Tuding Komunikasi Politik Eksekutif dan Legislatif Batu Bara Bobrok, IPK Demo

Kontra.ID — dinilai komunikasi politik antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu Bara bobrok baik dalam segi perencanaan, penyusunan dan pengesahan APBD Perubahan Batu Bara 2018, puluhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Batu Bara ‘menyerbu’ Kantor Bupati Batubara, di Kecamatan Lima Puluh, Kamis (1/11/2018).

Dalam orasinya, Ramadhan Zuhri didampingi Zulkifli Nasution mengkritisi tentang kinerja anggota DPRD, dimana saat ini DPRD mengalami alienasi dengan rakyat yang mereka wakili. Dewan tidak lagi nyambung dengan rakyat. Pembahasan Ranperda APBD perubahan tahun 2018 bisa sampai deaclook. Kondisi ini sangat memprihatinkan.

Dari tahun ke tahun, Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus terlambat dalam menyusun anggaran. Hal itu diduga ada unsur kesengajaan agar anggaran itu dikerjakan pada masa akhir supaya tidak lagi dibahas di DPRD.

“Ini masalah klasik, dari tahun ke tahun kita lihat Pemkab Batu Bara terus terlambat dalam menyusun anggaran. Seperti ada unsur kesengajaan,” katanya.

Menurutnya, tidak hanya anggota DPRD saja yang kinerjanya dan komunikasi politiknya buruk, pihak penyelenggara dalam hal ini pemerintah daerah yang dipimpin oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah juga terkesan latah dan tidak menguasai tufoksinya. Seharusnya, ketika pihak eksekutif mengetahui pembahasan P APBD 2018 tidak lagi akan terkejar, harus ada antisipasi dari Ketua TAPD, dengan menggunakan dasar hukum peraturan bupati untuk mengambil langkah. Jadi, baik pihak legislatif dan eksekutif tidak saling menunggu.

Akibat proses keterlambatan pengesahan P APBD Batu Bara itu, belakangam muncul berbagai dampak sistemik. Di antaranya 25 tenaga honorer RSUD Batu Bara belum dibayar gajinya, ribuan tenaga pendidik menuntut upah layak dan jaminan perlindungan kerja dan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang batal digelar serta seleksi CPNS yang belakangan juga ditunda pelaksanaannya.

“Wahai pejabat Batu Bara, rakyat meminta pertanggungjawabanmu. Kalian ditugaskan oleh rakyat. Perilaku yang kalian pertontonkan telah mencederai luka dalam bagi rakyat Batubara,” ujarnya.

Asisten III Pemerintah Kabupaten Batubara Attarudin mengklaim bahwa terkait honor petugas honorer RSUD Batubara tinggal menunggu tandatangan dari Plt Bupati Batubara.

“Plt Bupati Batubara sedang berada di Jakarta. Terkait honor RSUD Batubara, Perbupnya lagi disiapkan. Tinggal nunggu tanda tangan aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat honor itu sudah dapat direalisasikan,” pungkasnya.

Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin didampingi sejumlah anggota DPRD mengatakan, bahwa keterlambatan P APBD tidak ada unsur kesengajaan dari DPRD Batubara.

“Sedikit pun tidak ada niat kami untuk memberhentikan/membatalkan P APBD. Tidak mungkin kami batalkan itu,” katanya.

Menurutnya, seluruh tahapan P APBD sudah dilaksanakan. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Batubara telah berupaya agar P APBD dapat dijalankan. Namun dengan keterlambatan, hal itu tidak dapat dilakukan.

“Kita bersama Pemkab Batubara telah berupaya agar P APBD dapat dijalankan. Kita sudah minta tolong ke Provinsi, Kementerian, namun hal itu tidak juga dapat dilaksanakan,” ucapnya. [Kontra/red]