Bumikan Gerakan Pengawasan Partisipatif, Raih Pemilu Berintegritas

Masa depan pemilu yang demokratis adalah cita besar bangsa Indonesia, demokrasi adalah amanat dari sila keempat pancasila yang mengharuskan pemerintah menghasilkan sistem pemerintahan melalui pemilu berbasis kerakyatan.

Melaksanakan demokrasi dengan menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai implementasi sila keempat yang menguatkan sila ketiga, Indonesia dapat berhasil menguatkan peradaban politik yang berdasaran kemanusiaan yang adil dan beradab.

Demi keberlangsungan pemilu yang berintegritas dan berkualitas, KPU dan Bawaslu bukan hanya menjadi penyelenggara teknis, namun bagaiama pendidikan atau kaderisasi masyarakat selain penyenggara terbangun.

Jangan sampai pemilu manjadi lagu yang hanya didendangkan oleh partai politik peserta pemilu, irama yang didendangkan oleh penyelenggara. Pemilu tidak boleh hanya menjadi ruangnya penyelenggara maupun ruangnya peserta pemilu.

Harus ada aktivitas yang membumikan nilai-nilai idiologi partisipatif, idiologi pengawasan partisitaif masyarakat yang melibatkan seluruh lapisan, berkolaburasi menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Non-Government Organization (NGO), kelompok milenial, kelompok perempuan, seniman, budayawan dan kelompok masyarakat lainnya.

Dengan kesadaran bersama membumikan gerakan pengawasan partisipatif, intensitas politik hitam tentu secara otomatis akan menyurut, sehingga kompetisi pemilu akan berlangsung secara bebas dan adil (free and fair).

Menciptakan pemilu sebagai kematangan demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan tidak boleh absen dalam segala tahapannya, partisipasi masyarakat memegang peran yang sangat penting untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan pengetahuan atau informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu.

Pemilu akan kuat secara demokrasi prosedural, akan kuat dari segi demokrasi substantif, bila pengawasan partisipatif telah membumi sebab masyarakat adalah pelaksana pelaksana kedaulatan. Partisipasi masyarakat ini harus dijadikan ikhtiar dan komitmen bersama bagaimana kita menggugah masyarakat untuk turut andil dalam pengawasan pemilu