Mengerikan, Defisit Pemkab Batu Bara Capai Rp 85,419 Miliar

Kontra.ID — Akan berakhirnya Tahun 2018 beberpa bulan kedepan membuat geliat para lembaga terkait Anggaran belanja yang mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kini telah menjadi trend kekinian oleh sebahagian pemerintah Daerah karna telah mengalami krisis ide terutama disektor Sumber Daya Manusianya.

Dan kodisi inipun ternyata tak hanya terjadi pada rencana anggaran pemerintah Batu Bara tahun 2019, melainkan juga pada tahun sebelumnya 2016-2018 yang nampaknya menjadi hal yang biasa dan tak terhindarkan lagi untuk saat ini.

Bahkan kondisi inipun semakin memburuk setelah pemerintahan Batu Bara ditinggalkan oleh mantan Bupati Batu Bara Ok Arya Zulkarnaun tercatat terus naik.

Di mana, pemerintah Batu Bara masih sangat dimanjakan dan bergantung pada anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Beserta SILPA untuk dapat menjalankan roda pemerintahan beserta aibnya.

Defisit APBD sendiri merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.

Seperti kondisi Pemerintah Batu Bara yang mengalami defisit rencana anggaran yang cukup mengerikan. Mengapa demikian? Karena memang defisitnya dapat dikatakan sangat keterlaluan.

Bagaimana tidak?? postur pendapatan Asli yang dimiliki oleh pemkab Batu Bara di tahun 2018 nilainya hanya mencapai Rp. 90.410 miliar, dibantu dengan dana pusat sebesar Rp. 845.43 miliar yang dihasilkan dari dana perimbangan, selanjutnya ditutupi oleh dana Intensif Daerah sebesar Rp. 204.74 miliar dihasilkan dari lain-lain pendapatan Daerah yang sah, sementara beban belanja yang akan dikeluarkan oleh pemkab Batu Bara pada tahun 2019 mendatang nilainya hingga Rp. 1.226 triliun. Dahsyat!!!

Tercatat, dalam Laporan Badan Anggaran DPRD Batu Bara tentang hasil pembahasan R.APBD Batu Bara 2019 hanya memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.140 trilliun yang masih hanya menghandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah. Sedangkan, jumlah belanja yang akan direalisasikan nilainya mencapai Rp 1.226 triliun. Akibatnya, Pemkab Batu Bara berhasil menorehkan defisit anggaran sebesar Rp 85,419 miliar.

Angka tersebut saja tentu sudah sangat menyedihkan dan parah. Maka dapat dipastikan, bila kenyataan pahit tersebut tidak diperbaiki malah defisit dan berutang, maka sah-sah saja bila dikatakan Pemkab Batu Bara itu miskin ide bukan???

jurus klasik untuk menutup defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini. lagi lagi pemerintah Batu Bara pada tahun 2018 harus menutupinya dengan Silpa sebesar Rp. 95.740 miliar demi menutup aibnya ditahun mendatang.

Ketua Fraksi Golkar Batu Bara Ismar Khomri saat memberikan pandangan Fraksi

Menaggapi kondisi ini, Fraksi Golkar DPRD Batu Bara, Ismar Khomri menyanyangkan kondisi dimasa-masa terakhir jabatan kepemimpinan Bupati Batu Bara Harry Nugroho, yang menyebabkan kabupaten Batu Bara mengalami kebangkrutan.

“padahal sebelum dimasa penagkapan Ok Arya oleh KPK, keadaan pemerintah Batu Bara berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor pemerintahan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan” jelasnya

Ia menuturkan bahwa selama kurang lebih satu tahun belakangan, tertanggal 13 september 2017-2018 telah terjadi 4 kali pertukaran kepemimpinan Bupati yang dawali oleh kepemimpinan Plt, Pjs, dan Plt serta diteruskan sebagai definitif ditunjuk oleh gubuernur sanggat tidak baik dan hal itu menjadi catatan terburuk baginya.

Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung selama 5 tahun kepemimpinan Batu Bara memang mengalami fluktuatif anggaran, “setelah penagkapan Bupati Ok Arya pemerintah Batubara memang mengalami masa masa tersulit, terutama 2 tahun masa kepemimpinan terakhir ini telah menyebabkan pemerintah Batu Bara sempat mengalami stagnasi. hal ini tentunya sanggat dipengaruhi paska penangkapan mantan Bupati Batu Bara Ok Arya Zulkarnain” belanya

Ia mencermati pada 3 tahun awal priode 2013-2018, Lanjutnya, “padahal keadaan ini sebelumnya normal setelah 3 tahun awal masa kepemimpinan mantan Bupati Ok Arya.

Fluktuasi Pendaatan Daerah

namun setelah 2 tahun terakhir ini keadaan kembali memburuk dan mengalami defisit belanja, baik itu belanja langsung maupun tidak langsung, sehingga pembagunan di Batu Bara diakhir masa jabatan Bupati Batu Bara, Harry Nugroho banyak proyek-proyek fisik yang tidak sesuai dikerjakan ataupun dibatalkan.

Fluktuasi Pendapatan Daerah

Hal ini nanti kami minta agar Bupati Batu Bara Harry Nugroho untuk menjelaskan kepada fraksi Golkar” tegasnya

Fraksi Golkar mengevaluasi selama masa akhir kepemimpinan Bupati Batu Bara, Harry Nugroho pada tahun 2018 ini kembali menggunakan jurus klasik untuk menutup defisit dalam l Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2019, untuk menutupi defisit anggaran tersebut digunakan SILPA.

“Untuk menutupi semua aib itu, selama ini Pemkab Batu Bara lebih memanfaatkan Silpa untuk menutup defisit tersebut daripada hutang pihak ketiga.” papar politikus Golkar ini. ***