kita bersama-sama berjuang mempertahankan hak kita,” kata dia

Lebih lanjut Khairul Imam menegaskan dampak dari Proyek Strategis Nasional Pengembangan Hub Port Kuala Tanjung tersebut akan berdampak positif sekaligus negatif.

“Kenapa berdampak negatif, ya karena pembangunan ini dapat mengancam menghilangkan perkampungan tempat kita dibesarkan,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, saat ini sudah banyak warganya yang keberatan melepaskan lahan mereka.

“Banyak dari kita sebenarnya keberatan kalo desa tempat kelahiran kita ini hilang karna dampak industri, tapi bila tak cocok dengan nilai ganti rugi pasti kita tolak, disisi lain tak mungkin juga program pemerintah tidak kita dukung,” ucapnya delima.

Para leserta forum Pemilik Lahan Kuala Tanjung.

Kairul Imam kemudian menganalogikan harga tanah di semenanjung desa Kuala Tanjung selama ini banyak  yang mulai dipermainkan oleh para mafia dengan membeli tanah dihargai sama seperti menagkap seekor ayam.

“Jangan sampai pemerintah membeli tanah kami sama seperti menangkap ayam, setelah ayam ditangkap baru dibayar. Kan memang selama ini begitu prakteknya. Tanah kita diukur dan didata kemudiam dirampas, setelah dirampas baru dibayar, ini kan lebih kejam dari belanda,” katanya.

Namun diakui pula oleh Khairul Imam, pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung juga memiliki dampak positif. Salah satunya bidang infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan pembinaan.

Untuk itu ia meminta agar para pemilik lahan yang tergabung dalam forum ini dapat memperkuat kekompakan dengan terus  mempertahankan hak hak mereka yang telah lama hidup layak di Kuala Tanjung.

Sementara Djaya Tarigan selaku penasehat forum mengharapkan agar adanya harga yang wajar dan harga yang layak dari pemerintah.

Djaya Tarigan (sebelah tengah kanan )

“kita tidak menolak pembebasan selama harganya layak, tidak ada istilahnya harga yang layak ditolak” katanya.

Dia juga mencontohkan sudah ada yang terjadi diwilayah dusun di desa tersebut yang dulunya blum selesai dibayar kepada pemilik.

“kita tidak ingin seperti ini terulang lagi pada priode pembebasan lahan yang akan dilaksanakan,” jelasnya

Sebagai penasehat Forum, ia juga kembali memastikan tidak akan menolak selama masyarakat sudah mengetahui terlebih dahulu harga yang layak sebelum proses negoisasi antar pihak terjadi.

“Walupun nantinya kita baru tau harganya dipenghujung, skarng kalo kita fikir-firir rasanya sulit, tapi jika pengurus ini tetap solid, bisa beragumentasi dengan baik menekan pemerintah, pasti tujuan kita tercapai, bagaimana kita lobi dan bagimana kita berargumen harus bisa dimaklumi oleh mereka,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Kuala Tanjung, Usman.

Ia mengatakan akan mengakomodir seluruhnya kepentingan masyarakat.

“Jika harga tak cocok saya sebagai kepala Desa disini juga pasti menolak, tapi jika harga sesuai dengan hati nurani masyrakat pasti kita dukung,”cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batu Bara telah mengumumkan dalam waktu dekat akan menerbitkan penetapan lokasi (penlok) pembangunan pengembangan kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung beserta lokasi penetapan Kilang minyak.

Dimana Bupati Batu Bara Zahir akan meneken lokasi penentuan Penetapan Lokasi (penlok) seluas 1128 hektar, tentunya seluruh warga Kuala Tanjung dan Kuala Indah akan terkena dampaknya.

Pembahasan konsultasi Pembangunan tersebut direncanakan dimulai pada awal tahun 2020, hingga saat ini Pemerintah Batu Bara sedang melakukan pra-konsultasi publik dan sosialisasi berupa persiapan izin Penetapan Lokasi (Penlok).

Seperti diungkap oleh Person In Charge ( PIC ) PT. Pertamina Eiman saat rapat dengan Gubernur Edy Rahmayadi pada 6 januari 2020 lalu ia menegaskan jika di kuala Tanjung ada lahan seluas 1.128 hektar, maka pihak pertamina akan segera membangun Kilang Minyak di hub port Kuala Tanjung.

Sekitar 70 hektare dari lahan seluas 1.128 hektare tersebut, dia bilang “akan digunakan untuk pembangunan kilang minyak di Pelabuhan Kuala Tanjung,” katanya.

Sementara sisanya akan dikembangkan untuk pembangunan kawasan di sekitar industri Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung.

Sementara Presiden Direktur dan CEO Pertamina Nicke Widyawati pada 16 Januari 2020 menegaskan, dari pembangunan Kilang minyak tersebut diperkirakan akan menyedot 2.500 insinyur perminyakan beserta staf operator sebagai tenaga operasional.

Kilang ini diharapkan mengelola 3000 barel minyak perhari.

Namun menurut Bupati Batu Bara Zahir pada 25 November tahun lalu saat berpidato dalam pelantikan DPRD Batu Bara menegaskan, jumlah 25 ribu tenaga kerja tersebut blum termasuk dengan rencana penyerapan 110 ribu tenaga kerja dalam pengembangan kawasan Pelabuhan Indonesia I dan Inalum. ***