Merasa Beda Dengan PNS yang Lahir 80’an, Krt Hanafi Terancam Kena Sanksi

Kontra.ID — Dukungan Krt Hanafi ingin memenangkan Joko Widodo pada Pilpres 2019 di kabupaten Batu Bara menui sorotan banyak pihak.

Tidak hanya kalangan politisi melainkan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga ikut angkat bicara.

Hal itu tercermin, lantaran Krt Hanafi yang masih aktif menjabat sebagai Kabag Anggaran dan Pengawasan sekretariat DPRD Batu Bara, Sumatera Utara secara terang-terangan terlibat politik praktis dengan membentuk opini dalam Group What’s App.

ia mengatakan apa pun ceritanya Ir H Jokowi Dodo menang pada pilpres 2019 nanti, tidak bisa dipungkiri bahwa dirinya mengaku adalah seorang pentolan Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang beda dengan PNS yang lahir pada tahun 80’an.

“aku saja MKGR tetap Golkar kok gimana bos, tidak bisa dipungkiri apa pun ceritanya Ir H Jokowi Dodo harus menang pada pilpres 2019 nanti” Ungkap Krt Hanafi dalam Group What’sApp Group Batu Bara Online.

Menaggapi hal itu, Juru Bicara Gerindra sekaligus Ketua Gerinda Batu Bara, Muhammad Rafiq menyayangkan sikap Krt Hanafi yang terlihat secara terang-terangan ikut berpolitik praktis meski Pilpres terbilang telah resmi.

Rafik menjelaskan tentang peraturan larangan ASN berpolitik praktis sebagaimana surat edaran Menpan-RB bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

“Berpolitik praktis itu dilarang bagi ASN. Itu tidak etik dan bermoral. Tidak memahami Undang Undang ASN. Kalau benar dia melakukan itu, berarti dia tidak memahami arwah ASN,” kata Rafiq saat dikonfirmasi, Senin malam (3/8/2018).

Olehnya itu, sikap yang dipertontonkan Krt Hanafi dalam tulisan di Group What’s App tersebut seolah telah menyuarakan pemenangan Jokowi di Pilpres patut di proses, baik dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun dari pihak Menpan-RB.

“Bawaslu maupun Menpan-RB harus segera menyikapi persoalan ini. Apalagi jelas-jelas Krt Hanafi berstatus sebagai ASN yang punya jabatan aktif sebagai Kabag Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara ,” ujarnya.

Sebelumnya, Menpan RB secara tegas telah mengeluarkan surat edaran pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam suratnya itu, Menteri PAN-RB, Asman Abnur juga menyampaikan beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

“Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral,” tulis Menteri Asman.

Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa,” jelas Asman.

Sebelumnya, Ketua Partai Golkar Batu Bara, Fahri Iswahyudi menaggapi prilaku ASN tersebut lewat WhatsApp nya menjelaskan dirinya yerheran melihat ada oknum PND yang secara terang terangan mengakui dirinya mendukung Jokowi, (DJM) tergolong baru dan hanya ada di Batu Bara.

Sebelumnya, saat Ditanya terkait tindakan Krt Hanafi yang ikut berpolitik praktis itu, malah sewod, praktis bagaimana?

Maaf ketua….ne kita gak usah cerita masalah hukum bagi PNS….tetapi kita cerita realita idealisme jati diri karena banyak diantara seorang PNS yg hidup pd zaman Orde Baru apapun ceritanya saya tetap GOLKAR dan wakil ketua MKGR Batu Bara. apa pun ceritanya Ir H Jokowi Dodo mennag pada pilpres 2019 nant.. Dan tidak bisa dipungkiri..saya beda dengan PNS yang lahir thn 80 an” cetusnya

Menaggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD sekaligus ketua DPD Golkar Batu Bara, Fahri Iswahyudi tak terima dengan ocehan Krt Hanafi tersebut “Sy tidak suka jabatan di Pemerintahan dibawa2 nama Golkar, jaga nama baik Golkar, dan saya ingatkan jangan mengadu domba” ungkap Fahri mengingatkan Krt Hanafi yang sehari-hari bekerja sebagai Kabag yang mengurusi kebutuhannya di lembaga dewan tersebut.

Tak perduli dengan Nasehat Fahri yang tergolong bocah di partai Golkar itu, Krt Hanafi malah kembali menasehati “aku saja MKGR tetap Golkar kok, apapun ceritanya saya orang golkar, gimananya anda ini bos” Ungkap Hanafi melawan ketua DPD Golkar Batu Bara. [Kontra/***]