Connect with us

DPRD Ajukan Hak Angket Untuk Pemakzulan Wali Kota Siantar

Tampak mimik wajah Hefriansyah, Wali Kota Siantar tegang saat berdebat dengan pimpinan DPRD Siantar (Foto: Hetanews)

KILAS DAERAH

DPRD Ajukan Hak Angket Untuk Pemakzulan Wali Kota Siantar

Mayoritas fraksi di DPRD Kota Siantar, Sumatera Utara, secara bulat telah sepakat melayangkan Hak Angket untuk Wali Kota Siantar Hefriansyah. Hal ini dilakukan setelah kebijakan-kebijakan Hefriansyah dianggap telah meresahkan masyarakat.

Kontra.id — Jelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Siantar Hefriansyah pada pertengahan tahun 2020 mendatang, hubungannya dengan DPRD kian memanas. Ini imbas dari sikap Hefriansyah yang telah meresahkan masyarakat.

Dengam dalih telah meresahkan masyarakat, DPRD lantas menabuh genderang “perang” dengan wali Kota Hefriansyah.

Dipelopori Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi, sebanyak 20 anggota dewan telah sepakat mengajukan hak angket atau hak untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah dalam upaya impeachment atau pemakzulan kepemimpinan Wali Kota terkait dengan 5 pelanggaran yang dinilai dilakukan Hefriansyah.

Sebanyak 20 anggota DPRD tersebut bertemu dalam ruang rapat gabungan pada Rabu 15 Januari 2020 kemarin. Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi menyebutkan, pengajuan hak angket ini adalah langkah DPRD melakukan penyelidikan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pemakzulan .

“Jadi kita naikkan dari hak interpelasi menjadi hak angket. Kita bisa langsung melakukan penyelidikan,” kata Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi.

Sebelumnya, DPRD hanya akan mengajukan hak interpelasi. Soal ini, Mangatas berdalih.

“Kalau hak interpelasi hanya menyampaikan pertanyaan yang terungkap di paripurna, dan wali kota bisa diwakilkan, jadi bisa hadir atau tidak. Makanya kita buat hak angket biar wali kota langsung hadir,” kata Ketua Partai Golkar Pematangsiantar itu.

“Jadi biarkan masyarakat yang menilai, yang pasti kita berjalan sesuai koridor. Pastinya ini berawal dari sejumlah persoalan yang ada di Siantar,” sambungnya.

Terdapat lima kebijakan wali kota yang mereka anggap perlu dipertanyakan karna dinilai telah meresahkan masyarakat.

Berikut 5 pelanggaran yang dinilai dilakukan Wali Kota:

1. Pemindahan, pengangkatan, dan pergantian ASN di Pemko Siantar.

2. Bobroknya pengelolaan dua perusahaan daerah yaitu PD PAUS dan PD Pasar Horas Jaya.

3. Penggunaan Lapangan Adam Malik dan lokasi GOR yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 1989

4. Terbitnya Perwal Nomor 1 Tahun 2018 tentang penggeseran anggaran sebesar Rp 46 miliar sehingga menjadi temuan BPK

5. Penyelewengan pembangunan Tugu Sang Naualuh yang mangkrak.

Poin ini telah ditanda-tangani Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Mangatas Silalahi.

“Jadi kalau dikaitkan pada pilkada, biar masyarakat yang menilai. Tapi kita anggota DPRD Siantar menggunakan hak kontrol kita dengan memakai hak angket. Semoga panitia angket dapat bekerja dan komitmen” sebut Mangatas.

Sementara Wakil Ketua DPRD lainnya Ronald Tampubolon mengatakan, dari total 30 anggota dewan, sejauh ini telah 20 dewan yang mau mengusulkan hak angket.

“Sehingga tinggal 10 anggota DPRD Siantar yang belum mengajukan hak angket. Rencana kita akan bentuk badan musyawarah pada Senin depan,” kata politikus Hanura itu.

Menaggapi hal itu, Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar Wanden Siboro mengakui usulan Hak Angket tersebut sudah masuk ke meja sekretariatan DPRD setempat.

Ia menjelaskan usulan ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD Siantar Timbul Jaya Sibarani.

“Usulan itu masuk hari ini. Nanti kita tujukan kepada ketua. Kalau ketua usulkan Banmus (Badan Musyawarah), kita buat undangannya. Sekarang ketua lagi tugas di luar kota,”katanya, Kamis (16/1/2020).

PDIP Tak Bersikap

PDIP yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Pematangsiantar yakni 8 kursi, sejauh ini belum menentukan sikap terkait pengajuan hak angket.

Ketua Fraksi PDIP Suandi Apohman Sinaga mengatakan, hal itu karena sejauh ini PDIP belum menggelar rapat internal partai. Namun secara pribadi dia mengaku setuju dengan pengajuan hak angket dimaksud.

“Ya, PDIP baru selesai rankernas di Jakarta jadi belum bisa gelar rapat. Kebetulan ketua DPRD berada di luar kota. Nanti, Sabtu kita rapat internal partai. Namun saya secara pribadi setuju dengan dewan lainnya,” ungkap mantan polisi itu.

Dari 10 anggota dewan yang belum menandatanggani persetujuan di antaranya 8 kader PDIP, Rizky Sitorus dari Partai Demokrat dan Nurlela Sikumbang dari PAN.

Sementara anggota Fraksi NasDem, Tongam Pangaribuan menyatakan sikap partainya mendukung pengajuan hak angket. Tongam berharap hak istimewa DPRD tersebut dapat memperbaiki Kota Pematangsiantar.

“Ya, paling diperhatikan NasDem soal tugu Sang Naualuh. Semoga panitia angket dapat bekerja dan komitmen agar hak istemawa DPRD bermanfaat untuk rakyat,” tuturnya. ***

Never love anybody or anything, and instead, love everybody and everything.

5 Comments

5 Comments

  1. ปั้มไลค์

    18 Januari 2020 at 11:12 am

    Like!! Thank you for publishing this awesome article.

  2. vurtilopmer

    11 April 2020 at 10:36 pm

    Great ?V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

  3. smore traiolit

    13 April 2020 at 4:04 am

    It¦s actually a great and useful piece of info. I¦m happy that you just shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  4. cbd oil

    17 April 2020 at 9:09 am

    Hi there Dear, are you really visiting this web site on a regular basis, if so after that you will definitely obtain good know-how.|

  5. cbd oil reviews

    24 Mei 2020 at 1:43 am

    I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KILAS DAERAH

To Top