DPRD Sepakat Tetapkan APBD Batu Bara 2019, Fraksi PKS Berikan Keritikan Keras

Kontra.ID — DPRD Batu Bara menetapkan peraturan daerah terkait APBD 2019. Dari penyampaian seluruh fraksi, menurut Ketua DPRD Batu Bara, Selamat Arifin prrinsipnya seluruh fraksi menyetujui Ranperda APBD 2019 ditetapkan menjadi Perda.

Dalam persetujuan ini Semua fraksi memberikan pendapat terkait APBD, Salah satunya yang dibacakan oleh perwakilan Fraksi Nurani Keadilan dari partai PKS Ahmad Muktas dapat menerima dan menyetujui dengan memberikan beberapa catatan keritikan yang membangun.

Sesuai laporan badan anggaran (Banggar) DPRD Batu Bara sebagaimana yang disampaikan perwakilan Banggar DPRD dalam rapat Paripuna ini besar pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp 1,140 Trilliun. Pembiayaan daerah sebesar Rp95,7 M.

Perlu dicermati bahwa perolehan PAD setiap tahunnya sangat tidak stabil. Dan tahun mendatang bisa lebih dinamis lagi. Apalagi diketahui Batu Bara termasuk daerah yang sanggat kaya akan Sumber Daya Alamnya tak singkron dengan hasil pendaatan pertahunya. .

Fraksi Nurani Keadilan DPRD sebagaimana disampaikan Amad Mukhtas, dapat menerima dan menyetujui R APBD 2019 dengan catatan keritikan

Ahmad Muktas dalam penyampaian Fraksinya memberikan catatan keritikan untuk Pemerintah Batu Bara. (Kontra.dok-istimewa)

1. pemerintah daerah perlu memperbaiki system kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Sipil Negara di beberapa SKPD yang memilikki target pendapatan yang rendah dengan harapan tahun berikutnya PAD bisa lebih ditingkankan lagi.
2. Mengingatkan Pemkab Batu Bara terhadap pengadaan mobil dinas jabatan yang dinilai tidak menjadi skala prioritas agar dapat dipertimbangkan.

Dalam hal ini Fraksinya Mencermati bahwa pengadaan mobil dinas (Pajero dan Inova) jabatan yang dinilai belum menjadi skala prioritas

“Oleh karnya nya Fraksi PKS Meminta agar Pemerintah Batu Bara untuk segera mempertimbangkan pengadaan mobil dinas jabatan tersebut yang dinilai tidak menjadi skala prioritas, Sebab masih banyak kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat antara lain infrastruktur, perekonomian dan kesejahteraan pegawai honorer”

Sorotan terakhir menyangkut nasib Honorer yang dalam kondisi  ini dinilainya sanggat melarat,  “jangan sampai nyiur melambai tangan sebagai lambang pemerintah Batu Bara tidak mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya.

PKS memperhatikan guru SD/SMP yang sudah mengabdikan diri untuk mendidik putera-puteri Batu Bara tapi belum mendapatkan upah yang sesuai, belum menerima sesuai Upah Minimum.

“Selain itu, pemerintah harus mengambil peran menggerakan jajaran agar langkah strategis dukungan kebijakan berpihak kepada rakyat, bukan memperioritaskan mobil jabatan.

Setelah fraksi ini menyampaikan pendapat akhirnya dilanjutkan dengan penandatanganan bersama berita acara persetujuan APBD Batu Bara 2019 diawali oleh penandatanganan Bupati Batu Bara Harry Nugroho, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Selamat Arifin, Suwarsono, dan Syafrizal.

Bupati Batu Bara Harry Nugroho merespon positif dengan disetujuinya R APBD Batu Bara 2019 menjadi APBD. Dan menyatakan terimakasih kepada semua anggota dewan. [Kontra/Red]