Rekening Liar Direktur BUMD Batu Bara Mengalir ke Keluarga Bupati & Rekan Separtai

Kontra.ID — dugaan pencucian bagi-bagi uang hasil keuntungan dari praktek dugaan monopoli dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) sembako untuk rakyat miskin di kabupaten Batu Bara, bisa jadi segampang mencuci pakaian.

Taruhlah saldo KPM atau jatah uang bagi rakyat miskin di E-warung, kabupaten Batu Bara, seketika itu pula aliran transfer yang dikirim agen ke rekening prantara terduga mafia sembako untuk disamarkan identitasnya sebagai pemasuk sembako. Dugaan Uang haram pun ”bersih” seketika.

Prahara Itu pula yang menyeret-nyeret nama seorang petinggi atau Direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemerintah kabupaten Batu Bara, yakni PT. Pembangunan Bahtra Berjaya.

Dalam kasus ini, terekam “behind the scene” dugaan permainan mafia sembako bansos, yang diduga kerap memonopoli hasil penyaluran bantuan sosial ke rakyat miskin melalui e-warung di daerah itu.

Duit dari orang miskin dari hasil dugaan monopoli sembako tersebut kemudian mengalir deras hingga bocor ke Rekening gendut milik Direktur operasional BUMD Batu Bara ke Nomor rek: 1070014428009 atas nama Syarkawi Hamid.

Namun dibalik behind the scene” dalam kasus ini, ada dugaan permainan para terduga mafia Sembako yang menari diatas penderitaan Syarkowi Hamid.

Sebuah anomali menjelang lebaran, Investigasi wartawan Wapres pun akhirnya membantu publik membuka tabir praktek skandal  proyek bansos sembako ini.

Lantas Siapa saja yang bermain?

Modus terduga para mafia sembako bansos yang memboyong duit super jumbo senilai Rp 2 Miliar ke Rekening milik Syarkawi Hamid itu, dilabeli dengan kode “pemodal’.

Hal itu dilakukan, menurut Sumber Kontra.ID dan Jangkau.com sebagai upaya pencucian nama terhadap identitas nama-nama para pemasok sembako bansos ke 14.000 dari 22.000 jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sembako yang tersebar di E-warung Batu Bara.

Lalu bagaimana sebenarnya lika-liku alur dan lalu lintas rupiah super jumbo itu masuk ke bilik-bilik rekening Syarkawi Hamid dan siapa siapa saja yang menikmati?

Pemilik rekeningnya adalah Syarkowi Hamid, salah seorang petinggi BUMD milik Pemkab Batu Bara yakni PT. Pembangunan Bahtra Berjaya. Namun, Syarkawi Hamid tidak bermain sendirian.

Usut punya usut, Sumber yang didapat Kontra.ID dan jangkau.com menyebut, ada keterlibatan nama besar keluarga Bupati Batu Bara Ir Zahir M.Ap dalam dugaan monopoli di program sembako di daerah itu.

Nama yang diduga mewakili keluarga besar Bupati Batu Bara yakni, Rafdinal Maliki, merupakan keponakan Kandung Bupati Batu Bara, yang diduga juga ikut menerima keuntungan dari rekening Syarkawi Hamid tersebut.

Selain keponakan Bupati, ada juga nama yang diduga rekan separtai dengan Bupati, yakni  Jalasmar Sitinjak yang merupakan Sekretaris Bupati dalam struktur pengurusan di Partai DPC PDI-P Batu Bara.

Selain itu, ada juga dugaan nama Arsyad Nainggolan (orang Gemkara), Nanda Octavian (Anak salah seorang di Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan) dan Herlina Sitorus (Dirut PT Lazio).

Seperti diketahui, Rekening Sarkowi Hamid hanya sebagai rekening perentara untuk kepentingan terduga mafia sembako bansos bertengger.

Dalam hal ini, Rekening Syarkowi Hamid,  tersebut setidaknya terhubung langsung dengan 14.000 dari jumlah 22. 000 KPM e-Warung yang tersebar di seluruh Batu Bara.

“Uang yang masuk ke rekening ku bukan untuk ku atau BUMD, tapi untuk ke beberapa pemasok yang mempercayai ku. Aku disini hanya sebagai penengah yang dipercayai pemasok atau pemodal sembako ini,” kata Syarkawi Hamid, kepada Kontra.ID dan Jangkau.com, pada Selasa, 28 April 2020 kemarin.

Lebih lanjut Syarkawi Hamid menjelaskan, meski uang senilai Rp 2 miliar lebih itu terus mengalir ke rekening miliknya perbulan, Sarkawi mengaku satu rupiah pun dirinya tak ada menerima aliran fee dari beberapa pemasok itu.

“Tidak ada kesepakatan fee, setelah uang pemasuk ini terkumpul, ya ku bagikan langsung ke orang-orang ini” kata Syarkawi, termasuk diantaranya “Rafdinal Maliki“.

Syarkawi mengaku pening bukan main disaat dirinya dikaitkan dalam jabatan BUMD di daerah itu, padahal kata Syarkawi kasus yang sebenarnya tidak melibatkan BUMD, melainkan pribadinya.

“Rekening ini murni atas nama pribadi yang dipercayai pemodal, agar mereka tidak saling sikut karena diantara pemasok ini saling tidak percaya dan masih mau sikut-sikutan. Nah, disinilah aku dipercayai mereka sebagai orang yang dituakan dan kesepakatanya ada,” kata Syarkawi, “tujuanya agar keuntungan jelas pembagiannya.”.

Selain pembagian keuntungan bagi pemasok itu merata, Syarkawi bilang kenapa tidak ke rekening BUMD saja dimasukan, alasannya, lanjut Syarkawi “agar pembukuan BUMD tidak ikut kotor,” ucapnya.

Syarkawi merasa tidak adil bilamana dalam kasus ini dirinya  dikaitkan dengan jabatannya di BUMD. Karena BUMD, tambah Syarkawi, hubunganya bukan kepada (5) pemasok sembako itu, melainkan hubungan BUMD hanya kepada PT Lazio dalam menjalankan bisnis sebagai pemasok beras ke e-Warung.

“Dan untungnya pun cuma 100 rupiah per KG beras dari PT Lazio ke rekening BUMD, ini yang murni BUMD melakukan kontrak kerjasama dengan PT Lazio dalam memasukan Beras ke E-warung, bukan dari pemasok,” untung yang didapatkan BUMD dikit, cuma (Rp) 100 rupiah, tapi rumah awak yang runtuh,” pungkas Syarkawi.

Diberitakan sebelumnya, dilansir dari jangkau.com, Bupati Batu Bara Ir Zahir, M.Ap ditemui Wartawan Wapres, pada Selasa, 28 April 2020 kamarin, saat disoal keterkaitan aliran uang di rekening Syarkawi di e-warung tersebut , Emosi Bupati Zahir, langsung meledak-ledak.

Dihadapan wartawan Wapres, Bupati langsung menelfon Syarkowi Hamid. Selama menelfon, Bupati  meluapkan rasa amarah sejadi-jadinya kepada Syarkawi Hamid.

Muka Bupati terlihat kerut, merah hingga menepukkan jidatnya.

Menurut Bupati, apa yang telah  diperbuat oleh petinggi BUMD yang juga bekas timsesnya pada pilkada 2018 itu sudah menyalahi aturan.

Meski Bupati menyebut Syarkawi Hamid melanggar aturan, namun Bupati tak berbicara soal ganjaran apa yang harus diterima Syarkawi.

Disamping BMUD memiliki PT Pembangunan Bahtera Berjaya,  (persero) Sayangnya Bupati tak sedikitpun berbicara ke arah Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat kelada Syarkawi Hamid.

Dalam kesempatan itu, Bupati hanya mengatakan kepada Syarkawi harus membuka rekening atas nama BUMD, bukan pribadi.

“Tidak bisa itu. Harus buka rekening atas nama BUMD. Itu udah menyalahi, mana bisa (ke rekening) pribadi,” kata Bupati. **

Dari suara telepon, kepada Bupati Syarkawi secara terus terang mengaku bahwa pendebetan saldo  KPM yang masuk ke rekeningnya merupakan rekening bersama antar pemasok sembako ke e-warong, seperti Kiky (keponakan Bupati) dan Ucok sehingga tidak bisa dimasukkan ke rekening BUMD karena ada kongsi. ***