Connect with us

Potensi PAD Batu Bara Tinggi, BP2RD Batu Bara Targetkan PAD 2019 Tembus Rp 50 M

KILAS DAERAH

Potensi PAD Batu Bara Tinggi, BP2RD Batu Bara Targetkan PAD 2019 Tembus Rp 50 M

Kontra.ID — Sesuai dengan arahan Bupati Batu Bara, Ir Zahir Map kepada plt kaban BP2RD Batu Bara Rijali, Jika PAD dikelola dengan baik, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Batu Bara akan cukup tinggi dalam membantu keuangan pendaatan Daerah setempat. Hal ini terlihat dari realisasi PAD disektor pajak yang ditagih oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) setempat selama tiga tahun berturut turut teus menghasilkan pencapaian diatas target.

Untuk PAD sektor pajak Pendapatan Daerah kabupaten Batu Bara 2018, dari target yang semula hanya senilai Rp 31,915,687,373 mampu dicapai hingga tembus sebesar Rp 33,776,501,304 atau terealisasi105,92 persen.

“Pencapaian dilakukan terhitung sejak 1 Januari s/d 30 November 2018 lalu. Sementara untuk Desember masih dalam tahap pelaporan,” kata plt Kepala Badan Pengelolaan pajak dan Retrebusi Daerah Rijali seperti yang dikutip Harian Kontra, pada Senin (31/12) kemarin.

Ia menyebutkan, penyumbang tertinggi PAD terbesar terdapat pada pajak penerangan jalan (PPJ) dari target sebesar Rp. 16,456,251,500.00 hingga per 30 Nobember realisasi PPJ ini tembus melampaui target yang ditetapkan senilai Rp 18.886.052.812.00 atau sebesar 114,77 persen.

Dijelaskannya, untuk pajak penerangan jalan terbagi menjadi dua. Yakni, pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri dan penerangan sumber lain.

Yang dihasilkan sendiri ini diambil dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dipungut melalui hasil pembelian token listrik dari masyarakat. Sementara, sumber lain itu seperti penerangan jalan yang ada di pabrik perusahaan PT Inalum.


“Kalau masyarakat membeli token listrik itu sudah termasuk membayar pajak. Nanti, PLN yang setorkan hasil pajak yang dipungut dari masyarakat ke kami, sementata penerangan yang ada di perusahaan diambil langsung dari PT Inalum” jelasnya.

Sementara, untuk perolehan terkecil terdapat pada pajak sarang walet yang hanya mencapai Rp 1.450.000 dari target semula sebesar Rp 8.250.500, kemudian pajak Parkir yang hanya mampu memperoleh seberar Rp. 1.547.200 dari target sebesar 10.000.000

Selain itu Dikatakan rijali, jika melihat 11 sektor pajak yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara hanya ada 3 sektor pajak saja yang belum mampu memenuhi target.

Yakni, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Restoran.

Dari target semula untuk Pajak mineral bukan logam (galian C)  sebesar Rp. 220.000 000 hingga per 30 November kemarin perolehan hanya mencapai Rp. 88.374.585 atau 40.17 persen.

Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dari semula ditargetkan sebesar Rp 10.000.000.000 hingga November 2018 ini masih terealiasi Rp 9.328.581.496 atau 93,29 persen saja, namun masih bisa lagi bertambah jika diintegrasikan kedalam laporan akhir desember 2018 silam.

Selenjutnya untuk pajak Restoran yang semula ditargetkan sebesar Rp. 3.150 000.000 hanya terealisasi sebesar Rp.2.253. 766.618 atau 71.55 persen.

“khusus Rendahnya pendapatan disektor bidang Pajak mineral bukan logam, Hal ini terjadi karena banyak para pegusaha (Golongan C) yang belum mengatungi Izin, sehingga kami tak berani menagihnya, sebab hal itu dapat menabrak peraturan. Berdasarkan pendataan dan laporan kami, ada 4 titik Lokasi mineral bukan logam atau galian golongan C yang kami tagih perbulannya secara self assesment, karna hanya 4 perusahaan  itu saja yang mengkantungi izin, termasuk salah satunya Buk Miarsih (mantan Camat Sei Suka) hingga saat ini belum memiliki izin.

“Mungkin untuk tahun depan kita akan bekerjasama lebih banyak lagi dengan tim yang akan melibatkan dinas PUPR dan Tarukim, untuk menghimbau Para kontraktor tidak membeli pasir kepada pengusaha (golongan C) yang tak mengantongi izin, ini bukan monopoli pasar ya ! , hal ini bertujuan agar pertumbuhan PAD disektor mineral bukan logam bisa lebih ditingkatkan lagi, serta juga kita akan libatkan gabungan dari Sat Pol PP dan Pihak kepolisian untuk segera menertipkan pengusaha ilegal tersebut, dan kita menyarakan kepada kontraktor untuk tidak membeli pasir selain di empat perusahaan yang telah memiliki izin itu, salah satunya di Pelindo” Tegasnya.

Sementara untuk pendapatan PBB, masih banyak warga yang mengaku jika SPPT PBB yang diserahkan ke tingkat kelurahan untuk disampaikan ke masyarakat melalui Kepala Lingkungan selalu tidak sampai ke mereka.

“Akhirnya mereka tidak membayar, yang Pastinya capaian PAD untuk PBB kita akan terus bertambah karena memang masih ada lagi waktu yang masih tersisa di Desember tahun 2018 kemarin yang belum dijumlahkan secara total” kata Rijali

Terutama untuk Pajak PBB tahun 2019 ini, kita akan bekerjasama diberbagai pihak penyebarluasan informasi, baik iklan, sosialisasi, kerjasama dipelbagai media sehingga masyarakat kita diharapkan tau untuk melakukan pembayaran kolektif dengan sistem online dan pencetakan bukti pembayaran sendiri. ” ungkapnya.

Saat diwawancarai diruanganya, Rizali optimis sistem ini akan meningkatkan realisasi pembayaran PBB maupun Pajak mineral bukan logam di kabupaten Batu Bara untuk tahun 2019, sehingga PAD akan terus digenjot.

Ditegaskanya lagi, jika melihat hasil realisasi PAD hingga November 2018 tempo lalu, maka target PAD di 2019 mendatang akan dinaikkan lagi menjadi Rp 50 miliar dari target tahun 2018 sebesar Rp 31 miliar.

“Untuk target 2019 nanti, sebagaimana yang diperintakan oleh Pak Bupati (Zahir) kepada BP2RD, diusahakan targetnya harus tembus sebesar Rp 50 Miliar. Ini melihat dari hasil pencapaian yang telah kita raih ditahun 2018 sebelumnya, bahwa Potensi PAD Batu Bara seharusnya Tinggi, Hanya saja Kesadaran Wajib Pajak yang selama ini masih tergolong Rendah” Ucap Plt Kaban BP2RD Batu Bara, Rijali

Menurutnya, secara garis umum target pajak untuk Pendapatan Daerah semua telah tercapai target secara global. Hanya saja Pajak PBB, pajak Galian C dan Restoran yang masih perlu dibenahai dan disosialisasikan, serta pajak Sarang Burung walet dan Parkir.

Rijali juga mengatakan, selain Pajak PPJ, nilai pendapatan asli daerah 2018 yang melampaui target diantaranya pajak Bea Prolehan atas Tanah dan Bangunan yang semula ditargetkan sebesar Rp. 1.200.5000 terealisasi sebesar Rp 2.125.489,825.50 atau tembus 177,05 persen.

Kemudian pajak Reklame yang semula ditargetkan sebesar Rp. 400.500.000 terealisasi sebesar Rp. 516.432.949 atau tembus 128.95 Persen.

Selantujtnya Pajak Hiburan yang semula ditargetkan sebesar Rp. 15.500.000 tercapai 7 kali lipat sebesar Rp. 119.595.900 serta pajak hotel yang semula ditarget sebesar Rp.26.500.000 telah tercapai sebesar Rp. 68.000.740.00 atau terealisasi 256.61 persen. [Kontra/TAF]

7 Comments

7 Comments

  1. Pingback: PAD Batu Bara Lampaui Target, Pajak PPJ jadi Langganan Kontributor Tertinggi Kontra

  2. Pingback: BP2RD Batu Bara Sebut 6 Sektor Pajak Lampaui Target PAD Kontra

  3. Pingback: Pemkab Batu Bara Gandeng USU, Ini Bentuk Kerjasama yang Tercipta Kontra

  4. Pingback: Galian C Ilegal di Batu Bara Beroperasi, Miliaran Rupiah Potensi PAD Menguap Kontra

  5. Pingback: PAD Batu Bara Lampaui Target, Pajak PPJ jadi Langganan Kontributor Tertinggi – Cakrawala Nusantara

  6. Pingback: Pemkab Batu Bara Gandeng USU, Ini Bentuk Kerjasama yang Tercipta – Cakrawala Nusantara

  7. cbd oil reviews

    23 Mei 2020 at 11:40 am

    Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol|

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KILAS DAERAH

To Top