Jelang 1 Tahun Pimpin Kabupaten Batubara, ini Sederet kacaunya kebijakan Zahir

KONTRA.id – Rabu, 27 Desember 2019, akan genap 1 tahun Bupati Zahir memimpin kabupaten Batu Bara. Namun sayangnya, dari berbagai program yang dijalankan belum terlihat ada hal istimewa.

Sebaliknya, sejumlah kebijakan Zahir cenderung resposif tanpa didasari dengan tahapan sistematis dan tak memiliki benang merah antara rencana dan pelaksanaan dengan arah tujuan pembangunan yang ingin dicapai, tidak memiliki tahapan runtun secara berkesinambungan dalam membangun kabupaten Batubara.

Wakil Bupati kabupaten Batubara, Oky Iqbal Frima, mengakui ada sejumlah hal yang perlu dikoreksi dari kebijakan Zahir.

Besaran Anggaran TBUPP Tak sebesar Dengan hasil kerjanya.

Wakil Bupati Batubara, Oky Iqbal Frima @2019

Pertama, jumlah anggaran Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) sangat fantastis, yakni sebesar Rp1,3 miliar ternyata, kata Oky, tak sebesar dengan hasil kerjanya.

Selain tak punya kerja, lanjut Oky, penunjukan Ketua TBUPP (Syaiful Syafri), juga dinilai tidak lebih dari lapangan kerja bagi Ketua Timses Bupati Zahir saat pilkada 2018. Bukan dengan mekanisme rekruitmen profesional, melainkan sesusai selera Bupati.

Oky pun bercerita tentang bingungannya menyaksikan kerja Syaiful Syafri memimpin tim itu, yang terkesan hanya menjadi mesin dalam kategori pebisnis birokrasi yang cenderung menimbulkan kekacauan, dengan mencopot dan mengangkat sejumlah pejabat di dinas-dinas Pemkab Batubara.

“Ini sudah menjelang satu tahun kepemimpinan saya dengan Pak Bupati, saya rasa sekian bulan saya belum pernah lihat adanya kinerja Ketua TBUPP, selain mengangkat jabatan dan menonjobkan jabatan PNS – PNS,” Tudingnya (6/11/2019).

Kejanggalan Dalam Pelantikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Detik-detik Zahir melantik dan mencopot Sejumlah Pimpinan OPD dilingkup Pemkab Batubara – Foto Dok@2019.

Kedua, Isu miring terkait Assessment sejumlah Kepala Dinas dilingkup pemkab Batubara pada Kamis, 10 Oktober 2019 lalu, ada banyak sejumlah kejanggalan terungkap.

Belakangan muncul pernyataan mengejutkan dari eks Kepala BPBD Batubara Nasir Yuhanan, ada beberapa fakta kejanggalan pada pelantikan tersebut.

Dimana ada jenjang dalam hasil asesment jabatan pimpinan OPD yang masih sengaja dikaburkan, baik penilaian dari pansel UNIMED, TBUPP dan tim internal Organisasi Sekretariat Daerah.

“Ga ada itu hasil asesmen-nya diberikan ke kita, jadi tak tau kita mau dipakai atau tidak. kartunya ini kan belum dibuka, ada yang masih disembunyikan,” Protes Ek Kepala BPBD, Nasir Yuhanan, (10/10/2019).

Anggaran DAK Sebesar Rp 18 Miliar Hangus

Plt Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara, Khairul Anwar.

Ketiga, Anggaran dana alokasi khusus atau DAK fisik yang diterima Pemkab Batubara dari Pusat pada tahun 2019 senilai Rp18 miliar untuk pembagunan proyek jalan di Tanjung Tiram, akhirnya hangus tidak bisa dicairkan. Akibatnnya, Bupati Zahir terpaksa mengembalikan dana sebesar Rp 18 miliar itu kepada Pemerintah Pusat.

Hangusnya dana sebesar rp.18 miliar itu dibenarkan oleh Plt Kepala Dinas PUPR Batubara Khairul Anwar pada Jum’at (18/10), mantan kadispora Sumut itu membenarkan bahwa proyek sebesar Rp 18 miliar tersebut hangus dan tak bisa lagi dikembalikan ke daerah.

“Yang pasti limit waktu yang ditentukan tak bisa lagi ditenderkan, makanya kita transfer lagi uang itu ke Pusat,” bebernya.

Zahir Ajukan Utang Sebesar Rp 139 Miliar dengan Bungga 7,6 s/d 7,8 %

Bupati Batubara bersama jajaran beserta DPRD saat berkunjung ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, untuk mengajukan utang dan diterima oleh anak perusahaan BUMN itu dalam pembiayaan infrastruktur. Foto Istimewa

Keempat, Dibalik ketidakmampuan Pemerintah Zahir dalam menyerap anggaran DAK sebesar Rp 18 Miliar tanpa bungga dari pusat itu, tanpa merasa diri bersalah atas hangusnya uang rakyat tersebut, secara diam-diam Zahir justru mengajukan pinjaman utang kepada PT. SMI sebesar Rp 139 miliar, dengan bungga sekitar 7,6 sampai 7,8 persen pertahun.

“Sampai sejauh ini tidak ada masalah dengan rencana pinjaman kita ke PT SMI, lancar lancar saja, tak ada hubungannya dengan DAK (yang gagal) itu, masih lanjut kok dan ini dalam proses,” kata Sekretaris BPKAD Batubara,” Hotman (21/10/2019).

Kebohongan Antar e-KTP ke Rumah-Rumah Warga

Zahir Saat mengumbar Janji akan antarkan KTP-El ke rumah-rumah Warga – Foto dok@2019.

Kelima, dilaporkan pada kamis, 31 Janurai 2019, Bupati Zahir berjanji akan membuat berbagai terobosan baru untuk mengatasi masalah KTP-EL di Batubara, di antaranya dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah warga.

“Sering kali masyarakat merasa tidak nyaman ketika mengurus KTP. Inilah yang menjadi alasan kami turun langsung ke masyarakat untuk menangani masalah KTP-E,” kata Zahir, seperti dilansir antaranews.com pada Kamis, 31 Januari 2019.

Faktanya

warga keluhkan atas pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Batubara.

Setelah beberapa lama kabar Program antar jemput E-KTP itu beredar di sejumlah media sosial, sebahagian warga mengatakan Zahir telah ingkar terhadap janjinya, bahwa janji Zahir akan memerintahkan staffnya untuk mengantarkan e-KTP ke rumah-rumah warga ternyata, kata mereka, tak lebih dari kebohongan belaka.

”Buktinya saya tetap datang kok kesini, mana itu e-ktp nya belum selesai juga, bonggak (bohong) nya itu.” kata warga, Juli Seno saat berada di Disdukcapil, jum’at (8/2/2019).

“Hoaks itu… Aq ngurus ktp aja sudah hampir 3 tahun kok ga diantar-antar” protes Warga lain, Erwin Maulana, (8/2/2019).

Program Bantuan Alat Tangkap Bagi Nelayan Blunder

Dalam Konpress ini, Kapolres Batubara, Robinson Simatupang menyebut, Zahir akan merealisasikan bantuan alat tangkap bagi nelayan pada akhir februari 2019, yang berakhir Zahir terkesan mencoreng nama baik Kapolres.

Keenam, pada awal januari 2019 lalu, bupati Zahir berencana akan menyalurkan bantuan alat tangkap kepada nelayan pukat trwal sebesar Rp 3 miliar. Zahir berjani akan merealisasikannya pada akhir Februari 2019 lalu melalui programnya di dinas perikanan kabupaten Batubara.

Hal itu dibeberkan oleh Kapolres Batubara, AKBP Robinson Simatupang, kepada sejumlah awak media pada 15 januari 2019 lalu.

Menurut Kapolres Robin (15/1/2019), satu-satunya jalan agar tidak terulang perbuatan anarkis yang melanggar hukum ditengah pertikaian antar nelayan di laut, dirinya sudah bertemu dengan Bupati Zahir, membicarakan agar nelayan dapat diberikan bantuan alat tangkap ikan pada akhir Februari 2019 lalu.

Lebih lanjut dikatakan Kapolres Robin, usulan yang dilakukan sangat di respon oleh Bupati Zahir dengan positif dan akan diberikan bantuan alat tangkap ikan itu paling lama di akhir bulan Februari 2019

“Itu sudah dialokasikan anggarannya oleh Bupati Batubara, untuk menggantikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,” ujar Kapolres Batubara, Robinson Simapupang (15/1/2019).

Cek faktanya

kontra.ID mencoba menelusuri laman online SIRUP LKPP dan LPSE Batubara pada 29 Februari 2019 lalu, ternyata  anggaran bantuan tersebut belum ditayangkan oleh dinas perikanan Batubara.

Atas ketimpangan informasi itu, Kontra.ID kembali mengkonfirmasi salah seorang pejabat di dinas perikanan, ia mengungkap bahwa proses lelang tersebut bisa saja memakan waktu berbulan-bulan, tak bisa direalisasikan pada tanggal 29 februari 2019.

“Realisasi anggaran bantuan untuk lelangnya nanti dibulan Desember 2019, kalo yang PL sudah terealisasi kalo tak salah di bulan 7”, Ucap salah seorang Kepala Bidang dinas perikanan Batubara yang meminta namnya tak dicatutkan di media ini,  (15/11/2019).

Klaim Keberhasilan Zahir Meriah Predikat Opini WTP

Zahir Saat menunjuk predikat hasil Opini WTP yang diklaim sebagai hasil keberhasilannya, melihat sikap Zahir tersebut para Pejabat yang hadir langsung “Standing Ovation.

Ketujuh, Pada tanggal 15 mei 2019 lalu, Pemkab Batubara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan LKPD tahun 2018 dari BPK Perwakilan Sumut. Namun keberhasilan itu diklaim Zahir sebagai framing branding keberhasilannya di 107 hari kerja.

Menaggapi klaim Zahir yang tak berdasar pada etika administrasi pelaporan tersebut, sebahagian warga menuding Zahir telah memberikan informasi sesat kepada masyarakat, disisi lain warga menilai pencapaian WTP yang diperoleh pemkab Batubara itu tak lepas dari pemerintah Harry Nuhroho.

“Informasi itu bisa menyesatkan masyarakat, jadi kami anggap ibarat ‘Ayam yang bertelur, tapi sapi yang punya nama,” kata Aktivis KNPI kabupaten Batubara, Rustam Afandi mengecam klaim Zahir.

Cek Faktanya

Ekspresi Zahir saat menanggapi Sentilan berbagi Media Soal WTP, pada 20 Mei 2019, akhirnya Zahir mengakui Opini WTP tersebut bukanlah keberhasillannya sendiri – Foto Istimewa @dok2019.

Pada 20 Mei 2019, Bupati Zahir akhirnya mengakui prestasi WTP tersebut bukanlah hasil kerja kerasnya.

“Jangan lagi dipermasalahkan soal WTP yang diterima pemerintah Batubara, apakah itu keberhasilan bupati baru?, atau keberhasilan bupati lama?, yang jelas itu adalah keberhasilan bersama dan keberhasilan masyarakat Batubara” alibi Zahir, senin (20/05/2019).

Seragam Sekolah Gratis Belum Terealisasi

Detik-detik Zahir saat mengklaim sebanyak 18.645 bantuan Seragam gratis untuk Siswa Siswi di kabupaten Batubara sudah Diserahkan sepenuhnya.

Kedelapan pada Rabu 14 Agustus 2019, bertempat di Aula Kantor Bupati, Zahir sempat mengumbar ke awak media dirinya telah merealisasikan bantuan 18.645 seragam sekolah gratis kepada pelajar baru tingkat SD dan SMP sederajat se-Kabupaten Batu Bara.

“Ini sesuai janji kami. Hari ini kita serahkan bantuan seragam gratis kepada pelajar SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta se-Kabupaten Batubara,” petikan Zahir, Rabu (14/08/2019).

Cek Faktanya

Ilustrasi Anak Sekolah Dasar.

Mengejutkan, Ternyata sebanyak 18.645 seragam gratis bantuan Inlaum yang diklaim Zahir itu belum juga terealisasi ke tangan para penerima hak.

“Gak tau kami, infonya sih udah. Tapi sampe sekarang belum ada kok murid sekolah kami yang dapat,” ucap seorang pegawai sekolah Dasar yang tak ingin nama dan jabatannya disebut, Jumat (04/10/2019), seperti dilansir jangkau.com.

Kebijakan Bupati Dikoreksi oleh Orang yang lebih Berkuasa Dari Zahir

Kolase antara foto Bupati Zahir (kiri) bersama Ketua TBUPP, Syaiful Syafri.

Kedelapan, Beberapa waktu belakangan, beredar rumor bahwa kebijakan Zahir mulai dikoreksi oleh seseorang yang tak mempunyai jabatan struktural dalam birokrasi pemerintahan.

Masyarakat dan pejabat OPD pun mulai habis terkuras dalam membahas persoalan ini, sebab Bupati Zahir dianggap telah dipengaruhi oleh orang yang tidak memiliki jabatan struktural di birokrasi, namun lebih berkuasa dari pada Bupati.

“Saya sendiri pun bingung, kadang saya sering ditelpon sama Ketua TBUPP (Syaiful Syafri) entah apa lah itu, padahal tangung jawab dan laporan kerja ku itu kan bukan sama dia, tapi sama Sekda dan Bupati tapi kok dia yang kayaknya lebih berkuasa dari Bupati ya,” ungkap salah seorang Plt Kepala Dinas yang tak bersedia namanya dikorbankan, rabu, (13/11/2019).