Connect with us

Bupati dan Ketua DPRD Batu Bara Digugat ‘Class Action’

KILAS DAERAH

Bupati dan Ketua DPRD Batu Bara Digugat ‘Class Action’

Kontra.ID — Ditiadakanya pengesahan APBD Perubahan Batu Bata tahun anggaran 2018 berbuntut panjang dengan gugatan Class Action. Akhirnya, sejumlah masyarakat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap plt Bupati  dan pimpimam DPRD Batu Bara, masing-masing sebagai pihak tergugat I dan tergugat II di Pengadilan Negeri Kisaran.

Kami mendaftarkan gugatan pada 2 Oktober 2018 dan sudah mendapat register nomor : 54/Pdt.G/208/PNKis,” kata Ramadhan Zuhri, salah satu penggugat.

Dalam gugatan ini Ketua DPRD Selamat Arifin diposisikan sebagai pihak tergugat pertama sedangkan Plt Bupati Harry Nugroho ditempatkam sebagai pihak tergugat kedua.

Gugatan tersebut terkait buruknya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan APBD Kabupaten Batu Bara 2018 oleh plt Bupati Harry Nugroho dan Ketua DPRD selamat Arifin. “Kebijakan plt bupati Batu Bara, sampai saat ini, dilihat dari sisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran jelas jauh dari apa yang diharapkan masyarakat, demikian juga Selamat Arifin dianggap lalai dalam persoalan Legislasi, Fungsi Pengawasan di DPRD Juga dianggap terlalu buruk”

Selain pemerintahan Batu Bara dinilai berantakan oleh Ramadhan Zuhri. ” Lalainya plt Bupati dan ketua DPRD sehubungan dengan ditiadakanya APBD Perubahan 2018 berdampak masif terhadap perekonomian dan kemakmuran masyarakat setempat. Dalam konteks ini, kami semata-mata ingin mengingatkan agar ketua DPRD Selamat Arifin dan Bupati Batu Bara Harry Nugroho dapat mengelola pemerintahan Kabupaten Batu Bara ini secara profesional,” katanya.

Zuhri menyebut minimnya serapan anggaran dan besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sebesar Rp 86 Miliar sebagai bentuk ketidakprofesionalan bupati dan ketua DPRD. “Ini perlu diingatkan,” katanya.


Dalam pandangan Zuhri, Plt Bupati Harry Nugroho melakukan pelanggaran dengan terlambat mengajukan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, melaksanakan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), membahas perubahan APBD 2018, dan mengajukan pembahasan Rancangan APBD 2019, demikian juga Ketua DPRD yang dianggap mandul dalam Fungsi Pengawasan.

Zuhri dan masyarakat yang diwakilinya itu menuntut para tergugat ini segera menyelesaikan penggunaan silpa sebagaimana mestinya dalam jangka waktu tiga bulan setelah adanya keputusan pengadilan. Mereka juga menuntut para tergugat memperbaiki dan menata seluruh birokrasi pemerintahan sebagaimana diatur perundang-undangan. Mereka menuntut para tergugat meminta maaf kepada masyarakat Batu Bara melalui media massa selama tujuh hari berturut-turut.

Menurutnya dalam perkara tersebut kedua tergugat telah melanggar ketentuan hukum perdata sebagaimana Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian disebabkan kelalaian atau kesembrononya”. Tetang madan.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Batu Bara Rahmad Sirait mengaku terkejut mendengar desas-desus gugatan itu. “ah masak, Tapi kami belum menerima surat resmi apapun dari pengadilan tu,” katanya, Minggu (5/10/2018) siang sekira pukul 13:53. Ia memilih menanti surat resmi sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut. [Kontra/**f)]

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Terkait Gugatan Kepada Bupati Batu Bara, Begini Tanggapan Kabag Hukum Kontra

  2. Pingback: Dinilai Buruk Mengelola Keuangan, Bupati Batu Bara Digugat Warganya - Kontra Kontra

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KILAS DAERAH

To Top