Blanko Terbatas, Disdukcapil Batubara Prioritaskan Warga Yang Belum Pernah Miliki e-KTP

Kontra.ID — Tingginya permintaan warga untuk perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), membuat stok blangko semakin menipis.

Diketahui, saat ini stok blangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batubara, sudah menurun drastis, sehingga tidak semua penduduk yang begitu datang mengurus e-KTP, disaat itu juga bisa siap untuk dicetak.

Kondisi demikian, diakui plt Kepala Disdukcapil kabupaten Batubara, Radyansyah Lubis seiring dengan banyaknya menuai komplin dan protes dari masyarakat.

Namun duduk persoalannya sudah langsung dijawab, bahwa kewenangan pengadaan blangko itu berpusat di Kementerian Dalam Negeri.

“Ya banyak juga yang komplin, sudah setahun rekam tapi belum juga jadi-jadi. Tugas kabupaten adalah merekam dan mencetak saja”

Begitupun dengan ketersediaan blangko, perangkat aplikasi dan server jaringan ada dikewenangan pusat” terang Radyansyah, Jum’at (21/6/2019)

Oleh sebab itu, Disdukcapil kabupaten Batu Bara akan lebih memprioritaskan Pencetakan KTP elektronik hanya bagi penduduk yang sudah berstatus PRR (Print Ready Record) saja.

Bedasarkan data yang berhasil dihimpun Kontra.ID di disdukcapul setempat, sampai dengan 20 Juni 2019 terdapat 2.304 penduduk di Batu Bara yang sudah melakukam proses Print Ready Record (PRR).

Warga yang datanya sudah PRR itu, menurutnya, sama sekali belum memiliki KTP-el, namun sudah melakukan perekaman data dan biometri.

“Nantinya, setelah dicetak sebahagian akan dibagikan ke tiap desa atau kelurahan, lalu diteruskan ke warga,” jelasnya, sambil menyatakan mereka yang merasa belum pernah memiliki KTP-el, cukup menunggu saja di rumah.

Sedangkan kuota Blanko yang statusnya tersedia di Disdukcapil Batu Bara, ada tersisa sekitar 600  keping.

Pencetakan itu sendiri khusus bagi warga wajib e-KTP saja.

”Kalau istilahnya, mereka yang datanya sudah berstatus PRR (Print Ready Record), yang akan lebih didahulukan dicetak” terang Radyansyah.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Disdukcapil meminta kepada masyarakat untuk tidak terlalu khawatir secara berlebihan.

Plt Kadis Dukcapil Batubara, Radyansyah Lubis.

Sebab untuk mengatasi keterlambatan dropping blanko ini, Ia menyarankan agar warga mengambil Surat Keterangan (Suket) setelah melakukan proses perekaman ke Disdukcapil atau di kantor camat masing-masing sebagai pengganti tanda identitas diri yang resmi.

“Kami juga tegaskan kembali bahwa Surat Keterangan (suket) Pengganti e-KTP ini memiliki fungsi yang sama seperti e-KTP pada umumnya, berlaku untuk 6 bulan dan bisa diperpanjang lagi melalui proses yang berlaku” terangnya

Lebih dari 14.303 Penduduk di Batubara Sudah Diberikan Suket

Pihaknya mengatakan sampai saat ini lebih dari 14.303 Surat Keterangan (suket) Pengganti e-KTP sudah berhasil didistribusikan kepada masyarakat di kabupaten Batu Bara.

“Sebab dari 600 keping stok blanko E-KTP dibulan ini lebih dipriroritaskan hanya bagi pemenuhan pencetakan hasil perekaman yang berstatus Print Ready Record (PRR), namun bagi yang belum PPR, disarankan untuk mengambil Suket.

“Maksudnya begini, masyarakat yang dilayani dalam proses pencetakan e-KTP untuk sementara ini adalah penduduk yang telah melaksanakan perekaman e-KTP dan telah terimput dalam database kependudukan Kementrian Dalam Negeri, sedangkan bagi yang belum silahkan mngurus Suket” jelasnya

“Khusus bagi penduduk yang sudah berstatus Print Ready Record (PRR) dalam waktu dekat ini akan ada penambahan 36.00 blangko lagi yang nantinya akan didistribusikan ke masing-masing kecamatan dan untuk selanjutnya disampaikan ke warga melalui pemerintah desa atau kelurahan secara door to door.

“kami harap agar pihak kecamatan juga dapat mensosialisasikannya kepada warga terkait blanko tersebut, sebab dalam waktu dekat ini pihak kementrian akan segera mengirimkan sebanyak 36.000 belangko yang siap didistribusikan” ucapnya.

Diharapkan Warga Bersabar

Plt Kadis Dukcapil Batubara, Radyansyah Lubis.

Mantan Plt Kepala BKD Batu Bara itu juga berharap kepada warga dapat memahami dan bersabar karena kondisi ini tidak hanya terjadi di kabupaten Batu Bara saja.

“Kami berharap warga dapat bersabar dan memaklumi kekurangan ini, jangan sampai kendala blanko itu dapat disalah artikan ke masyarakat jika kami lalai dalam memberikan pelayanan secara maksimal.” ujarnya.

Masih Bergantung dengan Ketersedian Blangko dan Jaringan

Pihaknya menjelaskan ketersediaan blangko dan jaringan atau ketersedian konektivitas yang stabil, dengan server pusat akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kelancaran pencetakan berdasarkan arahan Kementrian Dalam Negeri.

“Jadi bagi yang belum rekam e-KTP dikecamatan manapun ga juga bisa diberikan suketnya.

“Begitupun dengan masyarakat yang sudah rekam, tapi belum tau kapan akan dicetak e-KTPnya, kondisinya kita dijaringan dan juga keterbatasan ketersediaan di blangko saja.

“Misalnya kalo jaringan kita bagus blangkonya enggak ada, kan ga bisa juga dicetak, sebaliknya, kalo belangkonya ada, tapi jaringan rusak, kan sama saja itu ga bisa dicetak, saya harap hal ini dapat dipahami bersama dan jangan salah diartikulasikan”

“karena Data yang dipakai dasar pencetakan tersebut adalah data hasil coklit sehingga data yang tersebut benar-benar valid dulu,” ungkapnya.

Disdukcapil Batubara Sudah Memuka Kotak Saran Untuk Tamping Kritik

Plt Kadis Dukcapil Batubara, Radyansyah Lubis beserta Istri.

Untuk informasi selengkapnya bagi penduduk yang belum atau yang sudah memegang e-KTP dan mengalami kendala lain serta memerlukan informasi terkait hal tersebut untuk dapat menghubungi Ruang Pengaduan atau mengisi kotak saran Pelayanan di Kantor Disdukcapil setempat.

Dengan adanya kritikan dan saran dari masyarakat melalui program ini tentunya akan menjadi barometer bagi dukcapil untuk memberikan rasa puas kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas disdukcapil itu sendiri,” pungkasnya.

Ia juga mengatakan pihaknya tidak akan bosan- bosannya memperingatkan agar pegawainya tidak meminta dan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat disaat memberikan pelayanan, dan semua pelayanan di kantor nya gratis.

Sejauh ini, terang dia, Bupati tengah membuat gebrakan besar dalam meningkatkan indek kepuasan masyarakat (IKM) dalam urusan pelayanan publik, terutama dalam administrasi kependudukan catatan sipil.

“Pertama kali yang harus kita dorong adalah di internal kita sendiri, yaitu untuk tidak meminta atau menerima atau memungut imbalan dalam urusan kantor, termasuk diri saya sendiri selaku pemegang amanah, untuk itulah kenapa kita hadirkan berupa kotak saran sesuai dengan aharan pimpinan” tutupnya. *Kontra/TAF.