Sekda vs Asisten, Beda Pendapat soal Pembebasan Lahan Kuala Tanjung

Tuah Aulia Fuadi

Published on 24 Januari 2020

3,747 Comments

Kontra.id — Pada 20 januari 2020, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batu Bara, Sakti Alam Siregar, sebagai Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah mengeluarkan surat bersifat penting perihal “Undangan Konsultasi Publik” pembebasan lahan Kuala Tanjung.

Undangan itu dialamatkan kepada seluruh warga Kuala Tanjung yang tanahnya ikut terdampak terkait pembebasan lahan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional dan fasilitas penunjang Kilang Minyak dalam rangka mendapatkan kesepakatan bersama masyarakat setempat.

Tertulis pada poin penting dalam undangan Konsultasi Publik yang diteken Sekda agar warga yang tanahnya terdampak hadir pada kamis, tanggal 23 Januari 2020, di Kantor Desa Kuala Tanjung, pukul 09:00 Wib dengan surat undangan, foto kopi KTP, KK, dan foto kopi atas hak kepemilikan tanah warga.

Ada hal yang berbeda hingga manjadi pusat perhatian warga soal surat tersebut, lantaran tidak sejalannya asisten Bupati dan Sekda Batu Bara soal informasi mengenai pembebasan lahan Kuala Tanjung hingga menimbulkan kepanikan warga.

Asisten I Pemkab Batubara, Rusian Heri | Foto Istimewa/dok.

Konon surat konsultasi Publik yang tertanda tangan atas nama Sekda tersebut dibantah oleh asisten I Bupati bidang Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, Rusian Heri dalam rapat tersebut.

“Ini bukan konsultasi publik, ini tahapan persiapan untuk menuju konsultasi publik, karena belum clear semuanya. Belum dapat jatahnya, kalau konsultasi publik kan sudah tertata semua. Udah bisa di puzel-puzel kan. Ini belum ada,” ujar Rusian Heri, dilansir jangkau.com, Kamis (23/01) di kantor desa setempat.

Sekda Batu Bara, Sakti Alam Siregar (Foto Istimewa/KONTRA.ID)

Selain itu, Rusian Heri menambahkan belum memiliki data yang valid soal data tanah masyarakat yang terdampak di Kuala Tanjung itu.

“Berapa luas tanah nya, jadi cemana? belum lagi ini, belum terinput, belum terdata,” kata dia.

Terkait bedanya pandang antara Rusian Heri dengan Sakti Alam Siregar soal konsultasi publik ini, Kontra.id coba mengkonfirmasi peryataan Rusian Heri yang membantah surat bosnya itu.

Sebagai sesama mantan Inspektur di kabupaten Batu Bara, Sekda Batu Bara Sakti Alam Siregar merasa surat yang dibuatnya tersebut memang konsultasi Publik.

Sekda Batu Bara, Sakti Alam Siregar (Foto Istimewa/KONTRA.ID)

“konsultasi publik lah itu,” tegas Sakti Alam Siregar, kepada Kontra.id.

Lebih lanjut dikatakan Sekda, seberapapun kerasnya bantahan yang disampaikan anak buahnya terkait Konslutasi Publik itu tak akan merubah sedikitpun substansi dari konsultasi publik itu sendiri.

Menurutnya makna Konsultasi publik itu sudah dijelaskan dan diatur dalam peraturan persiden nomor 148 tahun 2015.

“Iyalah persiapan, tapi tetap konsultasi publik juga namanya, jadi konsultasi publik itu artinya komunikasi dialogis antarpihak atau masyarakat yang tanahnya terkenak (sesuai peraturan persiden nomor 148 tahun 2015,” kata Sakti.

Kontra.id coba menelusuri arti ‘konsultasi Publik’ dalam perpres nomor 148 tahun 2015, tentang penyelengaraan pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum.

Pada pasal 1 ayat 8 dalam perpres ini memang tidak ditemukan adanya kata ‘persiapan’ seperti yang disampaikan Rusian Heri.

Pada pasal 1 ayat 8 itu hanya menyebutkan Konsultasi Publik berarti “proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan
guna mencapai kesepahaman dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum,“.

Sekda Batubara Sakti Alam Siregar – Foto Istimewa | Kontra.ID.

“jadi yang dikerjakan Pemerintah Batu Bara itu namanya konsultasi Publik, nanti yang melaksanakannya gubernur lagi, bukan kita yang menentukan harga dan segala macamnya, Bupati itu disitu (tugasnya) hanya sampai pada penetapan lokasinya aja, habis penetapan lokasi itu habislah tugas Bupati,” kata Sekda.

Saat ditanya apakah penetapan lokasi (Penlok) untuk Kilang Minyak seluas 1128 ha itu akan rampung pada tahun 2020 seperti yang dikatakan Bupati kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat berkonsultasi di Gedung Kementrian pada pada Kamis (16/1/2020) lalu?

Menjawab pertanyaan itu sakti mengatakan dirinya tak tau. Dia hanya menjelaskan dalam hal itu tugas Bupati tak lebih hanya sebatas pada penetapan lokasi saja.

“Kita tidak tau lah itu, itu yang beli soalnya bukan kita, kita hanya mempersiapkan aja, yang pasti pelaksanaannya bukan kita lagi itu sudah lepas, Bupati itu disitu hanya sampai penetapan lokasi aja, habis itu udah. Selesai,” pungkasnya. ***