Buruh Tani Menangis Lagi Karna Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung

Kontra.id — Suara gemuruh mulai terdengar belakangan ini. Bangunan asing kian terlihat.

Asri udara yang selama ini dirasakan perlahan lahan terkontaminasi oleh polusi yang ada, bagaimana tidak?

Semenjak kedatangan proyek-proyek nasional di Kuala Tanjung semua berubah seketika.

Jalanan yang sepi mulai ramai terisi oleh kendaraan proyek.

Jalan raya sekitaran proyek pun sudah tidak semulus kala dulu.

Sudah mulai rusak dan tidak terawat karena banyak kendaraan besar yang berlalu lalang.

Masih teringat betul rasanya dahulu sebelum proyek pengembangan kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun.

Disepanjang kawasan pelabuhan sebelum dibangun terlihat jelas hamparan hutan nan hijau yang terhentang luas.

Namun sekarang hal itu mulai mengancam lahan pertanian karna akan tergantikan oleh bangunan asing yang berdiri kokoh di tengah persawahan tempat buruh tani bekerja.

Berawal dari hal ini para buruh tani bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? hingga akhirnya mereka pun mencoba menelusuri dengan bertanya dengan para tetangga.

Di sana mereka menagis menemukan sawah tempatnya bekerja akan hilang dilahap oleh proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kialng Minyak terbesar yang akan mengalahkan kilang di Botang dan Tuban.

Seperti diungkap oleh Person In Charge ( PIC ) PT. Pertamina Eiman saat rapat dengan Gubernur Edy  pada 6 januari 2020, ia menegaskan jika di kuala Tanjung ada lahan seluas 1.128 hektar, maka pihak pertamina akan segera membangun Kilang Minyak di hub port Kuala Tanjung.

Sekitar 70 hektare dari lahan seluas 1.128 hektare tersebut, kata dia “akan digunakan untuk pembangunan kilang minyak di Pelabuhan Kuala Tanjung,” katanya.

Sementara Presiden Direktur dan CEO Pertamina Nicke Widyawati pada 16 Januari 2020 menegaskan, dari pembangunan Kilang minyak tersebut diperkirakan akan menyedot 2.500 insinyur perminyakan beserta staf operator sebagai tenaga operasional.

Kilang ini diharapkan mengelola 3000 barel minyak perhari.

Namun menurut Bupati Batu Bara Zahir pada 25 November tahun lalu menegaskan jumlah 25 ribu tenaga kerja tersebut blum termasuk dengan rencana penyerapan 110 ribu tenaga kerja dalam pengembangan kawasan Pelabuhan Indonesia I dan Inalum.

Ramlan (61), buruh tani di dusun II, Desa Kuala Indah, Sei Suka, Kabupaten Batu Bara – Foto Istimewa |Kontra.ID.

Mengenai hal ini, Ramlan, seorang buruh tani di dusun II, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara mengatakan telah lama menggantungkan hidupnya dan keluarga dengan bekerja pada sebidang sawah cabai  di desa tersebut.

Ramlan (61), buruh tani di dusun II, Desa Kuala Indah, Sei Suka, Kabupaten Batu Bara – Foto Istimewa |Kontra.ID.

Setidaknya dari pekerjaannya itu ia dapat memperoleh uang senilai Rp 80 ribu perhari untuk mensejahterakan keluarga.

Kini, setelah sawah tempatnya bekerja masuk dalam katagori wilayah pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan kilang minyak, lelaki yang dikaruniai tiga anak itu berharap mendapat pekerjaan di mega proyek tersebut.

Ramlan (61), buruh tani di dusun II, Desa Kuala Indah, Sei Suka, Kabupaten Batu Bara – Foto Istimewa |Kontra.ID.

“Kalo saya dukung  pasti saya akan kehilangan pekerjaan, tak mendukung juga saya salah, kan ini jadi serba salah mendukung rencana pemerintah. Tapi kita berharap pemerintah atau pelindo, sebagai pembangun pelabuhan dan kilang, dapat mempekerjakan penduduk lokal, terutama saya ini yang sudah 35 tahun bekerja disini,” kata Ramlan menangis, kini berusia 61 tahun.

Ramlan bukan satu-satunya penduduk warga Desa Kuala Indah dan Kuala Tanjung yang berharap demikian.

Ratusan, bahkan ribuan, angkatan kerja baru yang rata-rata berusia jauh di bawahnya juga punya harapan sama.

Diketahui, Pemerintah kabupaten Batu Bara telah mengumumkan dalam waktu dekat akan menerbitkan penetapan lokasi (penlok) pembangunan pengembangan lawasan Pelabuhan Kuala Tanjung beserta lokasi penetapan Kilang minyak.

Dimana Bupati Batu Bara Zahir akan meneken lokasi penetapannya seluas 1128 hektar, tentunya seluruh warga Kuala Tanjung dan Kuala Indah akan terdampak.

Pembahasan konsultasi Pembangunan tersebut direncanakan dimulai pada awal tahun 2020, hingga saat ini Pemerintah setempat sedang melakukan pra-konsultasi publik dan sosialisasi berupa persiapan izin Penetapan Lokasi (Penlok) hingga penyesuaian tata ruang. **