Malapetaka TBUPP Versi BPK: Hambat Bupati Batu Bara dan 17 OPD, hingga Bebani APBD Rp1,3 M

Kontra.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seolah mencatat penambahan kewenangan pada Tim Bupati untuk percepatan Pembangunan (TBUPP) menjadi  sumber malapetaka ketidak harmonisan hubungan Bupati dan Wakil Bupati dengan jajaran di Organisasi perangkat Daerah (OPD), sehingga pembentukan TBUPP tersebut berpotensi menghambat tugas dan fungsi OPD terkait.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah daerah Batu Bara Nomor 49.C/ LHP/ XV111. MDN yang diterima  Kontra.id pada 20 Mei 2020, BPK temukan indikasi salah kelola dalam pembentukan TBUPP oleh Bupati Batu Bara, diketahui terdapat sejumlah permasalahan  mencapai 10 kasus sebagai berikut.

Pertama, pembentukan TBUPP belum didukung dengan kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kedua, kedudukan TBUPP tumpang tindih dengan tugas dan fungsinya dengan satuan dinas di sejumlah Organisasi perangkat Daerah (OPD), sehingga berpotensi menghambat tugas pokok dan fungsi OPD terkait.

Ketiga, dengan tumpang tindihnya fungsi tersebut, BPK menilai kedudukan TBUPP yang dibentuk berdasarkan Perbub no 41/2019 ini sangat berpotensi menghambat kinerja Bupati, Wakil Bupati saat mengambil kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pelayanan kepada masyarakat atau kebijakan lainnya.

Kelima, tugas TBUPP yang dipimpin oleh bekas ketua Tim sukses Zahir – Oky pada Pilkada 2018 itu ternyata hampir sama kewenangan dan fungsinya dengan Inspektorat dalam meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daeah (KDH).

Selain itu, kedudukan dan tugas TBUPP juga setara dengan Bappeda, dalam memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam menyusun clan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati, OPD dan selurh camat se-Batu Bara.

Tak hanya itu, kedudukan TBUPP di Pemkab Batu Bara juga setara dengan kedudukan Sekda (Sekretariat Daerah) dan 14 OPD lainya, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Ketengakerjaan, Dinas sosial, Dinas PMD dan Dinas Porapar.

Selanjutnya kedudukan TBUPP juga setara dengan Dinas Ketahanan Pagan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PA), Dinas KB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu (PMP2T).

Tumpang tindih kewenagan TBUPP dengan 17 OPD di Pemkab Batu Bara.

Keenam, pada tahun 2019, TBUPP mendapat anggaran dari APBD Batu Bara senailai Rp1.321.688.526 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.322.373, laporan Silpa TBUPP mencapai senilai Rp.321.366153.

Dari tumpang tindihnya fungsi TBUPP dan benturan kepentingan TBUPP dengan 17 OPD yang tak didukung dengan kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, mengakibatkan Pemkab Batu Bara mengalami beban pemborosan APBD senilai Rp1.000.322.373, dampak dari duplikasi anggaran di APBD dan tumpang tindihnya fungsi 17 OPD dan TBUPP tersebut.

Untuk diketahui, Pemborosan Keuangan negara menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk jenis korupsi baru dari ke 30 jenis korupsi yang di rumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Setidaknya terdapat 17 tumpang tindih fungsi OPD dengan TBUPP, sehingga diindikasi sebagai pemborosan pengunaaan anggaran di TBUPP yang tidak sesuai dengan Peraturan dan UU yang berlaku.

Ketujuh, capaian kinerja TBUPP  tak dapat diukur.

Ketujuh, kedudukan TBUPP di Pemkab Batu Bara sangat berpotensi membebani APBD.

Kedelapan, belum adanya kajian kebutuhan dan pembentukan TBUPP dari pihak independen.

Kesembilan, pembentukan TBUPP bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 s.d. – 2023, hal itu ditandai dengan tidak adanya Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH pada program Sekretariat Daerah (Sekda), sebagaimana diketahui, TBUPP dibawah naungan Sekda.

Kesepuluh, TBUPP tumpang tindih dengan peraturan Bupati (Perbub) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Batu Bara.

Atas sepuluh permasalahan TBUPP tersebut, BPK menilai pembentukan TBUPP tersebut tidak sesuai dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011, pada pasal 4, yang berarti akibat pembentukan TBUPP di Pemkab Batu Bara mengakibatkan Keuangan daerah tak dikelola secara tertib, tak taat pada peraturan perundang -undangan, tak efektif dan tak efsien, tak ekonomis serta tak transparan, tak bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan TBUPP tak bermanfaat untuk masyarakat. **

Bupati dan Sekda Batubara Beda Pendapat Soal TBUPP

Dicecar Wartawan Soal Perbup TBUPP, Bupati Zahir Melengos

Wabup Oky Heran Kepala Dinas Lebih Takut Sama TBUPP Ketimbang Sekda Batubara

Bekas Timses Masuk TBUPP, Bupati Zahir Dikritik Wakilnya

Adu Mulut Oky dan Syaiful Syafri Sampai keluar Signal Pilkada 2024