Terkait Kontroversi UU Cipta Kerja, Bobby Nasution Punya Solusi untuk Kota Medan

Kontra.ID — Meskipun menuai kontroversi bahkan penolakan, pemerintah dan DPR ambil langkah ‘ngebut’ untuk mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU).

Berdasarkan kesepakatan mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah, RUU Cipta Kerja pun akhirnya disahkan menjadi UU.

Mengutip dari laman Kompas.com, sejumlah respons masih terus muncul usai pengesahan UU Cipta Kerja.

Ada pihak yang kecewa dan menolak, namun ada juga yang mengapresiasi pengesahan UU tersebut.

Merangkum pemberitaan Kompas.com, berikut adalah sejumlah reaksi dari berbagai pihak usai omnibus law UU Cipta Kerja disahkan:

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengaku sangat kecewa atas disahkannya omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU.

“Kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin menangis, ingin menunjukkan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintah, di tengah situasi seperti sekarang kok bisa melakukan upaya yang sangat jahat seperti ini,” kata Jumisih sebagaimana dikutip Kompas.com, Senin (5/10/2020).

Menurut dia, pengesahan tersebut menjadi bukti jika pemerintah dan DPR hanya berpihak kepada kaum korporasi, pemilik modal, dan orang yang mempunyai uang serta kuasa.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga menyatakan pihaknya dan para serikat buruh akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober dalam rangka menolak UU Cipta Kerja.

Kurang lebih 2 juta buruh akan bergabung dalam aksi mogok tersebut.

Secara spesifik, para buruh menuntut upah minimum kota (UMK) tanpa syarat dan upah minimum sektoral kota (UMSK) tidak dihilangkan.

Selain itu, buruh juga meminta agar nilai pesangon tidak berkurang, kemudian juga penolakan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup.

Akademisi

Melansir Kompas.com, Senin (5/10/2020), akademisi dari 30 perguruan tinggi menandatangani pernyataan menolak UU Cipta Kerja.

Menurut para akademisi, pengesahan UU tersebut terkesan memaksakan kehendak dan berada di luar batas kewajaran.

Selain itu, aspirasi publik pun tidak didengar, tetapi justru dilakukan pembatasan, seakan tidak lagi mau dan mampu mendengar dampak bagi hak-hak dasar warga.

Setidaknya, ada lima masalah mendasar yang dikritik para akadeisi dalam UU Cipta Kerja, yaitu masalah sentralisasi seperti kondisi Orde Baru, aturan anti-lingkungan hidup, liberalisasi pertanian, pengabaian HAM, dan pengabaian prosedur pembentukan UU.

Formappi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan, pembahasan hingga pengesahan RUU Cipta Kerja yang kilat dan senyap menunjukkan pemerintah dan DPR tidak berempati kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Masa pandemi yang semestinya harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah dan DPR untuk mencari solusi atas pandemi justru jadi pilihan strategis untuk meloloskan RUU Cipta Kerja,” kata Lucius melalui pesan singkat, Senin (5/10/2020).

Menurut dia, cepatnya pembahasan RUU Cipta Kerja tidak layak dianggap sebagai prestasi, karena bertentangan dengan keinginan rakyat.

Penyebabnya, rakyat yang diwakili DPR jelas menantang pembahasan dan pengesahan UU tersebut karena merugikan mereka yang kebanyakan merupakan kelas pekerja.

Kode Inisiatif

Kode Insiatif menilai omnibus law UU Cipta Kerja mencederai UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurut Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif, Rahmah Mutiara, mengatakan UU Cipta Kerja secara jelas menghapuskan kewenangan daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri.

“Hal tersebut tampak dari skema pemberian izin yang sentralistis, yaitu hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.
Sementara, daerah hanya diberikan fungsi pengawasan saja” jelasnya.

Salah satu perizinan yang diatur adalah soal penetapan analisis dampak lingkungan (amdal) kegiatan usaha yang mutlak berada pada pemerintah pusat.

Selain itu, Rahmah menilai pembahasan RUU Cipta Kerja tidak partisipatif karena hanya menghadirkan para pihak yang pro dengan draf aturan dan tidak melibatkan aktor terdampak langsung seperti buruh atau pekerja.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyesalkan sikap para politisi di DPR yang menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja di tengah penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Anwar mengatakan, pengesahan UU Cipta Kerja menunjukkan para politikus di Senayan lebih mendengarkan aspirasi segelintir orang dibandingkan masyarakat yang memilih mereka.

Ia menilai, banyak wakil rakyat di DPR yang tersandera sehingga tidak berani menyuarakan kepentingan publik yang lebih luas, yang sering berseberangan dengan kepentingan pimpinan partai politik.

Hal ini berkaitan dengan kekhawatiran atas pergantian antarwaktu (PAW) yang mungkin akan dilakukan pimpinan partai politik jika mereka menunjukkan sikap berbeda.

Selain itu, menurutnya, pembahasan UU Cipta Kerja yang berjalan cepat, sarat dengan kepentingan.

Perhimpunan guru

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Halim mengecam sikap DPR dan pemerintah yang tetap memasukkan sektor pendidikan dalam UU Cipta Kerja.

Padahal, pihaknya sempat menyambut baik sikap DPR dan pemerintah yang sebelumnya berkomitmen tidak memasukkan sektor pendidikan dalam UU tersebut.

Namun, ternyata pasal-pasal tersebut masih ada, yaitu pada Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 65 Ayat (1), Pasal 65 Ayat (2), dan Pasal 1 Ayat (4) terkiat Perizinan Berusaha.
Menurut dia, ketentuan di dalam UU Cipta Kerja saat ini membuat pemerintah leluasa mengeluarkan kebijakan perizinan usaha di sektor pendidikan.

Ia menilai sektor pendidikan akan direduksi menjadi aktivitas industri dan ekonomi.

Pengusaha mengapresiasi

Melansir Kompas.com, Senin (5/10/2020), para pengusaha menyambut baik pengesahan RUU ini.

“Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi UU,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani kepada Kompas.com, Senin (5/10/2020).

Menurut Shinta, UU Cipta Kerja dapat menjawab permasalahan di dunia usaha, terutama terkait aturan yang tumpang tindih dan perizinan.

*Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ragam Reaksi Pengesahan UU Cipta Kerja, dari Kecewa hingga Apresiasi,” penulis : Vina Fadhrotul Mukaromah, editor : Jihad Akbar

Solusi Bobby Nasution Terkait Kontroversi UU Cipta Kerja

Bobby Afif Nasution yang didampingi Aulia Rahman, masing-masing sebagai pasangan calon (Paslon) Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan, dianggap memiliki solusi terkait kontroversi pengesahan UU Cipta Kerja.

Hal tersebut disampaikan Arief Makmur Nasution, Ketua DPD Forum Silaturrahmi Persaudaraan (FSP) Sumatera Utara, saat deklarasi dukungan kepada Bobby-Aulia sebagai Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rabu 7 Oktober 2020.

“Meskipun UU Cipta Kerja sudah disahkan, dan dimaksudkan agar terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya, tapi kita tidak bisa bersikukuh berdasarkan legalitas formal saja. Bagaimana pun perasaan keadilan rakyat tetap harus diperhitungkan. Konsep ekonomi kerakyatan yang diperjuangkan Bobby-Aulia, saya yakini bisa menjadi jalan tengah kontroversi yang terjadi saat ini,” kata Arief

Arief menjelaskan konsep ekonomi kerakyatan yang dimaksud, salah satunya dengan pelatihan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif.

“Kita tidak bisa berharap seratus persen dengan mengandalkan lapangan kerja dari perusahaan. Masyarakat Kota Medan harus menguatkan semangat kewirausahan berbasis ekonomi kreatif, tentunya dengan dukungan modal dan pelatihan dari pemerintah. Ini yang menjadi salah satu gagasan Bobby-Aulia yang akan Forum Silaturrahmi Persaudaraan dukung,” jelas dia.

Menurut Arief, berdasarkan penilaian Bobby Nasution, selain bantuan modal dan pelatihan, membangun pasar yang berpihak pada pelaku UMKM juga dibutuhkan untuk membangun sebuah ekosistem yang tangguh sebagai dasar pembangunan perekonomian.

“Selain pelatihan dan bantuan modal, Bobby-Aulia juga akan membangun market atau pasar agar UMKM bisa besar dan berkembang. Selama ini para pelaku UMKM terkesan dibiarkan bekerja sendiri mencari peluang. Padahal memikirkan jalur distribusi, pembangunan market-nya, mestinya tidak luput dari perhatian pemerintah,” ujar dia.

Dalam penyampaian deklarasi dukungan ini, yang dihadiri oleh ratusan relawan di Jalan Durung, Kota Medan, Arief juga menyampaikan pesan Bobby agar masyarakat Kota Medan tetap mengutamakan persatuan dan kebersamaan, dan berharap masyarakat jangan sampai terpecah belah.

“Demokrasi dan kontestasi politik kita sering menonjolkan politik identitas, walaupun demikian, kita jangan sampai terpecah belah. Bobby-Aulia hanya ingin berdedikasi bagi Kota Medan. Tentunya cita-cita membangun Kota Medan, tidak akan bisa dicapai tanpa persatuan yang kuat dari masyarakat Kota Medan,” pungkas Arief.