Ilusi Bupati Selamatkan 122 TKI Ilegal di Batu Bara Hanya Mimpi

Kontra.ID — Sebanyak 122 TKI ilegal di kabupaten Batu Bara, Sumut, dinyatakan bebas setelah mendapat pengampunan dari pihak Malaysia.

Kini, para TKI ilegal itu telah dipulangkan oleh Malaysia ke Indonesia melalui jalur Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, pada Senin, 27 April 2020 siang tadi.

Selanjutnya 122 TKI ilegal tersebut telah dibawa oleh pihak Pemkab Batu Bara untuk dikarantina. Tak serta merta bisa kembali bertemu dengan sanak saudara mereka.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Batu Bara Wahid Khusyairi yang juga Juru bicara tim Gugus Tugas Covid-19 di daerah itu, menyebut, kepulangan 122 TKI (ilegal) itu diakuinya sebagai hadiah indah usai perjuangan panjang Bupati Ir Zahir M.Ap melakukan diplomasi diam-diam, atau disebut silent diplomacy kepada pihak Malaysia, dengan bersama-sama membiayai seluruhnya dana kepulangan mereka.

“Ya Sama-sama (Malaysia dan Batu Bara), semua dana transport kepulangan meraka (dari malaysia) kita yang bantu,” kata Wahid, pada Senin, 27 April 2020, melaporkan untuk juru berita Kontra.ID.

Terkait kepastian dana itu, Wahid Khusairi kemudian menyarankan untuk menanyakan langsung rincian biaya kepulangan TKI itu kepada Kadis Tenaga Kerja.

Benarkah Demikian?

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batu Bara Erinaldo saat dikonfirmasi mengatakan tidak.

Erinaldo bilang keterlibatan Pemkab Batu Bara terkait kepulangan 122 TKI ilegal tersebut hanya sebatas pendataan saja.

Pemkab Batu Bara dalam hal ini, dia secara berulang kali menyebutkan, tidak ada membiayai kepulangan 122 TKI ilegal itu.

“Ya 122 TKI itu sebenarnya semua ilegal, kita hanya pendataan saja, tidak ada pembiyaan kepulangan,” katanya, Senin, (27/04) malam.

Lebih lanjut Erinaldo bilang Pemkab Batu Bara hanya memfasilitasi transportasi kepulangan TKI hanya dari jalur  Pelabuhan Teluk Nibung, (Tanjungbalai) ke Batu Bara, untuk kemudian di karantina untuk pencegahan penularan Covid-19.

“Untuk transportasi jalur daratnya, itu (tanya) ke Dishub,” ucapnya.

Pemkab Hanya Fasilitasi Rp 6 Juta untuk penjemputan TKI dari Tanjung Balai ke Batu Bara

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Batu Bara Jonis Marpaung menyebut, terkait kepulangan TKI (ilegal) ini, pihaknya hanya menyediakan 6 transportasi Bus.

“Kita hanya memfasilitasi jalur darat dari Pelabuhan Teluk Nibung, ke Batu Bara, kita cuma menyediakan 6 bus, biaya yang sudah  habis cuma 6 juta, itu beda dengan transport personil” kata Jonis, biaya 6 juta tersebut diluar dari makan dan minum TKI itu.

“Untuk makan minum, itu kapasitas dinas sosial,” katanya, untuk rincianya tanyakan ke Dinsos.

Makanan TKI di Tanggung Dinsos Selama Kepulangan

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Ishak Liza membenarkan tugsnya di gugus tugas sebagai dapur umum yang memberi makan ke TKI, namun Ishak menolak untuk menyebut rincian dana yang habis.

Meski ishak mengakui dinasnya mendapatkan porsi anggaran dari gugus Covid-19. Dia bilang, tidak hanya makanan saja yang diberikan kepada 122 TKI, baju, odol gigi, shampo dan sendal juga.

“Ya kita dapat dari dana tim Gugus,
Baju sampai sendal, odol dan shampo mereka (TKI) juga ada kita kasi,” kata Ishak, senin (27/04).

Soal realisasi dana makanan yang sudah habis untuk TKI, kata Ishak “kita belum tau, karena belum selesai, tak bisa juga diprediksi”.

Ishak pun menjelaskan, makanan TKI selama (dideportasi) di Malaysia bukan tangung jawabnya, melainkan makanan diberikan setelah TKI itu sampai di Pelabuhan
Teluk Nibung, hingga pada saat mereka selesai di karantina.

Sebagai Informasi, dilansir dari Analisadaily.com Bupati Batubara, Ir Zahir M.Ap, menjemput kepulangan sebanyak 122 warga Batu Bara dari Malaysia di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjungbalai, Senin (27/4) siang.

Kehadiran Pemkab Batu Bara dalam penjemputan itu, kata Bupati sebagai upayanya untuk menyelamatkan nasib TKI.

“Mereka yang dipulangkan sebanyak 122 orang adalah warga Batu Bara yang terdampak Covid-19 di Malaysia,” kata Zahir seperri dilansir dari analisadaily.com.

Pemkab Batu Bara, lanjut Bupati, “hadir untuk menyelamatkan ratusan TKI yang butuh bantuan,” pungkasnya.

Hingga berita ini digubrik, kadis Tenaga keraja Batu Bara Erinaldo memastikan, kepulangan 122 TKI ilegal dari malaysia tersebut bukan tanggungan pemerintah Batu Bara.

Pemkab Batu Bara, kata Dia terkait ihwal kepulangan TKI Ilegal dari malaysia ke pelabuhan, hanya sebatas pendataan jumlah dan penjemputan dari Pelabuhan saja.

Menaggpi hal ini, Seorang pengiat di sebuah lembaga kajian tentang kebijakan publik di Batu Bara, Arwan Syahputra mengatakan upaya penyelamatan yang digembar-gemorkan oleh bupati kesejumlah media masa selama ini hanya ilusi dan mimpi Bupati.

“Kalo apa yang dikatakan Kadisnaker itu benar demikian, mungkin ilusi Bupati ingin selamatkan 122 TKI ilegal di Batu Bara itu hanya mimpinya,” kata Arwan, Senin 27 April 2020 kepada berita Kontra.ID.

Ilusi penyelamatan dari Bupati itu, kata Arwan “hanya nyata dalam moment foto-foto yang kemudian diabadikan dalam berita.

“Kalo sekedar penjemputan itu sudah kewajiban, penyelamatan itu murni hasil deplomasi pihak Malaysia dan kedutaan indonesia  (KBRI) dan Pemerintah RI,” katanya.

Lebih lanjut Arwan mengatakan, jika Bupati mau menyelamatkan nyawa warganya, jangan hanya TKI saja, namun pastikan TKI Ilegal itu bersih dari virus corona dan kemudian identitas nama-nama mereka wajib diumumkan sebagai antisipasi penuraran wabah virus terhadap 300 ribu warga yang saat tinggal di Batu Bara.

“Itu baru namanya menyelamatkan apabila itu dilakukan, jangan sekedar menjemput TKI ilegal dari Tanjung Balai kemudian sudah dikatakan sebagai penyelematan, itu namanya ilusi dan hanya mimpi Bupati . Dan itu wajar saja kaitanya dalam politik” cetusnya. **