Connect with us

Oknum PNS Diduga Kuat Bermain Proyek Dalam HUT Batu Bara 2019

Bupati Batu Bara Zahir bersama Kacabdis Sumut Safri Musa dalam acara HUT kabupaten Batubara ke 13, senin (10/12/2019) dilapangan bola kaki Lima Puluh.

KILAS DAERAH

Oknum PNS Diduga Kuat Bermain Proyek Dalam HUT Batu Bara 2019

Kontra.id — Hut Kabupaten Batu Bara 2019 bukan hanya sekadar musim perayaan hari jadi  kabupaten Batu Bara, tetapi juga mega bisnis yang ambisius bagai Cv Yohara Gemilang, diduga perusahan asal medan tersebut dipinjam olah oknum PNS yang menjabat disalah satu Kacabdis Provinasi Sumatera Utara, sebut saja namnya SM.

SM yang diduga menjadi “Pemodal” dalam proyek HUT kabupaten Batu Bara 2019 itu dibenarkan oleh salah seorang kepala Dinas di lingkup Pemkab Batu Bara.

“Iya Safri Musa yang mengerjakan (proyek Hut Batu Bara) itu padahal dia PNS, sampai terbalik-balik logo Pemkab Batu Bara dibuatnya,” ucap Kadis tertawa dan meminta namanya tidak dicatutkan, Rabu, (11/12/19).

Bupati Batu Bara Zahir bersama Kacabdis Sumut Safri Musa dalam acara HUT kabupaten Batubara ke 13, senin (10/12/2019) dilapangan bola kaki Lima Puluh.

Dikabarkan, Rute dan struktur aliran dana APBD sebesar Rp 1,6 miliar yang disinyalir dikelola SM melalui perusahaan pinjamannya masih minim transparansi sejak dari awal memenangkan tender.

Bahkan selama tiga bulan terakhir APBD Perubahan Batu Bara tahun 2019 sebesar Rp1,6 miliar ini disebut-sebut hanya menjadi bisnis bagi SM, mengingat banyaknya dugaan mark-up belanja barang diperkirakan kuat telah terjadi pada proyek event HUT Kabupaten Batu Bara ke-13 tersebut.

Hal itu ditandai dengan adanya skema perencanaan yang kurang solid, atau gabungan keduanya—segala proses yang serba tergesa-gesa ini menutupi pengawasan publik atas pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Batu Bara Zahir bersama Kacabdis Sumut Safri Musa dalam acara HUT kabupaten Batubara ke 13, senin (10/12/2019) dilapangan bola kaki Lima Puluh.

Mengingat anggaran sebagaimana tertuang di lembaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) HUT Batu Bara ke 13 itu diduga telah di mark-up Cv Yohara Gemilang dengan cara memainkan harga HPS melebihi dari harga pasar sehingga mudah dimanupulasi.

Dugaan Safri Musa menjadi makelar proyek HUT kabupaten Batu Bara ke-13 saat dikonfirmasi, ia membantah.

“Sama sekali tidak, itu fitnah, dalam lelang-lelang itu abang ga terlibat” kata Safri Musa Rabu (11/12/2019) malam saat dihubungi kontra.id.

Sementara Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kampak) Asro Hasibuan meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) melakukan audit forensik terhadap Cv Yohara Gemilang selaku penyelengara HUT Batu Bara, mengingat banyaknya dugaan pengelembungan belanja barang dalam proyek yang terkesan memperkaya diri tersebut.

“Dari Pagu 1,6 milyar terdapat beberapa (kejanggalan) Item yang diantaranya Pengadaan Teratak Tamu, Rigine (Panggung) dan Stan, oprasional juri, operasional MC, biaya oprasional untuk beberapa perlombaan serta hadiah untuk beberapa cabang perlombaan, Dekorasi Stan OPD, Dokumentasi dan media, serta biaya pengamanan kegiatan,” kata Asro.

kurang efektifnya Cv Yohara Gemilang dalam mengelola anggaran sebesar Rp 1,6 miliar itu tak sebanding dengan hasilnya, Arso juga meminta agar otoritas BPKP untuk lekas bergerak dan mengaudit secara antisipatif terhadap proyek yang diduga dikerjakan oleh oknum PNS itu.

Asro menganggap hal ini penting dilakukan oleh BPKP secara khsus untuk mengetahui berapa besar dugaan mark-up biaya HUT Batu Bara 2019 yang telah dimainkan CV Yohara Gemilang.

“Kami yang tergabung di Kampak akan segera menyampaikan beberapa hasil investigasi kegiatan HUT XIII Batubara 2019 tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara, setelah mendapat hasil Audit BPKP tersebut kita akan lanjutkan kepada penegak Hukum,” ucap Asro.

Selian itu, Asro juga miminta kepada Bupati Batu Bata untuk memberikan bobot lebih pada penguatan terhadap pencegahan korupsi di daerah dengan menekan instrumen Inspektorat dan memperkuat hubungan kordinasi dengan BPKP dalam melakukan audit forensik terhadap proyek yang disebutnya sebagai proyek abal-abal ini.

Selain itu, kata dia, audit forensik oleh BPKP juga untuk menguji integritas pemerintahan Bupati Batu Bara Zahir. Terlebih selama ini pemerintah Batu Bara kerap menggunakan jargon ‘bersih’. ***

An introverted mind wanderer who loves writing to heal, help, and live. Photography enthusiasts and philosophy admirer.

185 Comments

More in KILAS DAERAH

To Top