Kontra.id — Bermauksut untuk membatalkan informasi sejumlah tuduhan terkait adanya pengaturan sejumlah proyek di Pemkab Batu Bara, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Batu Bara Abdu Zahrul akhirnya angkat bicara.
Menurut Abdu Zahrul sistem pelelangan paket proyek di Pemkab Batu Bara yang dilakukan melalui mekanisme SPSE selama ini sudah memenuhi 17 Standarisasi pada level 8 per 9 yang telah dipersyaratkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Dengan terpenuhinya 17 standarisasi pada sistem SPSE Batu Bara saat ini, kata dia, tidak bisa lagi dimanipulasi.
“Bahkan di Sumatera Utara ini yang daerahnya telah mendapatkan 17 standarisasi dari LKPP itu hanya ada 4, Pertama Kota Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Batu Bara dan ke empat Pemrpov Sumut,” kata Kepala UKPBJ Batu Bara Abdu Zahrul saat dikonfirmasi pada Rabu, (25/5/2022).
Selain itu sistem pelelangan paket-paket Proyek di SPSE Pemkab Batu Bara, kata dia juga telah mendapatkan pengakuan ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 20000 terutama dalam hal pengelolaan layanan, pengelolaan keamanan informasi, dan terutma telah memiliki pengelolaan kapasitas.
“Selain Kita sudah mendapatkan 17 dari standar tertinggi dalam Layanan Sistem pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Itu artinya daerah kita ini sebenarnya memiliki pelayanan sudah pada level 4 proaktif,” katanya.
level 4 proaktif itu yang artinya, tambah Zahrul, “Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) kita di Batu Bara sudah memiliki bentuk standarisasi tertinggi saat ini di Indonesia,” kata Abdu Zahrul.
Dengan pelayanan Level 4 Proaktif Itu, yang “artinya seluruh sistem pelelangan proyek kita di Pemkab Batu Bara ini sudah tidak lagi bisa dimanupulasi, setiap lelang juga sudah tidak lagi bisa dibatalkan. Bahkan dilevel 3 proaktif saja tidak bisa, apa lagi di level 4,”pungkasnya.
