Tok! P-APBD Batu Bara Tak Disahkan, Ketua DPRD Ogah Dikambing Hitamkan

Kontra.ID — Ketidak beresan yang terjadi di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) kabupaten Batu Bara, Sempat memicu polemik, drama panjang dan kisruh pembahasan APBD Perubahan 2018 berakhir menjadi ‘paranoia’ atau hisapan jempol.

Lewat sebuah lobi-lobi tingkat tinggi, APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Batu Bara yang batal disahkan ini mulai meninggalkan catatan hitam terhadap 35  anggota Dewan yang  lamban dalam menorehkan kebijakan, akibat kelalaian itu menyebabkan Keuangan P-APBD Batubara yang diperkirakan mencapai 80 miliar itu batal di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkanya.

Disarankan Baca Berita Sebelumnya:

 Seram!!, Rumah Jabatan Ketua DPRD Batu Bara Berubah Jadi Sarang ‘Hantu’

Saat Rapat Paripurna Anggota DPRD Batu Bara Asyik Main HP

Ketua DPRD Batu Bara saat dikonfirmasi malah tak terima dikambing hitamkan sebagai pimpinan, ia beranggapan bahwa belum disahkannya P-APBD kabupaten Batu Bara pada tahun ini dikarenakan edaran mendagri tentang batas akhir P-APBD telah jatuh tempo berakhir pada 31 september 2018, sedangkan DPRD Batubara hanya mampu menyelesaikanya pada 5 Oktober 2018.

Baca juga: 14 Anggota Dewan Bolos Saat Rapat Paripurna LKPD Bupati Batubara

“selama ini kita dari legeslatif dan Eksekutif tidak ada masalah, kita telah berupaya menjalankan semua tahapan itu dengan kompak dan sesuai prosedur semaksimal mungkin, kita kagak mau potong kompas lompat-lompat gitu dalam mengambil keputusan. Perjalanan waktu pengesahanya saja yang terlalu singkat, hanya itu saja kendalanya”

Baca Juga:

Kontraktor Terancam Putus Kontrak, Tim PHO PUPR Batu Bara Tersandera Diujung Tombak

“Sementara perhitungan pengambilan keputusan yang kita targetkan tak sejalan dengan edaran mentri, kita targetkan pengesahan rampung ditanggal 5 oktober 2018, tapi karna dirjen orda mengatakan 31 september sudah harga mati, jadi kalo sudah mati ya sudah, tidak ada lagi P-APBD, ya kita mau tak mau terima itu. Termasuk juga 21 dari 33 Kabupaten/kota yang lain juga mengalami hal yang sama, bukan hanya kabupaten kita saja yang tak mendapatkan P-APBD di tahun ini, termasuk juga pemerintah provinsi enggak dapat juga, dan kota medan juga tidak” Celetuk Selamat saat dikonfirmasi via Ponsel pada kamis (04/10) sekira pukul 21:07 Wib

Baca: Diduga Kontraktor Kurang Modal Bangun Proyek Jalan, Dana APBD Batu Bara Terabaikan

Diketahui sebelumnya bahwa pemkab Batubara telah menjamin sepenuhnya proses tahapan dan prosedur administrasi teknis, mulai dari perencanaan, pembahasan, pengajuan yang dilakukan pada 28 Juli 2018, perbaikan nota dilakukan pada pertengahan Agustus 2018, namuan dalam tempo sebulan setelah melewati sejumlah tahapan penyempuraan di Paripurna seolah 35 anggota DPRD di sekretariat Dewan (sekwan)  itu tak mampu menghasilkan kebijakan apupun dari semua prosedur yang telah dilalui, mulai dari proses Paripurna Pengantar, Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Paripurna Jawaban Eksekutif dan terakhir mandul dalam Paripurna Pengambilan Keputusan

Baca: Warga Kecewa, Proyek PU di Medang Deras Hampir Rampung Sudah Rusak Parah

Bahkan dikabarkan seluruh Anggota Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Kabupaten Batu Bara terkesan hanya mampu menghambur-hamburkan keuangan pemerintah dalam rapat paripurna, namun dengan banyaknya uang yang telah dihamburkan dalam rapat terhormat itu tak membuat kesadaran palsu dari ke-35 Anggota DPRD tersebut mampu berkomitmen untuk mementingkan hajat masyarakat sesuai kebutuhan waktu, akbiatnya keuangan Pemerintah yang diperjuangkan dalam rapat Paripurna sebayak 80 miliar itu akhirya tersendat dan tak tersalurkan untuk kesejehteraan masyarakat

Baca: Kuota CPNS di Batubara Masih Simpang-Siur, Warga Jadi Kurang Sor Sama BKD

Namun Selamat Arifin tetap ngotot membantah prolog dari Kontra.ID, Selamat malah mengatakan justru pembatalan pengesahan APBD Perubahan kabupaten Batu Bara tidak ada kaitannya sedikitpun dengan kelalaian dan ketidak becusan dari Anggota Dewan dalam memanfaatkan sebulan kesempatan waktu setelah perbaikan nota APBD Perubahan atau sebulan sebelum memasuki tanggal 31 september.

Namun yang yang terjadi Selamat sebagai ketua Banggar DPRD dan 34 Anggota DPRD lain dibawah komandonya  seakan  lalai mementingkan hajat masyarakat yang lerap menjadi langganan bualan sesaat.

“Kami tidak pernah menghalang-halangi ataupun menghambat semua tahapan proses pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Batu Bara 2018,” kata Selamet.

Baca: Seperti Main Layangan, Plt Bupati Batu Bara Asyik Tarik-ulur Kekuasaan

Bahkan, menurutnya sebelum berakhir 31 september, dirinya sebagai Ketua DPRD sekaligus yang memimpin Banggar DPRD Batu Bara itu telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan semua secedule tahapan-tahapan yang telah dijalankan.

“Merurut saya, ya kami tidak salah, karna semua proses itu jalan terus sesuai sekedul yang telah dijadwalkan. Hanya saja hasil informasi yang digelar Mendagri dalam rapat 27 September yang lalu, dinyatkan bahwa final dari P-APBD itu ditetapkanya pada tanggal 30 september 2018. jadi selama tiga hari itu tak mungkin kan waktunya bisa dikejar, sementara prosesnya masih harus kita lewati lagi sekitar 8 hari baru Pengambilan Keputusan bisa di ambil, mana mungkinlah dengan waktu yang mendadak itu kita kompaskan gitu saja”

Baca: Fee Proyek dinas Pertanian Paling Dikeluhkan di Pemkab Batu Bara

“kita juga punya resiko juga kan, kita jalan kan aja dan ternyata begitu kita kordinasi ke Gubernur bersama dirjen Orda berupaya untuk bagaimana yang ke 21 dari 33 Kabupaten/kota, di Sumut ini mohonlah waktunya diberikan keringanan sampai 5-10 hari lagi, ternyata juga usaha kita itu ditolak, dan mendagri tetap tidak membolehkannya. “katanya

Sarannya mentri, Lanjut Selamat, “Cuma kalo nanti ada usulan, atau ada anggaran yang pernah di alokasikan di P-APBD 2018 ini pastilah akan ditampung sepenuhnya di R-APBD 2019, maknanya hanya mundur aja waktunya, substansi dari P-APBD misal seperti kepentingan Publik dan penambahan-penambahan Infrastruktur tetap akan di lanjutkan di dalam penjabaran R-APBD 2019.” Tandas Ketua DPRD Batu Bara menutupi panggilan Kontra.

Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara,
Ahmad Ensten SAg ST/ (Foto:Kontra)

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDDA) Batu Bara, Ahmad Ensten saat ditemui mengatakan sebelum waktu terakhir yakni 30 September sudah beberapa kali Pemerintah Daerah telah mengupayakan adanya percepatan proses kebijakan, dimulai dengan melengkapi seluruh prosedur pengajuan Nota PPAS-KUA ke DPRD pada tanggal 28 Juli 2018, selanjutnya Pemerintah Batu Bara melakukan penyempuraan adminitrasi hingga perbaikan dipertengahan Agustus 2018, namun Anggota Banmus (Badan Musyawarah) banyak yang tak mampu memanfaatkan waktu dengan alasan yang tidak jelas

“P-APBD tahun ini bukanya tidak disahkan, jadi Permendagri nomor 13 tahun 2006 itu menyebutkan, kalo dia tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran dan belum juga ada kesepakatan dengan DPRD, maka kita harus melakukan penjabaran di R-APBD, namun walupun demikian sejauh ini pemerintah sudah melakukan yang terbaik dalam pengajuan APBD Perubahan di tahun ini, kalo masalah tidak ada ya, yang jelas semua prosedur sudah semua kita urus dan tidak adalah kendala kecuali waktunya aja mungkin” Ungkap Ensten (04/10) di Aula Bupati Batu Bara usai rapat tertutup dengan Bupati terpilih, Ir Zahir Map.

Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bata, Sakti Alam Siregar SH

Menaggapi hal ini, Sekda Batu Bara Sakti Alam Siregar mengatakan tak akan menyalahkan siapaun terkait pembatalan pengesahan tersebut, “Yang penting sejauh ini gaji Anggota Dewan kita aman lah, dan atas kejadian ini gaji honorer tetap tidak akan terganggu semua akan berjalan normal” Celetuknya seraya bercanda

Namun saat disingung apakah Anggota Dewan sudah berupaya semaksimal mungin dalam memanfaatkan waktu untuk segera dituntaskannya pengesahan P-APBD, atau ada semacam uapaya Dewan menuggu Fee ketok, sehingga terjadi proses penghalang-halangan pengesahan tersebut, Sakti hanya menyarankan untuk langsung saja menanyakannya ke anggota Dewan.

“kalau itu tanyalah sama orang tu ah, nanti ditelpon lagi aku, eh apa ini katanya? hahaha, kau putar putar pertanyaanya nya ya, saya tak mau menyalahkan siapa siapa, itu aja lah, yang penting sejauh ini kita sudah melakukan yang terbaik, walau  tanpa P-APBD pun pemerintah kita tetap akan berjalan normal, cuma tak bisa menambah yang baru, itu ajanya, apa yang sudah ada itu yang kita kerjakan, tapi hal hal yang penting yang sifatnya mengikat seperti gaji itu bisa kita tambah, tapi ya, mau ada ataupun tidak adanya APBD-P tadi, pemerintah yang penting tak dirugikan, kan itu semua nanti akan dijabarkan lagi di R-APBD, dan masyarakat juga tak rugikan kok” Tutupnya

[Kontra/***]