Miris, Beasiswa Mahasiswa Miskin di Batu Bara Dinikmati Sejumlah Anak Kepala Dinas

Kontra.ID — Diskriminasi pemberian beasiswa untuk kategori mahasiswa yang kurang mampu, masih menjadi polemik di Pemerintah Kabupaten Batu Bara, provinsi Sumatera Utara.

Fakta menyebutkan, ada beberapa anak pejabat di pemerintah kabupaten Batu Bara yang tega merebut beasiswa yang seharusnya diperuntukkan bagi mahasiswa fakir miskin atau kurang mampu.

Padahal, Lazimnya, beasiswa merupakan bantuan sosial berupa dana pendidikan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu yang berprestasi. Ternyata di Kabupaten Batu Bara, beasiswa bagi mahasiswa miskin tersebut justru diberikan kepada sejumlah anak kepala dinas yang notabenenya adalah orang kaya raya di Kabupaten Batu Bara yang belum tentu punya prestasi.

Ironisnya lagi, Berdasarkan pemeriksaan LHP BPK perwakilan Sumatera Utara tahun 2018, diketahui bahwa nominal bantuan yang diberikan kepada setiap penerima belanja hibah beasiswa bagi mahasiswa kabupaten Batu Bara Tahun 2017 tidak sama perlakuanya terhadap anak miskin dan anak para pejabat, Sehingga perbedaan nominal bantuan beasiswa yang diterima tersebut justru berada pada rentang antara Rp2 juta hingga Rp52 Juta per orang.

Perbedaan nominal bantuan beasiswa yang diterima antara anak miskin dan anak pejabat justru berada pada rentang Rp2 juta dan Rp52 Juta per orang.

Khusus untuk anak orang kaya di Batu Bara yang berkuliah di STTP Medan, diberikan sebesar rp 27 juta secara per orang,  mahasiswa kaya yang berkuliah di Politehnik Maritim Negeri Indonesia mendapat rp 40 juta per orang.

Sedangkan untuk anak Kepala dinas (kepala pejabat) di Batu Bara yang berkuliah di Politehnik Pos Indonesia dan Universitas pertaminia mendapatkan sebesar Rp 52 juta secara per orang,

Sementara untuk anak orang miskin yang terindikasi dimanipulasi berkuliah di kampus AKN Batu Bara yang diketahui tidak pernah beroperasi sejak tahun 2016 lalu, malah diberikan sebesar rp2 juta pada tahun 2017.

“Info yang didapat nominal bantuan beasiswa pada tahun 2017 tersebut secara keseluruhan sebesar rp 634 juta rupiah ” petikan LHP BPK Perwakilan Sumut tahun 2018.

Berikut sejumlah anak-anak pejabat di kabupaten Batu Bara yang mendapat beasiswa miskin di kabupaten Batu Bara pada tahun 2017 lalu, yakni :

1. NHY, anak kandung mantan Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara, Drs Darwis MSI yang mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 52 juta untuk melanjutkan pendidikan anaknya di Politeknik POS Indonesia.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara Darwis

2. HM, anak kandung Kadis Parawisata dan Olahraga, Ishak Liza yang mendapatkan bantuan beasiswa sebesar Rp. 52 juta di Politeknik POS Indonesia.

Kepala Dinas Prawisata dan Olahraga Ishak Liza

3.AF anak Kandung Sekretaris Dinas Pendidikan Batu Bara, Yandi Siswandi mendapatkan senilai Rp. 50 juta untuk melanjutkan pendidikan anaknya di Universitas Pertamina.

Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Batu Bara, Yandi Siswandi

Sisanya adalah anak orang kaya di Batu Bara yang melanjutkan studinya di kampus STTP Medan yang berlaku bagi 6 mahasiswa, masing masing dari mahasiswa kaya raya tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp. 27 juta secara per orang.

Sedangkan untuk anak orang miskin yang berlaku bagi 86 mahasiswa yang melanjutkan studi kuliah di kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) Batu Bara (sudah ditutup) yang diketahui tidak aktif sejak tahun 2016 lalu, masing masing dari mereka mendapatkan sebesar rp. 2 juta per orang pada tahun 2017.

Dari hasil audit BPK, penyelewengan dana hibah ini mengakibatkan kerugian keuangan pemkab Batubara sebesar Rp 191.815 juta.

Dalam LHP BPK yang berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pihak PPTK dan Sekretaris Dinas Pendidikan setempat, ada beberapa alasan menyebabkan penyelewengan itu terjadi.

Pertama, Kepala dinas Pendidikan Batu Bara Darwis pada tahun 2017 lalu tidak memperhatikan ketetentuan yang berlaku dalam memberikan bantuan beasiswa kepada penerima hibah atau mahasiswa.

Kedua, prosedur penganggaran recana hibah beasiswa yang direncanakan pihak dinas tidak didukung dengan pengajuan proposal kepada kepala Daerah (KDH).

Ketiga, Dinas Pendidikan Batu Bara selaku satker/OPD terkait, tidak menyampaikan
evaluasi berupa rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan pertimbangan bagi kepala Daerah (KDH) dalam memberikan bantuan beasiswa tersebut.

Keempat, tidak melalui mekanisme yang sah, di mana pemberian beasiswa tersebut tidak dilengkapi dengan pengajuan dari mahasiswa penerima beasiswa itu sendiri, melainkan ditunjuk langsung dari pihak dinas tanpa diseleksi.

Kelima, pemkab Batubara tidak memiliki peraturan atau pedoman pemberian belanja bantuan hibah dan bantuan sosial tahun 2017.

Keenam, pemberian beasiswa itu juga tidak didukung dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), sehingga dinas pendidikan tidak menetapkan kriteria khusus terhadap penerima bantuan, termasuk bagi anak orang kaya raya yang mengakibatkan mahasiswa miskin tersingkirkan.

Atas permasalahan tersebut, Sekda Batu Bara Sakti Alam Siregar menyatakan sependapat dan akan melakukan penelitian dan penelusuran atas bukti pertanggungjawaban dana bantuan yang diselewengkan oleh sejumlah anak pejabat dan orang kaya di Batu Bara tersebut.

“Coba nanti saya telusuri ke inspektorat, entah sudah dikembalikan belum (penyelewengan) uangnya ke kas Daerah? Siapa tadi, anak pak Darwis, pak Isak liza dan si Yandi ya?, nanti saya konfirmasi lagi ke Rusian Heri (kepala Inspektorat Batu Bara)” tutup Setda Batu Bara. *Kontra/Tuah Aulia Fuadi