Oky Minta Kades agar Berhati-hati Hadapi Tekanan Bupati

Kontra.ID — Wakil Bupati Batu Bara Oky Iqbal Frima mengingatkan Kades agar berhati-hati menghadapi indikasi tekanan dari Bupati terhadap Peraturan Bupati (Perbup) nomor 10 tahun 2020 yang dapat melemahkan posisi kades sebagai pengguna anggaran (KPA).

Sebab, indikasi Pelemahan tersebut tak lepas dari Peraturan Bupati (Perbub) Batu Bara nomor 10 tahun 2020 yang membatasi Penggunaan Dana Desa (DD) di Batu Bara yang angkanya mencapai Rp 69.4 Miliar.

Begitu juga jika terjadi intervensi dalam pengunaan dana desa di Perbup kontroversial itu, Oky menyarankan agar kades cukup berfikir layaknya sebagaimana mestinya manusia merdeka.

Bupati Batu Bara batasi Dana Desa dalam perbup nomor 10 tahun 2020 Rp 69.4 Miliar. Hal itu dilakukan Bupati, kata Kadis PMD Batu Bara Radyansyah F Lubis agar Kepala Desa dibatasi mengunakan dana desa, agar kades tak suka-suka belanjakan Dana Desa.

“Kades itu pikirannya harus merdeka, agar rakyatnya sejahtera” kata Oky seraya berharap agar Kades lebih berhati-hati lagi dalam membelanjakan Dana Desa sesuai dengan Perbup nomor 10/2020 itu.

Oleh karnanya, Oky sarankan Kepala Desa sebagai KPA lebih bijak saat membelanjakan batasan – batasan dana desa sesuai dengan pesanan Bupati dalam Perbup itu.

Jika Kepala Desa belum membaca atau mengetahui regulasi dalam PermenDes nomor 11/2019 ini bisa saja urusannya makin gawat.

Lebih lanjut Oky katakan memang dirinya tak dilibatkan dalam pembuatan Perbub no 10/2020 ini.

“Jangankan dilibatkan oleh Pak Bupati. Ini manggil saya saja tidak!” Kata Oky, Kamis (20/3/2020).

Disisi lain Oky juga memahami perumusan Perbup tersebut adalah hak prerogatifnya Bupati Zahir.

Posisinya sebagai wakil disebut Oky fleksibel. tergantung dengan permintaan Zahir sebagai Bupati.

Akan tetapi Oky berharap pembuatan Perbup tak merusak hierarki hukum yang berlaku secara berjenjang.

“Soalnya Peraturan Bupati tak boleh melangkahi permendes nomor 11/2019 itu,” tambahnya.

Sebab, jika sedikit saja Kades membelanjakan dana desa (DD) melenceng dari PermenDes nomor 11/2019, lanjut Oky, urusannya bukan mustahil Kepala Desa bakal terjerumus dalam perbub itu.

“Ya saya berharap Kades jangan terjerumus” katanya.

Begitu juga dengan Bupati, Oky  mengingkatkan agar Bupati untuk tidak keluar dari jalur rel yang ada.

“Apalagi Perbup yang keluar ada anggarkan Polisi dan Jaksa juga dianggarkan dengan DD, saya tau itu melalui media Online dan beberapa kepala Desa,” katanya.

Dana itu belum termasuk dana Bimtek bela Negara Kades, Dana Website dan dana Baju ibu-ibu PKK.

Bupati Batu Bara batasi Dana Desa dalam perbup nomor 10 tahun 2020 sebesar Rp 69.4 Miliar. Hal itu dilakukan Bupati, kata Kadis PMD Batu Bara Radyansyah F Lubis agar Kepala Desa tak suka-suka belanjakan Dana Desa.

“Saya ingatkan Bupati harus berhati – hati,” pesannya.

Lebih lanjut Oky mengatakan pihaknya telah mendiskusikan hal ini dalam pertemuan dengan sejumlah Kepala Desa, pekan lalu.

Bahkan kemarin saat “Saya menghadiri Rapat Kerja (raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolahan Dana Desa bersama Gubernur, dalam Raker itu Gubenur menyarankan agar kades merdeka belanjakan dana Desa, agar rakyat juga ikut sejahtera,”.

Dalam Reker tersebut, lanjut Oky “Gubernur tak menyarankan kepala Daerah membuat Perbup yang tujuannya membatasi dana desa, apalagi menitipkan judul kegiatan dana desa di dalam Perbup”.

Makanya, “Saya menyarankan agar Kepala Desa dapat bersabar dulu,”.

Sebab tambah Oky, semuanya bisa didiskusikan lagi dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

“Karna Kades itu pilihan rakyat, begitu juga saya dan Bupati.”

“Kalau bisa jadwalkan waktu Bupati untuk bertemu dengan Wakil Bersama seluruh Kepala Desa se-kabupaten Batu Bara”, ucapnya.

Dari pertemuan itu nantinya Oky berharap agar Bupati bersedia mengkaji lagi Perbup yang telah dikeluarkannya agar “pak Bupati lebih berhati-hati terhadap Perbup yang dikeluarkan,” cetusnya***

Kontra.id masih berusaha menghubungi Bupati Batu Bara untuk meminta tanggapan prihal ini.

Sekda Batu Bara Pastikan Tak Ada Revisi Perbup 10/2020 

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebelumnya ngotot ingin melakukan revisi terhadap  Perbup nomor 10 tahun 2020 itu.

“Izin Ini lagi ada perbaikan. Karna ada revisi yang sedang dilakukan oleh kabid PMD dan Kabag Hukum,” kata Kadis PMD Batu Bara Radyansyah F Lubis kepada redaksi Kontra.ID, Sabtu (14/3/2020).

Namun pernyataan Kadis PMD yang ngotot ingin merevisi Perbup ini langsung dipatahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batu Bara Sakti Alam Siregar.

Sakti Alam Siregar menilai, gagasan Kadis PMD Radyansyah yang ingin merevisi perbub tersebut tidak ada.

“Ah mana ada itu, ga ada itu,” tegas Sekda, Selasa, (17/3) di Indrapura. *

Bukan hanya Sekda yang mengatakan rencana revisi Perbup nyatanya tak ada, Asisten I Pemkab Rusian Heri juga mengatakan hal serupa, “belum ada,” cetusnya.