Respon Bupati Batu Bara Ir.H.Zahir MAP saat menanggapi adanya nama Direktur Operasional BUMD Syarkawi Hamid ikut terlibat dalam sejumlah transaksi di program sembako bansos di E-warung. Begitu Bupati mengetahui nama anak buahnya ikut terlibat transaksi sembako bansos e-warung, Bupati lantas menepuk jidatnya karena tak menyangka apa yang dilakukan anak buah sudah menyalahi aturan. (Foto: Metro24jam.com)

KILAS DAERAH

Salah Langkah Bupati Batu Bara Hadapi Covid-19 di Program Sembako

Sejumlah warga di Batu Bara mulai mempertanyakan sikap abai Bupati Batu Bara Zahir, yang terkesan membiarkan tejadinya praktek dugaan monopoli dalam penyaluran sembako terkait Covid-19 di sejumlah e- warung. Kritikan kian gencar saat pemerintah Batu Bara belum terbuka.

Tuah Aulia Fuadi

Published on 3 Mei 2020

3,118 Comments

Kontra.ID — Sikap pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara dalam menangani bencana non alam terkait virus corona di daerah itu, terus menuai kritikan keras.

Sejumlah warga di Batu Bara mulai mempertanyakan sikap abai Bupati Batu Bara, yang disebut-sebut terkesan membiarkan tejadinya indikasi praktek monopoli dalam penyaluran sembako Covid-19 di sejumlah e- warung di daerah.

Berbagai gelombang protes dan keritikan dari Keluarga miskin Penerima Manfat (KPM) PKH itu terjadi lantaran jumlah sembako yang diberikan e-warung kepada KPM tak sebanding di saldo KPM.

Sikap pemerintah Batu Bara dalam menangani kasus corona terkiat bantuan sembako bagi ‘si miskin penerima manfaat hingga saat ini tidak henti-hentinya menuai polemik di media lokal, kritik dan protes dari dalam daerah hingga picu keributan di media Sosial.

Kritik ini kian gencar saat Bupati yang seharusnya mewakili pemerintah Batu Bara, belum membuka diri dalam menyikapi krisis dugaan praktek monopoli sembako ditengah bencana nasional tersebut kepada publik.

Bupati hingga saat ini belum membuka diri, allih-alih, Bupati dianggap salah langkah dalam menghadapi wabah corona, terkait penyaluran bansos sembako dari pemerintah pusat ke warga terdampak pandemi covid-19.

Tak ayal, sebagian warga di Batu Bara menganggap, penyaluran program sembako dari pemerintah pusat kepada pemegang KPM program sembako di daerah itu terus mengalami disorientasi penyaluran bantuan sembako, yang menuai bencana baru bagi ‘si miskin.

Rumah KPM dilabeli sebagai warga miskin, namun bantuan sosial yang diberi tak sebanding dengan stigma yang dapatkan ‘si miskin. ‘Si miskin menjadi makin miskin, pemasok sembako menjadi semakin kaya.

Akibatnya, keluarga Bupati Batu Bara Rafdinal Maliki yang sebelumnya disebut-sebut ikut menerima aliran dana dari rekening Direktur Operasional BUMD, Syarkawi Hamid, dengan nomor rekening: 1070014428009 yang menguasai transaksi Rp 2 miliar lebih dari 140.000 KPM terkait dugaaan monopoli sembako di daerah itu, sampai buka-bukaan di medsos.

Rafdinal Maliki, keluarga Bupati, yang juga memimpin KNPI di daerah itu, sampai menyebut;

“Beras medium dibayar premium, telor busuk dibayar full, uang kacang ijo diambil kacangnya (hingga) tak berwujud, Semestinya masyarakat dapat 10 butir telur, yang di terima 8 butir, 2 butir lagi hilang dimakan vampire,” tulis Rafdinal Maliki dengan mengupload transaksi sembako E-warung sebesar Rp 360.187.500 atas nama rekening Irhan Guntara dengan nomor reg; 1070012706935.

“Wiiii Tega kali kalian ya, menipu hak rakyat miskin. Ayooo tangkap vampire penghisap darah, tulis Rafdinal Maliki, di akun Facebook miliknya dengan hastag #Hilang_Kesabaran
#Hak_Rakyat_Termanipulasi
#Distributor_Nakal #Kejar_Pemasok_Tangkap Dalangnya#Kadis_Sosial_Wajib_ Bertanggung_Jawab #Bupati_Copot Kadis_Kalo_Terlibat,” petikan Rafdinal Maliki.

“274 KPM di salah satu kecamatan di Batubara pada bulan Januari-Februari 2020 dikabarkan malah belum dapat beras, diberikan sayuran busuk dan telur busuk, saldo direkening ditarik hingga tersisa Nol….miris ya……?? Dinsos tolong melek dong.!!,” Timpal akun Facebook Burhan Abu Nyala.

Diberitakan sebelumnya, kericuhan terkiat polemik program sembako di daerah itu sempat mencuat pada Kamis, 30 April 2020 Silam.

Laporan berita Sindonews.com menyebutkan, sejumlah emak-emak di Tanjung Tiram, dengan sepontan sampai melabrak koordinator Bansos Dinas Sosial, di kecamatan Limapuluh. Lantaran sembako yang diterima ‘si miskin tak sebanding isi saldo KPM.

Emak-emak itu mempertanyakan hak sembakonya dengan kemudian melabrak koordinator Bansos di Batu Bara bernama Sony Agatha.

“Mengapa sembako yang kami terima selama ini tidak sesuai pagu Rp200 ribu, kalau di pasaran sembako yang diberikan selama ini melalui e-warung hanya Rp150 ribu,” kata salah seorang emak emak KPM program sembako Melinda, sembari melemparkan stiker PKH Keluarga Miskin yang ditempeli di rumahnya.

Selain emak-emak tersebut mempertanyakan nilai sembako yang diberi tak sesuai pagu di saldo KPM, Melinda dan ibu-ibu lainnya juga meminta agar sembako KPM yang ditebus di e-warung itu benar-benar diberi sesuai keperluan dapur yang bisa bertahan lama, bukan sembako yang cepat busuk.

“Kami berharap, sembako yang kami tebus di e-warung harus bahan kering sehingga bisa disimpan dan dimanfaatkan,” protes Melinda, amarahnya semakin meledak-ledak.

“kita bicara jujur saja, selama ini saldo KPM yang kami (terima) nilainya Rp200 ribu itu setiap digunakan selalu kembali nol”.

“Padahal, nilai yang kami tebus jika dibeli di pasar hanya Rp150 ribu,” kata Melinda, pejabat berwenang di daerah itu “harus segera bersikap”.

Menaggapi peryataan itu, Sony Agatha yang mewakili tim kordinaai Bansos di hadapan emak-emak itu, meminta agar warga KPM menuliskan semua keluhan di atas kertas bermaterai untuk kemudian disampaikan ke pimpinannya.

Namun sayang, nasi sudah menjadi bubur, Sony Agatha saat dikonfirmasi terkait pernyataan KPM menolak berikan keterangan.

Hingga saat ini, baik Bupati Batu Bara Ir Zahir Map maupun Kepala Dinas Sosial Ishak belum punya sikap pasti terkait polemik ini.

Kontra.ID sudah mencoba mengkonfirmasi Bupati Batu Bara melalui via telpon dan pesan what’s App, tidak mendapat respon.

Begitu juga saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas (Kadis) Sosial Batu Bara Ishak, hingga saat ini belum memberikan keterangan. *