Potret kemiskinan, Ironi di Tengah Gemerlap Industri di Batubara

Kontra.ID — Kemiskinan di kabupaten Batubara, adalah kenyataan kelam dari gemerlapnya industri-industri besar.

Gemerlap yang menyimpan sisi kusam, pada tembok rumah atau gubug yang kadang saling bersandar bahu atau bersanding tembok dinding antara si kaya dan si miskin.

Dapat dilihat dari berbagai sudut industri megah di kabupaten Batubara seperti Pt Inalum, Multi Mas, Pt Pelindo 1 atau Pt Prima Multi Termial, dibelakang atau disamping megahnya bangunan industri raksasa itu berserak di sekitarnya perkampungan kumuh kaum miskin.

Kaum miskin di sudut-sudut Industri di tepi serpihan surga dari selat malaka itu, biasanya tak punya pekerjaan tetap.

Lokasi di Kompek Pt Inalum – Sumber Foto: BPS Kabupaten Batubara/Krisman Yusuf Nazara.

Profesinya bisa buruh, pedagang kaki lima atau kuli angkut, penarik becak, pekerja honorer pabrik, buruh bangunan, dan bermacam pekerjaan serabutan yang diupayakan untuk sekadar bertahan hidup sehari-hari.

Angka pengangguran yang ikut berkontribusi terhadap jumlah kaum miskin di Batubara, ke depan diproyeksikan tidak akan berkurang signifikan, tapi berisiko bertambah, dengan semakin rawannya persoalan di perdesaan terkait berkurangnya lahan untuk pertanian.

Juga, akibat berkurangnya lapangan pekerjaan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin banyaknya industri kecil menegah yang bubar dengan ditandai banyaknya dugaan data UMKM yang fiktif di Dinas Koperasi dan UKM Batubara.

Persoalan menyusutnya lahan pertanian disebabkan jalan tol dan sebagainya, serta hilangnya tangkahan nelayan tradisonal disebabkan kehadiran Perluasan pelabuhan Pelindo, berakibat jumlah ruralisasi dan penduduk menetap di Batubara akan semakin bertambah, seiring dengan persaingan yang semakin ketat dalam memperoleh akses pekerjaan.

Dari grafik BPS 2019 telah menunjukan presentase Penduduk Miskin di kabupaten Batubara sejak tahun 2014 – 2018, telah terjadi peningkatan penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 1,36 persen, dari 11,25 persen menjadi 12,61 persen.

Pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan sebesar 0,37 persen, yaitu menjadi 12,24 persen.

Selanjutnya terjadi peningkatan kembali hingga pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di kabupaten Batubara mencapai 12,57 persen dan sekitar 51.780 masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya mempertahankan hidup sejahtera.

Dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang mencapai 2,22 – 0,57 persen dengan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 9.155 orang.

Melambatnya kondisi perekonomian dan menyempitnya akses pekerjaan menyebabkan risiko kelompok warga di Batubara hampir miskin dan rentan lebih miskin menjadi berada di bawah garis kemiskinan menjadi tinggi.

Penyebabnya seperti yang dicatat BPS adalah meningkatnya biaya hidup menyebabkan terbatasnya akses masyarakat dalam memenuhi kalorinya dan memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan dan pendidikan keluarganya.

Apa yang harus dipersiapkan pemerintah Batubara menyangkut terjadinya lonjakan angka kaum miskin ini ke depan? Sudahkah program-program pengentasan kemiskinan seperti Bansos PKH, CSR perusahaa  dan program-program lainya di APBD Murni Batubara dalam memberdayakan kaum miskin di daerah?

Sejauh mana upaya kelompok-kelompok kritis pemerhati kemiskinan di Batubara membantu mengatasi persoalan tersebut dengan adanya perlambatan signifikan yang diduga berasal dari Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP), hingga dikabarkan tim itu seperti diungkap oleh wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima pada Rabu, (6/11/2019) “taunya hanya merombak jabatan yang ada di Batubara”, sehingga tim Bupati Batubara itu gagal mencegah terjadinya kehangusan Dana Alokasi Khusus senilai Rp 18 miliar dari Pusat.

Terlepas dari tuduhan itu, Persoalan kemiskinan di daerah berlabel Industri nasional dan di perdesaan-perdesaan kumuh di Kabupaten Batubara ini, bukan lagi terfokus pada soal akses mendapatkan makanan semata, akan tapi juga pada pendekatan “kemiskinan kebutuhan manusia”, Akses terhadap perawatan kesehatan dan air, energi, hambatan perdagangan, kualitas gender, akses terhadap pendidikan.

Sungguh, persoalan kemiskinan di kabupatem Batubara dengan kondisi pemerintah saat ini akan menjadi pekerjaan rumah raksasa bagi para pengambil kebijakan di Daerah, dalam hal ini adalah tangung jawab Bupati kabupaten Batubara Zahir.

Dimana BPS telah menyebutkan, pada era kepemipinan Zahir terhutung menjabat sejak tahun 2018 telah menyumbangkan kaum miskin sebanyak 0,09 persen dari total penduduk kabupaten Batubara 414.301 jiwa yang terdiri
dari 208.629 laki-laki dan 205.672 perempuan.

Direktur Yayasan LBH Cakrawala Nusantara Indonesia Zamal Setiawan mengatakan bertambahnya penduduk miskin di Batubara mengindikasikan gagalnya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kabupaten Batubara ini termasuk daerah kaya yang menguasai sebagian besar akses keuangan dan bisnis nasional di Indonesia yang ditandai membludaknya investasi di daerah, semisal proyek strategis di Kwala Tanjung.

Namun Sayangnya, berbagai macam keuntungan yang dimiliki kabupaten Batubara tak mampu mengangkat kesejahteraan mastarakat. Ini menjadi catatan serius bukan cuma untuk Bupati Batubara saja, tetapi juga menjadi pukulan bagi Ketua Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Batubara Syaiful Syafri,” ujarnya kamis (7/11/2019).

Dia mengatakan satu problem yang membuat angka penduduk miskin di Batubara terus meningkat adalah ruralisasi. Kemilau gemerlap bisnis Industrialisasi masih menjadi daya tarik warga dari daerah lain untuk mengadu nasib.

Besarnya masyarakat yang gagal memperbaiki kehidupan ekonominya membuat kantong-kantong orang miskin baru di Batubara bertambah.

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah batubara dibawah kepemimpinan Zahir untuk menyiapkan strategi memperbaiki problematika kemiskinan di Batubara.

Menurut dia, salah satu langkah yang harus diperhatikan pemerintah Batubara era Zahir ini adalah meratakan pembangunan di berbagai sudut kecamatan sehingga orang dari luar atau proses ruralisasi tak lagi datang ke Batu Bara.

Sementara itu, dia meminta pemerintah Batubara dapat memaksimalkan potensi daerah dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan meningkatkan pelatihan di balai tenaga kerja supaya warga Batubara dan pendatang bisa mendapatkan pekerjaan sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup.

“Harus ada grand design yang tujuannya bukan cuma mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Masalahnya, keterlambatan pembagunan di era Zahir, Defisit APBD dan hanggus nya DAK senilai Rp 18 miliar serta naiknya harga bahan pokok saat ini sudah mencekik warga,” pungkasnya