KILAS DAERAH

Trawl Dilarang, Zahir Janji Kembalikan Kejayaan Nelayan

Published on 23 Juli 2019

Kontra.ID / Ulasan – Polemik alat tangkap cantrang yang dikategorikan sebagai alat tangkap terlarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin saja meruncing di kabupaten Batubara hingga saat ini.

KKP yang yang seharusnya berperan aktif sebagai Pemerintah, tak juga kunjung berhasil menyelesaikan polemik yang melibatkan banyak nelayan, pemilik kapal, dan pengusaha.

Tentu kondisi tersebut memaksa Bupati Batubara, Ir Zahir Map untuk turun langsung dan memutar otak untuk memberikan solusi dalam mengembalikan kejayaan para nelayan di daerah ikan itu.

Bupati Batubara, Zahir, menegaskan bahwa pihaknya tetap akan komit melarang beroperasinya pukat harimau (trawl) yang digunakan nelayan di wilayah perairanya.

Alat tangkap ini, menurutnya masih saja menjadi momok paling dahsyat perusak habitat di laut.

Kepada nelayan yang hingga kini masih menggunakan alat tangkap pukat trawl, belum lama ini Zahir mengatakan telah diajak duduk bersama dalam mencari solusi agar usaha peralihan pukat tersebit dapat tetap berjalan.

“Kita akan tetap lakukan pelarangan, tapi jangan lupa bahwa nelayan trawl juga masyarakat kita, tapi perlakuannya tentu berbeda dengan nelayan tradisional, untuk itu pukat trwal harus diberantas, dan kita berikan solusinya,” kata Zahir.

Zahir mengatakan, pihaknya pun berjanji akan terus mengembalikan kejayaan nelayan di daerah itu, tanpa harus merusak habitat di laut.

sejumlah instrumen pun, katanya akan dilakukan, di antaranya mendorong nelayan tradisional kembali membangun kesehatan dan kesuburan di laut.

“Pesisir kita terus kita perbaiki,” katanya.

Untuk itu pihaknya akan membentuk satgas dan melibatkan berbagai instansi seperti Direktorat Polisi Perairan, Kejaksaan negeri, TNI/Polri serta instansi terkait lainnya.

Bupati Zahir saat bersama keluarga nelayaan yang suaminya ditangkap di malaysia.

Satgas tersebut nantinya, lanjut Zahir, memiliki tugas pengawasan secara terpadu untuk melindungi wilayah perairan secara menyeluruh, terutama perairan di wilayah Batubara.

Selain melibatkan satgas, pemerintah Batubara juga akan senantiasa melakukan pembinaan berupa edukasi, Dedikasi, atau pendidikan, dan sosialisasi perundang-undangan di bidang perikanan dan kelautan.

Memantau dan mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta mengevaluasi seluruh hal yang berkaitan dengan perairan.

“Tentu kami juga berkewajiban melindungi wilayah perairan di Batubara agar tetap lestari. Adanya Satgas ini akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penggunaan pukat trawl harus bisa dicegah dan diberantas,” Ujar Bupati.

“Bagaimana agar mereka secepatnya mengganti alat tangkap tanpa mengganggu dan membebani bisnisnya masing-masing?, ini sudah kita fikirkan” kata dia.

Bupati Zahir saat bersama keluarga nelayaan yang suaminya ditangkap di malaysia.

Saat disinggung dukungan angggaran pemerintah Batubara terhadap persoalan peralihan alat tangkap dari yang modren ke tradisional ini, Zahir mengungkapkan akan memfasilitasi penggantian alat tangkap tersebut secara gratis di ambil dari APBD.

Dikutip dalam laman Kontra.ID pada 21 Januari 2019 lalu, Bahkan Zahir mengaku telah mengalokasikan anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp 3 Miliar untuk membeli jaring yang ramah lingkungan.

“Kita tidak ingin peristiwa kemarin terulang kembali, dimana nelayan tradisionil melakukan pembakaran terhadap alat tangkap trawl. Masalah di laut ini yang perlu kita seriusi dan kita siasati, itulah kenapa kami bentuk Satgas ini” tegasnya

“Dan bagi nelayan yang masih mengunakan alat tangkap yang tak ramah lingkungan itu, akan kita berikan penggantian secara gratis yang diambil dari APBD” cetusnya.