$\"\"$ <\/a>
Ekspresi Bupati Zahir saat minum jus berdiri – Foto Istimewa @2019<\/p><\/div>\n
Total anggaran untuk kedua Pengadaan makanan dan minuman di tahun anggaran 2019 tersebut mencapai Rp 1.5 miliar. Kedua pecahan mata anggaran ini hingga kini tidak dilakukan dengan terbuka, hingga kini anggaran tersebut masih terus berjalan seiring dengan dugaan praktek monopoli dan nepotisme di kantor itu.<\/p>\n
Hal yang sama juga ditemukan pada tahun anggaran 2018, dimana Kepala Bagian Umum Sekda Batubara, menganggarkan biaya makanan dan minuman sebesar Rp 1.2 miliar lebih untuk Belanja Pengisian Tabung Gas, Belanja makanan dan minuman harian pegawai, Rapat, Tamu, dan Belanja mamin kegiatan di kantor sekda Batubara yang juga tanpa melalui mekanisme tender pengadaan barang dan jasa.<\/p>\n
Oleh karenanya, Arwan Syahputra<\/span> sangat mendorong Aparat Penegak Hukum, Khsusnya Polres kabupaten Batubara untuk membuka pintu masuk adanya dugaan penyelewengan terkait makan minum Bupati, Wakil Bupati maupun anggaran mamin-mamin rapat lainya di sekretariat daerah tersebut.<\/p>\n
Dalam kasus Makanan dan Minuman Bupati dan Wakil Bupati, Beserta biaya makan minum pegawai di Sekda pada tahun anggaran 2019 dengan dua mata anggaran senilai Rp 15 miliar itu, kata Arwan,<\/span> ada potensi dugaan kerugian negara dan penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Sehingga tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum, kata Arwan, khususnya Polres Batubara untuk tidak memanggil Bupati Batubara, Ir Zahir<\/span> Map dan Wakilnya, Oky Iqbal Frima<\/span> untuk dimintai keterangan sekaligus memeriksa Kabag Umum Sri Mahdani.<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/a>
Ekspresi Bupati Zahir saat memakan kue berdiri – Foto Istimewa @2019<\/p><\/div>\n
Demikian juga tidak ada alasan bagi aparat hukum, khususnya kepolisian Batubara untuk tidak memanggil Kabag Umum, Sri Mahdani<\/span> untuk diperiksa terkait adanya dugaan penyelewengan belanja pengisian tabung gas, belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu, dan belanja mamin lainya dalam kegiatan di sekda pada tahun 2018 sebesar Rp 1.2 miliar tersebut.<\/p>\n
Selain itu, lanjut Arwan,<\/span> adanya dugaan ketidakcocokan antara kuitansi dan faktur dalam laporan anggaran mamin di tahun 2018 sebesar Rp 1.2 miliar tersebut yang terjadi dari awal tahun 2018 hingga akhir Desember 2018 tahun lalu.<\/p>\n
Arwan<\/span> menyebutkan, anggaran makanan dan minuman yang dahulu bernama anggaran taktis hingga saat ini masih memiliki celah untuk diselewengkan alias dibajak oknum pejabat, apalagi anggaran mamin sebesar Rp. 1.2 miliar ditahun 2018 itu melibatkan tamu yang diketahui sepi yang datang, karna pengaruh pilkada tahun 2018 lalu.<\/p>\n
Dia mengatakan, laporan anggaran Makan minum ini sulit untuk dicek kebenaran dalam pembelanjaannya, bahkan adanya anggaran makan minum kata dia, telah berlangsung sejak lama menjadi modus operandi penambah pendapatan bagi oknum pejabat-pejabat tertentu untuk memperkaya dirinya.<\/p>\n
Lebih-lebih kasus penyelewengan anggaran makanan dan minuman serta lauk pauk ini pernah terjadi di sejumlah daerah, seperti halnya di Pemkab Purwakarta, RSUD Jeneponto, RSUD Latopas dan Pemkab Bangka Selatan (Basel) yang akhirnya menyeret Sekretaris Daerah Bangka Selatan masuk penjara.<\/p>\n
\u201cKalau dahulu namanya dana taktis dan kini berubah drastis jadi dana makanan dan minuman atau lauk pauk. Kalau menurut saya, ini juga merupakan servis daerah kepada oknum pejabat-pejabat tertentu memperkaya diri, dan sudah menjadi barang tentu susah untuk dicek kebenaran pelaporannya karena berbentuk laporan setelah kegiatan. Ini mesti menjadi sorotan hukum,\u201d jelas Mahasiswa asal daerah kecamatan Medang Deras ini.<\/p>\n
Namun informasi yang disampaikan Arwan<\/span>\u00a0ke redaksi belum dapat dikonfirmasi ke pejabat Kepala Bagian Umum Sekda Batubara Sri Mahdani.<\/span> Telepon Sri<\/span> sendiri saat dihubungi kontra.id<\/a> tidak bersedia mengangkat teleponnya, hingga berita ini digubrik belum ada jawaban. ***<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kontra.id\u00a0\u2014 Pengadaan makanan dan minuman (mamin) di sekretariat Daerah atau di kantor Bupati Kabupaten Batubara pada tahun 2019 sebesar Rp 1,5 miliar lebih disinyalir tidak dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka di lpse.batubarakab.go.id\/eproc4, sehingga menimbulkan kontra penafsiran terhadap pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Arwan Syahputra, pemerhati APBD […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7030,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[83,1575,1582],"class_list":["post-7029","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kilas-daerah","tag-bupati-batubara","tag-kabag-umum","tag-polres-batubara-diminta-usut-tuntas-dugaan-korupsi-lauk-pauk-bupati-zahir"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7029"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7029\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7039,"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7029\/revisions\/7039"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7030"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7029"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kontra.id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}