Sengkarut Urusan APBD 2019, Pemkab Batu Bara Gelar Rapat Tertutup

Kontra.ID —  Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada kamis (05/10/2018) menggelar rapat tertutup diruang Aula Bupati  Kabupaten Batu Bara.

Rapat dilakukan tertutup

Sayangnya rapat itu diharamkan bagi awak media, sehingga tak jelas apa materi yang dirapatkan ditengah kerasnya suara Bupati terpilih, Ir Zahir Map dalam rapat tertutup tersebut. terdengar melantang suaranya sedang memarahi beberapa ASN yang diduga tak memahami tupoksinya.

Menurut dua orang polisi pamong praja yang sigap berjaga didepan pintu ruang aula adalah atas perintah dari pimpinanya, yaitu Radiansyah Lubis.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Batu Bara, Radiansyah Lubis.

Tertangkap dalam acara itu dihadiri Bupati dan bupati terpilih, ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh kepala OPD dan beberapa jajaran.

“Media apa pun gak boleh masuk, ini sudah perintah atasan kami di Sapol PP, Bupati sedang datang menghadiri rapat, kami harus jaga pintu, ga boleh diliput” terang kedua Honorer polisi pamong praja dibawah binaan Radiansyah Lubis itu.

Baca juga: Jual Elpiji di Atas HET, Pemkab Batu Bara Siapkan Sanksi Berat Bagi Pangkalan Nakal

Terpisah salah satu anggota OPD Batu Bara usai menghadiri rapat, dikonfirmasi membenarkan bahwa seluruh SKPD/OPD hadir untuk menyampaikan Rancangan KUA & PPAS APBD Tahun 2019

” Ya, ‎rapat hari ini dihadiri seluruh kepala SKPD/OPD, biasalah guna melaporkan hasil Rancangan anggran APBD 2019, ditambah lagi APBD Perubahan kita kan tahun ini dijadwalakan tidak tepat waktu, mungkin pak Bupati terpilih ingin tau masalah keuangan SKPD mana aja realisasinya yang masih lemah,” jelasnya seraya meminta agar namanya tak dikorankan

Suasana setelah rapat

Diwaktu bersamaan, kenapa awak media tidak boleh melakukan peliputan tersebut? melalui Kepala Satuan Pamong Praja, Radiansyah Lubis Kontra bertanya, kandas tidak dapat banyak berkomentar.” Kalau masalah itu saya juga ga tau,‎ karna abang juga peserta disini,” Tuturnya.

Baca: Seperti Main Layangan, Plt Bupati Batu Bara Asyik Tarik-ulur Kekuasaan

Menyoaal sengkarut urusan dokumen Rancangan anggran APBD 2019, Perlu diketahui, untuk APBD TA.2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 telah ditentukan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019 dan  disepakati bersama paling lambat tepatnya pada tanggal 30 November 2018 kedepan.

Dalam rapat ini, mungkinkah Penjabat Bupati bersama DPRD Batu Bara mampu  mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019? Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 diketahui gagal disahkan karna melampaui waktu yang ditenrukan, yakni 31 september 2018.

Baca Juga:

Tok! P-APBD Batu Bara Batal Disahkan, Ketua DPRD Ogah Dikambing Hitamkan

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Batubara, Syafii. (Foto: Analisa)

Menurut keterangan yang berhasil dikutip dengan salah seorang Anggota DPRD farksi PDIP Batu Bara, Muhammad Syafi’i” Kondisi ini tentunya merupakan pengulangan hampir setiap tahun karena ketidakjelasan sanksi yang diberikan oleh pemerintah. “Kondisi ini sama sekali tidak berbeda kalo terjadi keterlambatan setiap tahunya karna Dokumen PPAS dan KUA lamban diagendakan” ucapnya.

Baca Juga:

14 Anggota Dewan Bolos Saat Rapat Paripurna LKPD Bupati Batubara

Saat Rapat Paripurna Anggota DPRD Batu Bara Asyik Main HP

Syafi’i menuturkan, kondisi keterlambatan PPAS dan KUA tersebut seharusnya tidak akan terjadi lagi untuk yang kedua kalinya, jika Penjabat Bupati Batu Bara dapat memberi perintah yang tegas kepada Sekretaris Daerah , selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk tuntaskan hal ini segera ke DPRD.

Baca: Seram!! Rumah Jabatan Ketua DPRD Batu Bara sudah Lama jadi Sarang ‘Hantu‘

“Sebuah ironi, ketika Penjabat Bupati dan Sekretaris daerah belum mampu mengonsolidasikan seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga saat ini belum segera mengirimkan dokumen KUA dan PPAS TA.2019 ke DPRD, “katanya.

Bagi Syafi’i tindakan tersebut semakin menegaskan bahwa peran dan fungsi DPRD Batu Bara jangan hanya dianggap sebagai lembaga stempel dadakan semata mata.

Baca:  Proyek Pembangunan Gagal Dilelang, Masyarakat Batu Bara Dirugikan

“Oleh karena itu, kami memberi batas waktu kepada Penjabat Bupati, untuk segeralah mengirimkan dokumen KUA dan PPAS TA.2019 selambat lambatnya pertemgahan oktober ini harus masuk dengan tetap mengedepankan sekala prioritas, tetap dalam kontek efesiensi anggaran”

“Sehingga DPRD Batu Bara dapat menjadwalkan pembahasan berbasis komisi, dan pengambilan keputusan tidak buru- buru dan asal lompat,” pungkasnya.

[Kontra/***]