PLN Ranting Tanjung Tiram Takut-takuti Warga, Libatkan TNI Tagih Iuran TDL

Kontra.ID — Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN Ranting Tanjung Tiram dinilai arogan dan suka semena-mena dalam mengintimidasi  konsumen, padahal memutus meteran tanpa konfirmasi atau pemberitahuan sebelumnya nya kepada konsumen termasuk melanggar UU perlindungan konsumen.

Apa lagi membawa instansi penegak hukum (red-TNI) ke rumah warga pelanggan listrik yang menunggak, dapat di artikan (Asumsi) “mengintimidasi” warga, dan hal ini dapat mencoreng nama baik Korps TNI.

Tindakan PLN yang memutuskan sambungan aliran listrik dengan alasan menunggak tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pemutusan tersebut, perbuatan itu tergolong illegal atau dapat disebut sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana yang dialami Khairil Aswad warga desa Kampung Lalang Kec.Tg Tiram atas perlakuan petugas yang memaksanya harus membayar tunggakan iuran sebanyak 6 bulan dihari itu juga, jika tidak meteren listrik akan di bongkar.” Sabar ya bang,nanti kalau ada uang saya lunasi tunggakan iuran TDL nya “.ujar Aswat

Namun petugas PLN yang sebagian petugas nya dari Cabang Siantar ngotot dan tidak memberikan tenggang waktu, dan mesti membayar hari itu juga,” Gak bisa Pak,mesti di bayar tunggakan iuran sebanyak 6 bulan ini hari juga, jika tidak terpaksa kami harus cabut (bongkar) meteran listrik rumah anda .” Pungkas petugas PLN tersebut

Sebelum nya, Aswat sempat menanyakan prosedur pencabutan meteran listrik kepada petugas PLN P2TL ” Apa kah proses pencabutan meteran listrik tidak melalui keputusan pengadilan dahulu jika memang meteran listrik saya harus di cabut (bongkar).” Tandas nya

Namun,di sela perbincangan antara petugas dan Aswat, petugas hanya memberikan 1 hari setelah menanda tangani surat perjanjian pembayaran iuran TDL yang tertunggak.

Atas peristiwa yang menjadi perhatian nya, dengan berupaya mencari uang untuk membayar tagihan iuran TD hari itu juga,Aswat sempat mempertanyakan melalui Handphone tentang proses pencabutan (bongkar) meteran listrik rumah nya kepada Ketua P2TL PLN Ranting Tg Tiram Yahya terkait tindakan petugas PLN apakah melalui mekanisme sesuai aturan atau sebuah kebijakan.

” Oh itu kebijakan Kepala PLN Ranting Tg Tiram, kami hanya melakukan tugas pemutusan atas perintah Kepala Ranting bang, tapi Abang boleh tanya langsung Kepala Ranting PLN bang “. Pungkas ketua P2TL Yahya

Diketahui,Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 telah jelas dan tegas menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang seperti itu harus melalui proses tahapan demi hukum karena setiap tindakan pemutusan aliran listrik tanpa proses hukum jelas termasuk perbuatan yang tergolong illegal. Pembongkaran meteran listrik sepihak tidak dapat dibenarkan [Kontra/**f/red)