Connect with us

Ketua KNPI Batubara Sebut yang Tolak TBUPP “Berotak Kodok”

KILAS DAERAH

Ketua KNPI Batubara Sebut yang Tolak TBUPP “Berotak Kodok”

Kontra.ID — Ketua KNPI kabupaten Batubara menyebut yang menolak Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Pemkab Batubara, kebanyakan dari kalangan yang berotak sempit seperti kodok, Selasa (9/7/2019) saat ditemui di Limapuluh.

Hal itu disentil Ketua KNPI Batubara, Rafdinal Maliki saat menanggapi banyaknya anekdot yang meminta Bupati untuk membubarkan TBUPP tanpa basis akademik yang jelas.

Menurut Maliki, banyaknya posisi yang mengomentari produk Bupati itu tidak punya kompetensi memberikan pernyataan yang bisa menjadi pertimbangan bupati untuk membubarkan tim percepatan tersebut.

Selain itu ia juga menyesalkan adanya pernyataan oknum anggota dari DPRD Batubara yang ikut terprovokasi oleh segelintir kelompok untuk membubarkan TBUPP.

Padahal menurut dia, dua tahun yang lalu, oknum anggota DPRD tersebut sempat korupsi anggaran reses sebesar Rp. 11.272.500.

“Jangan bikin kodok tertawa termehek-meheklah, belum punya kopetnsi tapi nyinyir ingin membubarkan TBUPP, kan didalamnya sudah ada para pakar, akademisi, mantan birokrat, teknokrat yang lahir dari berbagai universitas ternama diluar negeri yang sudah mendapat pengakuan akademik”


“Lah yang disitu siapa? baca perbub TBUPP itu aja nggak, ini sudah minta TBUPP dibubarkan tanpa maksut yang jelas, termasuk dari oknum aggota dewan itu sendiri yang dulu pernah diaudit BPK hanya karna mencoleng uang reses sebesar Rp. 11.272.500.

“Apakah hanya itu kapasitas oknum anggota DPRD kita?, sudah suka coleng uang rakyat, tapi tetap nyinyir minta TBUPP dibubarkan? ,” ujarnya kesal.

Maliki menyebut bahwa pernyataan pengiringgan pembubaran TBUPP dari oknum anggota DPRD tersebut layaknya seperti mengidap penyakit bagai katak dalam tempurung.

“Entah dia sadari atau pun tidak kemajuan Batubara ini dengan ada nya TBUPP, “kita harap dia segera intropeksi diri” harapnya.

Untuk itu, Rafdinal Maliki menyarankan kepada anggota DPRD maupun sejumlah kelompok yang tak menginginkan perubahan besar terjadi di Batubara, sebelum menolak TBUPP, “alngkah sebaiknya kuliah dulu baik baik, jangan asal nyorocos aja kayak kodok dalam tempurung tadi” tandasnya.

Ia beralasan, sejauh TBUPP masih dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tidak melampaui etika administrasi negara dan tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku di Batubara, hal itu layak didukung.

“Maka keberadaan tim yang bekerja berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 13 tahun 2019 itu, masih dapat diterima oleh masyarakat seiring dengan dukungan masyarakat terhadap bupati” katanya.

Selain itu Ia juga memandang, bahwa eksistensi TBUPP akan sangat dihargai jika peranannya dapat berguna dalam membantu bupati.

Terutama dalam merumuskan visi dan misi Bupati dan wakil bupati 2018-2023, dengan melibatkan TBUPP untuk Ikut berfikir menyikapi dan merenungkan masalah di Batubara.

Merencanakan dan mengevaluasi setiap program serta Ikut berfikir mendatangkan anggaran bagi pemerintah Batubara yang hasilnya diharapkan dapat dinikmati masyarakat.

“Sejauh ini,yang kita cermati dari KNPI Batubara adalah peranan TBUPP masih dapat diyakini punya partisipasi dan kridibilitasnya tersendiri dalam upaya bersama membangun daerah” tutupnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KILAS DAERAH

To Top