Connect with us

Warga Peringatkan Kades Kuala Indah Tak Asal Bicara

Kades Kuala Indah Matsyah ( FOTO ISTIMEWA)

KILAS DAERAH

Warga Peringatkan Kades Kuala Indah Tak Asal Bicara

Kontra.id — Kepala Desa (Kades) Kuala Indah, Matsyah sempat menyindir kemunculan kelompok provokator yang menolak sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung hingga berakhir batal dan ricuh di Balai Desa, pada Senin, (10/2) kemarin.

Ketua Forum Pemuda dan Pemudi Kuala Indah (FPPKIN) Ok Mahyudin menilai orang nomor satu di Desa itu tak paham dengan kondisi Psikologi masyarakat saat menghadapi pembebasan lahan.

Untuk itu, Ok memberikan peringatan keras kepada Kades berkepala plontos itu untuk tidak asal bicara dan menuduh masyrakat sebagai provokator.


“Kades dan Demang-demangnya jangan menambah persoalan,” kata Ok Mahyudin mengecam.

OK pun mengingatkan Kades agar tidak seperti korek api yang punya kepala tanpa otak.

“jangan menjadi pemantik api kekisruhan” tegaasnya.


Lebih lanjut Ok mengatakan kericuhan itu tak bakal terjadi bilamana kades Kuala Indah transfaran dan mau mendegar keluhan masyarakat.

“Masyarakat bertanya gak dijawab. Masyakat hanya ingin mendengarkan, cuma gak boleh masuk (ketika sosialisasi). Ada Apa??,” kata Ok.

Ok mengungkapkan, pihaknya mempunyai lahan dan siap memberikannya kepada negara.

“Kami siap merelakan tanah untuk negeri ini, tapi beri penjelasan ke masyarakat,” dia bilang “warga kuala Indah ini lebih santun dari pada yang dibayangkan, kalau saja mereka datangnya pakai Assalamualaikum,” tuturnya.

Selain mengingatkan Kades, Ok juga mengingatkan Pemkab Batu Bara dan Pelindo agar berdialog bersama seluruh warga Kuala Indah, menjelaskan bagaimana nasib mereka nantinya.

“Kami sudah siap merelakan (lahan), tapi sepakati dulu bagaimana yang punya gubuk tapi tak punya tanah, yang numpang, bagaimana perkuburan orang tua kami, bagaimana status pendidikan anak kami,” tuturnya

Tak hanya itu, konpensasi masa depan bagi kelompok nelayan, petani, buruh dan unsur lainnya juga harus dipikirkan negara, karna itu Ok mengharapkan ada solusi dari Pemerintah dan Pelindo.

“Kita mau duduk bermusyawarah. Siapa yang bertanggung jawab? Pemkab tolong sampaikan ke masyarakat di mana kami ini mau direlokasikan? kalau bisa dalam nota kesepakatan tertulis supaya ada pegangan kami,” jelas Ok.

Menurut Ok, ini bukan persoalan perkara nolak-menolak pembangunan, tetapi juga soal kejelasan nota kesepakatan yang perlu dibangun antara pemerintah dengan warga yang terdampak.

“Yah kalau memang bupati bertanggung jawab turun Bupati. Atau melalui apa dia menyampaikannya. Sampaikan ke masyarakat,” saranya.

Kembali Ok menekankan pemerintah beserta pihak-pihak terkait lakukan dialog guna kesepakatan agar tidak ada seorang warga pun yang dirugikan.

“Sudah pasti nelayan akan mencari laut, petani akan mencari tempat bertani. Kalau buruh tak kan mau jauh jauh dari sini. Kasih dulu kejelasan,” pungkasnya.

Never love anybody or anything, and instead, love everybody and everything.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KILAS DAERAH

To Top