APBD-P Gagal Disahkan DPR, Sekda Batu Bara: Gaji Anggota Dewan Aman

Kontra.ID — Apa yang dikhawatirkan Bupati Batu Bara, Harry Nugroho, benar-benar terjadi, kini Pengesahan APBD Perubahan (APBD-P)  Kabupaten Batu Bara tahun 2018  gagal terlaksana hingga batas waktu yang ditentukan.

padahal sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memperingatkan agar pengesahan APBD-P kabupaten Batu Bara dapat dijalankan tepat waktu, yakni sebelum 30 September 2018.

“Ya, saya sudah inggatkan kepada semua pejabat Kepala Daerah terutama di Sumut, salah satu yang menjadi sorotan KPK juga ada dalam pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Batu Bara saat itu yang dinilai lamban, sementara Pemkab sudah lama mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan nota keuangan ke DPRD, ini kan menyangkut kepentingan orang banyak,” kata Adliasnyah M Naution, Korwil II Sumatera Korsupgah KPK saat dihubungi sambungan ponsel, Jumaat (6/10)

Baca Juga: Tok! APBD-P Batu Bara Tak Disahkan, Ketua DPRD Ogah Dikambingkan

Namun, nyatanya lewat dari tanggal yang telah ditentukan, APBD-P Batu Bara tak kunjung juga diketuk, akhirnya Batu Bara termasuk menjadi 21 bagian dari 33 kabupaten kota yang gagal mendapatkan anggaran APBD Perubahan tahun 2018

Baca: Sengkarut Urusan APBD 2019, Pemkab Batu Bara Gelar Rapat Tertutup

Warga Batu Bara boleh saja kecewa, sebab pengesahan APBD-P tahun 2018 merupakan bagian dari aspirasi masyarakat dalam proses meningkatkan pembangunan yang mestinya dapat diperjuangkan Anggota DPRD setempat.

Gagal disahkannya APBD-P tahun ini, tentu akan berimbas kepada ketersediaan anggaran daerah yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan di instansi-instansi pemerintah setempat.

Baca: Seusai Rapat APBD Batu Bara, Kepala BKD Kelelahan, Kadishub Malah Ngomel

Menaggapi hal ini, Sekda Batu Bara Sakti Alam Siregar mengatakan tak akan menyalahkan siapaun terkait gagalnya pengesahan tersebut, “Yang penting sejauh ini gaji Anggota Dewan kita aman lah”. Celetuknya seraya bercanda

Baca: APBD Kabupaten Batu Bara Stagnan, Setda: “Siapa Bilang”?

Nurabiyah, Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Kondisi ini mendapat kecaman dari sejumlah warga dan mahasiswi di Batu Bara, seperti yang diutarakan Nurabiyah, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini mengatakan seharusnya Anggota DPRD Batu Bara lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan keserakahan kelompok.

Baca Juga:

Saat Rapat Paripurna Anggota DPRD Batu Bara Asyik Main HP

14 Anggota Dewan Bolos Saat Rapat Paripurna LKPD Bupati Batubara

“DPRD Batu Bara sudah mati rasa dan tuli telingga, hal ini ditandai dengan tidak disahkannya APBD Perubahan Batu Bara tahun 2018, Padahal Pemkab sudah tepat waktu dalam pengajuan dan perbaikan Nota KUA-PPAS, kenapa 12 dari 33 Kabupaten/kota lainya bisa, kita tidak?” kata Gadis yang juga warga kelahiran kecamatan Medang Deras ini

Baca:  Seram, Rumah Jabatan Ketua DPRD Batu Bara Dihuni Hantu

Akbar Acmel, Warga Kecamatan Sei Suka

Sementara, Akbar Acmel, warga Sei Suka Yang juga merupakan Mahasiswa akutansi LP3I ini mengatakan tidak disahkannya pengesahan APBD-P akan berdampak stagnanya perekonomian masyarakat, karena tertundanya proses distribusi pemerataan pembangunan.

“Namun sangat disayangkan Anggota DPRD Batu Bara mati suri, mereka hanya mementingkan aktivitas keuangan internal mereka lewat makan minum rapat paripurna semata, akan tetapi substansi kepentingan rakyatnya dimana? Justru dikhianati,” kata Akbar.

[Kontra/***]