44 Tahun PT Inalum Buat Siapa?

Kontra.id — PT Asahan Alumunium (Inalum) punya sederet reputasi buruk di benak sebahagian masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Bekas Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Jepang ini dikenal sebagai “penjarah” kekayaan alam di Batu Bara lewat produksi peleburan dengan produk  Aluminium.

Selama setengah abad lebih beroperasi di kabupaten Batu Bara, perusahaan raksasa itu terus mendulang laba hingga mampu menguasai 51,2% saham PT Freeport di Papua.

Sementara itu, kontribusi bagi masyarakat Batu Bara sebagai tuan rumah tidak begitu kentara.

Berbagai opini masyarakat setempat bahkan membubuhkan predikat “number one public enemy” kepada PT Inalum.

Benarkah demikian? karna tercatat ada 9.155 orang pengangguran terbuka di Batu Bara yang tak mampu diperdayakan Inalum.

Namun tudingan miring ini mulai ditangkis perlahan oleh Pemerintah Batu Bara, sebab hubungan Pemkab Batu Bara dengan PT Inalum terlihat semakin harmonis di era kepemimpinan Zahir.

Seperti lagu lama, dalih bahwa hubungan kerja sama antara Pemerintah daerah dan Inalum terkait Pajak PPJ dan penyaluran CSR, selalu diidentikan dengan marwah Pemerintah Batu Bara yang tak bisa ditawar lagi.

Bahwa output dari semua hubungan kerjasama itu akan melahirkan anak tiri bermama kesejahteraan masyarakat.

Melalui pidatonya, Bupati Zahir  menyambut baik perayaan HUT PT Inalum ke-44 tahun di Aula MPH Tanjung Gading, digelar pada Jumat, (31/1/2020) malam.

Sebelumnya Zahir memaparkan ada beberapa komitmen Inalum  terhadap Pemerintah Batu Bara.

Komitmen ini cukup lengkap, mulai dari pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari penagihan pajak PPJ Inalum, kesejahteraan masyarakat dari penyaluran CSR Inalum, hingga bantuan penambahan infrastruktur yang berasal dari Inalum.

Memang secara kedudukan, sudah sepatutnya Bupati terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara bergantung pada perusahaan holding industri tambang tersebut.

Rasa ketergantungan pemerintah daerah dibawah pimpinan Zahir itu justru diungkapkan secara blak-blakan di acara HUT PT Inalum yang ke-44 tersebut.

“Tentu kami bangga adanya Inalum di Batu Bara” kata Zahir, di aula MPH  Tanjung Gading, pada Jumat, (31/01) dilansir dari jangkau.com.

Bupati Kabupaten Batu Bara Ir Zahir Map dalam sambutannya di HUT ke 44 PT Inalum di Gedung MPH Tangung Gading, Jumat, (31/1/2020) – (Foto: Humas dan keprotokoleran Sekda Batu Bara)

Strategi Zahir merapatkan diri dengan Inalum ini sudah dilakukannya secara terbatas sejak akhir Desember (23/12) tahun lalu.

Dikesempatan itu Zahir memanfaatkan kedekatannya langsung dengan Direktur pelaksana PT Inalum, Oggy Achmad Kosasi berawal saat Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) mengelar kasus lama Inalum, yakni kasus utang pajak PPJ Inalum sebesar 209 miliar lebih kepada pemerintah setempat.

Saat itu pembahasan sengketa  Utang PPJ senilai rp 209 miliar ini dipimpin oleh Bupati Zahir, di Aula Sekretariat Daerah, pada senin (23/12) tahun lalu.

Seperti dilaporkan kepala BPPRD Batu Bara, Rijali dalam momen penting itu, “hingga saat ini PT Inalum masih menjadi salah satu mitra perusahaan penyumbang PAD terbesar di Batu Bara” ucapnya.

Tercatat hutang Inalum kepada Pemkab Batu Bara sejak tahun 2013-2017 sebesar Rp209 miliar.

Akhirnya penyelesaian pembayaran utang tersebut disepakati Zahir dengan Plot Twist MoU, bahwa PT Inalum berkewajiban terus mencicil utangnya ke pemkab Batu Bara hingga akhir tahun 2020.

Terlepas dari rumor ketidakmampuan Inalum melunaskan hutang pajak daerah yang akhirnya melahirkan dosa baru berupa denda pajak.

Kembali pada topik pembahasan diawal acara HUT Inalum yang ke 44 ini, Bupati Zahir justru mengatakan, tanpa Inalum, wajah Batu Bara tak akan semaju seperti sekarang ini.

Bupati Kabupaten Batu Bara Ir Zahir Map dalam sambutannya di HUT ke 44 PT Inalum di Gedung MPH Tangung Gading, Jumat, (31/1/2020) – (Foto: Humas dan keprotokoleran Sekda Batu Bara)

“Tanpa PT Inalum wajah (kabupaten) Batu Bara tak bisa seperti sekarang ini” ujarnya.

Tak lupa pula di kesempatan itu, Zahir menyinggung keterlibatan PT Inalum dalam hal pengembangan kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) yang rencananya membutuhkan pembebasan lahan seluas 1.128 hektar.

Untuk itu, Zahir mengingatkan PT Inalum agar membantu PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo), sehubungan pihak Pelindo bersama Pertamina akan membangun Kilang Minyak terbesar di Kuala Tanjung.

“Pemerintah bersama PT Inalum harus membantu PT Pelindo dalam pembebasan lahan” Tandasnya.

Tidak mengherankan jika langkah politik Bupati Batu Bara ini kemudian dianggap sebagai sikap tegas berjalannya pemerintahan yang berdaulat. Namun benarkah sikap itu sudah cukup?

Dampak PT Inalum Terhadap Lingkungan

Dampak PT Inalum kepada masyarakat Batu Bara dalam ingatan kolektif orang Indonesia berarti produksi peleburan alumunium dan seluruh kekayaan sumberdaya ditempatnya beroperasi itu dapat mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ironisnya, ingatan lebih sering hanya sampai sebatas itu saja

Jarang yang mengingat kerusakan alam dan lingkungan, ketimpangan ekonomi khsusnya bagi masyarakat nelayan yang semakin runyam di Batu Bara akibat kejahatan industri yang mencemarkan laut.

Ketidakhadiran pemerintah pada persoalan ini, semakin membenarkan pesimisme bahwa Batu Bara hanyalah soal PT Inalum dan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, sedangkan manusia di Batu Bara hanya sekadar daki.

Tentu bukan hanya manusianya

Kabupaten Batu Bara kini dibebani kerusakan lingkungan yang serius.

Penting untuk dicatat bahwa selama 44 tahun produksi peleburan alumunium di Inalum berdasarkan penelitian Diskanla Batu Bara 2010, ditemukan kandungan zat cyanida dalam air laut mencapai 0,109 ppm, kandungan itu masuk dalam kategori sangat berbahaya, sebab batas toleransi terhadap bahan kimia itu dengan batas 0.02 ppm.

Selain itu, kandungan zat Ferrum (Fe) menurut hasil penelitian terdapat 0.07 dari 0.02 ppm, sedangkan kandungan fosfor mencapai 0.26 dari 0.2 ppm.

Tak hanya itu, PT Inalum dalam operasionalnya telah menghasilkan limbah gas berbahaya sebanyak 263.673 m3/jam bagi kualitas kesehatan manusia.

Hal itu dibuktikan dengan adanya 58,77% karyawan PT Inalum dinyatakan dalam kondisi tidak sehat akibat gas berbahaya beberapa tahun lalu.

Diperparah dari hasil uji laboratorium Diskanla Sumut terhadap sampel air laut dan ratusan ribu ikan ditemukan mati mendadak akibat limbah bahan kimia berbahaya yang dihasilkan PT Inalum yang diduga mencemarkan perairan Batu Bara.

Kemudian pencemaran Limbah Padat oleh PT Inalum mengandung Cyianda dan Fluoride sebesar 8.700 ton/tahun dilakukan dengan memaparkan ke rawa-rawa.

Pada tahun 2010 timbunan mengandung limbah berbahaya ini ditutupi dengan tanah dan diatasnya ditutup tanaman rumput.

Diperkirakan jumlahnya selama beroperasi sudah melebihi dua ratus ribu ton (200.000 ton) lebih.

Itu artinya dalam waktu beberapa tahun terakhir kehadiran PT Inalum telah menghasilkan kerusakan wilayah produktif berupa perairan, lahan basah (wetland) di Batu Bara.

Inalum menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan

PT Inalum menjadi ancaman serius terhadap perkembangan wilayah dan keberlanjutan lingkungannya.

Resiko ini belum termasuk rencana pemerintah untuk membangun Kilang Minyak terbesar milik RI di perairan Kuala Tanjung.

Sangat horor bagi manusia dan keberlanjutan lingkungan

Kita tentu masih ingat dengan insiden tragedi tumpahan Minyak Pertamina di Karawang, sangat horor bagi manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Setumpuk ancaman horor ini mendasari kesimpulan bahwa bukanlah asas pembangunan berkelanjutan yang hendak diupayakan pemerintah.

Melainkan nalar korporatif untuk mengais keuntungan. Alih-alih berdalih ingin membangun, krisis lingkungan yang berdampak pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat sekitar masih saja massif dilakukan.

Proses negosiasi yang tak biasa dipahami semua kalangan

Apa yang sekarang dianggap sebagai “kerjasama” antara pemerintah dengan PT Inalum pada dasarnya bukanlah proses negosiasi yang biasa dipahami semua kalangan.

Tidak ada relasi yang setara ketika perundingan dilakukan

Masyarakat Batu Bara tetap saja menjadi alas kaki kepentingan ekonomi belaka, tidak ada relasi yang setara ketika perundingan dilakukan antara pemerintah dengan harapan masyarakat.

Disadari atau tidak, dengan mengoperasikan terminologi semangat pembangunan dengan iming-iming Inalum sudah melakukan MoU dengan Pemkab Batu Bara, Daerah justru telah menguggat satu hal yang mendasar yang selama ini masih jauh dari sorotan: yakni ketimpangan ekonomi pada masyarakat Batu Bara yang juga tak kalah mengharukan.

Masyrakat bertarung hidup dan mati berebut ruang hidup

Bagaimana tentang perjuangan posisi–posisi kelas yang sedang terus menerus bertarung hidup dan mati berebut ruang hidup.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Batu Bara 2018 menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin di Batu Bara mengalami fluktuatif dari tahun 2012 sampai 2018.

Setiap tahun terjadi fluktuasi penduduk miskin baik secara absolut maupun secara persentase.

Di Tahun 2017 penduduk miskin di Batu Bara naik menjadi 50,91 ribu jiwa (12,48 persen) hingga pada tahun 2018 meningkat menjadi 51.780 jiwa.

Sementara jumlah Keluarga Pra Sejahtera pada tahun  sebanyak 14.295 keluarga.

Kemudian terdapat 3 panti asuhan yang terdapat di kecamatan Tanjung Tiram, Lima Puluh,
dan Medang Deras yang tak mendaptkan perhatian khusus dari penyaluran CSR.

Sementara jumlah PMKS di Batu Bara mencapai 265.703 yang terdiri dari 259.409 jiwa dan 6.297 keluarga berumah tidak layak huni.

Data BPS ini cukup untuk meludahi keberadaan Inalum selama 44 Tahun

Data Badan Pusat Statistik (BPS) ini tampaknya cukup untuk meludahi wajah orang-orang yang kerap kali gemar menyanyikan keuntungan dengan adanya PT Inalum bagi seluruh masyarakat Batu Bara.

Jangan lupa bahwa keparahan kemiskinan yang melanda Batu Bara saat ini tidak lain merupakan dosa politik dari Pemerintahnya sendiri yang tak mampu menjamin nasib anak daerah Batu Bara.

Bahwa kemudian NKRI belum final di tanah Batu Bara adalah satu tanggungan negara yang menuntut untuk segera diselesaikan.

Orang Batu Bara semakin terancam disingkirkan

Rencana transformasi dan pemindahan penduduk sekaligus tanahnya yang akan dilakukan secara agresif oleh pemerintah untuk memperbanyak jumlah pendatang dari luar Batu Bara, untuk bersaing dengan jumlah penduduk asli Batu Bara hari ini telah membuat gap social-ekonomi yang semakin melebar.

Semakin banyak pendatang atau ruralisasi, orang Batu Bara semakin terancam disingkirkan dan dampaknya tuntutan untuk menentukan nasib sendiri akan semakin kuat.

Koloni di Batu Bara

Sementara di sisi lain, kehidupan tradisi di desa-desa perlahan akan lenyap dan desa kemudian berubah menjadi ruang-ruang privat bagi para investor Pelabuhan internasional, sebut saja PT Pelindo, keberadaan Desa Kuala Tanjung dan Kuala Indah, sebentar lagi akan terancam lenyap dilahap kawasan industri demi kepentingan negara dan para investor.

Batu Bara Akan menjadi pusat kolonial baru bagi anak daerah

Kabupaten Batu Bara akan menjadi pusat kolonial baru untuk memompa uang lebih banyak lagi bagi penduduk luar.

Sesat pikir inilah yang sampai saat ini tertancap tajam pada pola pembangunan yang berlangsung di Batu Bara. Membangun masyarakat Industri saat ini mulai diteriakkan oleh Pemerintah sembari negara dan investor tetap melakukan praktik-praktik penguasaan di berbagai wilayah.

Lalu masyarakat disekitarnya dibiarkan bertarung hidup sendiri untuk sekadar menghela nafas agar tetap hidup.

Pemerintah daerah sebagai perencana dalam penetapan Lokasi (penlok) pengembangan kawasan industri itu terus mengumbar janji ratusan ribuan tenaga kerja.

Meski nantinya juga akan mengelak bila tak sepenuhnya terealisasi, sudah barang tentu konversi paksa ini dengan dalih janji palsu akan berbuah pahit pada pemiskinan terprogram secara komunal dan besarnya jurang kesenjangan di Batu Bara.

Pembangunan kabupaten Batu Bara khususnya di Kuala Tanjung, yang telah sepenuhnya jatuh ke tangan negara telah menutup pandangan kita tentang kesengsaraan akses ekonomi beberapa kelompok masyarakat dan juga persoalan hak-hak sipil yang tercerabut hingga ke akarnya.

Kita harus mengakui bahwa kemarahan kita kepada PT Inalum dan PT Plindo hari ini tak pernah sekeras seperti kemarahan kita terhadap Bupati Batu Bara Ok Arya Zulkarnain yang tertangkap korupsi oleh KPK pada tahun 2017 silam.

Bahkan kita diam ketika sebentar lagi kehidupan desa di masyarakat Kuala Tanjung dan Desa Kuala Indah akan dirampas ruang hidupnya untuk alasan pengembangan kawasan Pelindo dan Kilang Minyak.

Kepedulian yang kita miliki habis dipakai untuk membela PT Inalum dan Pelindo dengan dalih Pemerintah Batu Bara ingin membangun masyarakat industri dengan iming-iming kesejahteraan masyarakat dengan kesadaran palsu***

SUMBER: https://www.academia.edu/7522146/pt_inalum_mencemari_lingkungan_dengan_limbah_cyanida_pt_inalum_mencemari_lingkungan_dengan_limbah_cyanidaah_Beracun_Inalum_Cemari_Lingkungan

Limbah_Beracun_Inalum_Cemari_Lingkungan

https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2010/04/23/340/325539/pt-inalum-cemari-laut-batubara

Ratusan Warga Wacanakan Tolak Kilang Minyak di Kuala Tanjung

Bupati Zahir Dorong Kuala Tanjung Jadi Kilang Minyak Terbesar di RI

https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/berita/2018/12/21/inalum-sah-kuasai-512-saham-freeport-jokowi-ini-momen-bersejarah

https://m.inilah.com/news/detail/2492278/pt-inalum-desak-freeport-segera-buat-amdal

Bupati Bersyukur PT Inalum Komit Bayar PPJ Sebesar 109 Miliar

Kok Bisa BUMN Sekelas Inalum Nunggak Pajak Hingga Rp 209 Miliar

https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/07/30/tragedi-tumpahan-minyak-pertamina-di-karawang-horor-bagi-manusia-dan-lingkungan/amp/

Gubsu Tegaskan, Batu Bara Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Zahir Minta Inalum Gerak Cepat Bantu Pembebasan Lahan Kuala Tanjung

Inalum dukung Pertamina bangun kilang minyak di Kuala Tanjung

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Inalum