Connect with us

Soal Anggaran 500 Juta Lebih di RSUD Batu Bara, tapi tidak Terpakai ?

KILAS DAERAH

Soal Anggaran 500 Juta Lebih di RSUD Batu Bara, tapi tidak Terpakai ?

Published on

Kontra.ID — Selain pengadaan berbagai peralatan RSUD Batu Bara yang diperkirakan telah menghabiskan dana miliaran rupiah dipenghujung tahun 2018, pihak RSUD Batu Bara juga memperoleh kegiatan yang diantaranya adalah program khusus (progsus) akreditasi, khusus Untuk progsus itu saja, lebih dari Rp 500 dana pemerintah daerah dikucurkan hanya untuk mengurusi Agreditasi, namun tidak semua terpakai.

Pengakuan Kasubbag Tata Usaha

Kasubbag Tata Usaha (TU) RSUD Batu Bara Hendri Sihite saat dikonfirmasi tidak menampik bahwa dana yang dianggarkan pihak RSUD untuk akreditasi senilai Rp 500 juta lebih itu danaya tidak terpakai semuanya.

Hendri juga tidak menrinci berapa dana yang digunakan untuk kebutuhan akreditasi tersebut.

Terkait akreditasi yang berhubungan dengan UKL-UPL dan kondisi limbah RSUD yang sejak dulu kerap menjadi hal yang menghambat agreditasi, menurut Hendri hal itu tidak menjadi masalah sepanjang Bupati Batu Bara nantinya mau menandatangani surat perbaikan UKL-UPL.

“Enggak masalah itu, asalkan bupati mau meneken izin perbaikan,” sebutnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Sejak pagi tadi, Bupati Kabupaten Batu Bara Zahir kembali berkeliling Batu Bara dengan dibonceng mengendarai Sepeda Motor Bak Sewa Ojek menuju tempat-tempat yang menurutnya perlu mendapat perhatian secara serius, salah satunya di RSUD Batu Bara.

Di sana, Bupati menemukan keganjalan tentang persyaratan kelulusan akreditasi RSUD Batu Bara masih tersandera oleh Instalasi Pengelolaan Air dan Limbah (IPAL)  sehingga agreditasi jadi terhambat.

Kegiatan sidak Bupati

Meski Pemerintah daerah telah menganggarkan kepada RSUD untuk mengurusi persiapan agreditasi itu, namun hal tersebut belum menggaransi rumah sakit kumuh tersebut dapat lulus dari agreditasinya. Masalahnya adalah masih terganjalnya Instalasi Pengelolaan Air dan Limbah (IPAL) tersebut.

Menjawab hal itu Bupati Zahir meminta agar antara Dinkes dan RSUD Batu Bara dapat membangun komunikasi yang baik. Sebab ia khawatir akibat tidak singkronya komunikasi kedua pejabat itu akan berdampak RSUD tidak terakreditasi.

“RSUD ini harus baik dan berkarakter, pejabatnya juga harus baik. Pemkab Batu Bara mendukung penuh upaya akreditasi agar masyarakat tidak lagi berobat ke RS diluar daerah”, ujar Bupati.

Terkait izin IPAL lanjutnya, Zahir meminta agar Kadis Kesehatan Dewi dan Dirut RSUD Reza untuk segera melengkapi persyaratan yang tidak menabrak peraturan.

“Siapkan persyaratannya sesuai aturan, dan jika sudah beres besok juga akan saya teken, tegas Zahir.

Related Topics:, , ,
3,005 Comments

More in KILAS DAERAH

To Top