Connect with us

Fee Proyek di dinas Pertanian Batu Bara Paling Dikeluhkan

KILAS DAERAH

Fee Proyek di dinas Pertanian Batu Bara Paling Dikeluhkan

Kontra.ID – Dari berbagai jenis proyek pembangunan Pemerintah, khususnya di Dinas pertanian Kabupaten Batu Bara, ada besaran fee yang paling dikeluhkan rekanan. Yakni fee pengerjaan pada proyek Penunjukan Langsung (PL).

“Oknum pejabat dinas melalui stafnya bisa meminta fee seenak udelnya kepada rekanan hingga mencapai besaran 15 persen, mulai dari PPK, PPTK, PPHP, Sekretaris, Bendahara hingga pembuat kontrak dipatok berdasarkan besaran anggaran” ungkap rekanan yang belum mau namanya dikorankan di media ini, Rabu  (12/9/2018).

Baca JugaProyek APBD Batu Bara Mirip “Kubangan Binatang”


Seperti dijadikan sapi perah layaknya dalam praktek lelang proyek yang menjamur pada umumnya di pemerintah, pungutan tersebut juga dilakukan terang – terangan di dalam penunjukan langsung, bahkan via telepon. Dan jika besaran tidak disepakati, sudah pasti pencairan bisa terganjal berbulan-bulan.

Baca JugaSeram!! Rumah Jabatan Ketua DPRD Batu Bara sudah Lama jadi Sarang ‘Hantu’

Tingginya fee proyek di dinas kecil ini membuat rekanan seolah menjerit menjadi sapi perah dibuat pejabat semisal PPK, PPTK, PPHP, Bendahara,Operator dan Sekretaris. Sebab, jika tak dituruti, tahun berikutnya akan diancam kesulitan mendapatkan proyek, kecuali nekad tarung adu mulut terus-menerus.


Dengan adanya kondisi yang dapat melanda kabupaten ini, para rekanan berharap tradisi fee proyek PL seperti ini tak lagi memberatkan rekanan lokal. Selain meramas hak rekanan, juga memungkinkan terjadi perilaku nakal dengan mengurangi kualitas yang dibelanjakan. Apalagi jika fee yang diambil hanya masuk ke kantong oknum-oknum ASN tertentu, yang tentunya hidup dan mati mereka telah dijamin oleh negara.

“Rekanan seharusnya dijadikan mitra oleh Dinas, bukan malah dijadikan mesin uang atau sapi perahan dari hasil proyek PL. Kita ini kan bekerja di PL ini untungnya dikit capeknya aja yang banyak, kalau terus dikejar fee, apalagi ada ancaman tak ditandatangani pencairan oleh PPK, PPTK, PPHP, Panita, Sekretaris, Bendahara dan pembuat kontrak, bagaimana bisa kerja tenang, lain lagi nanti di BPKAD,  oke lah kalo pembuat kontrak kita masih bisa maklumi karna dia petugas yang paling banyak bekerja dalam hal ini, ini kan enggak, semuanya seperti antrian memeras dan banyak embel-embelnya lah pokoknya” curhat Rekanan saat bertandang di meja redaksi Kontra.ID

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pertanian Batu Bara, Gultom lagi belum bisa dimintai konfirmasi apa pun. Nomor telepon sedang tidak aktif saat dihubungi via selular. [Kontra/***)

4 Comments

More in KILAS DAERAH

To Top