Revisi Perda RTRW Batu Bara Diharapkan Akomodasi Investasi

“kita juga tidak mau Ketidakberesan RTRW  ini dapat menghambat Investasi Daerah” kata Wakil Bupati Batu Bara Oky Iqbal Frima.

Kontra.ID — Pemerintah Kabupaten Batu Bara menginginkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Batu Bara dapat mengakomodasi kepentingan investasi yang bisa menggerakkan pendapatan perekonomian.

Daerah yang ramah Inbestor

Pemkab Batu Bara berkomitmen sebagai salah satu daerah yang ramah terhadap investor. Untuk itu, salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Batu Bara adalah revisi Perda RTRW.

Wakil Bupati Batu Bara, Oky Iqbal Frima menyatakan perda tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan investasi yang masuk ke Batu Bara.

Karena hal ini menyangkut penempatan kawasan perumahan, pertanian, pusat perkantoran, industri, ruang hijau dan lain sebagainya.

Pemerintah Batu Bara akan segera merevisi Perda RTRW.

“Kami yakin dengan revisi perda itu akan semakin mendorong peningkatan infrastruktur yang akan mengundang nilai investasi daerah, termasuk menghadirkan kantor Bupati satu atap di perkebunan PT Kuala Gunung,  bukan sebaliknya di Perkebunan Soffindo yang justru akan dapat menghambat” ucap Wakil Bupati Batu Bara Oky Iqbal Frima kepada Kontra.ID , Kamis 28 Februari 2019 di ruang kerjanya.

Telah memasuki tahap KLHS

Sementara saat ini, lanjut Oky,   Rencana revisi RTRW kabupaten Batu Bara telah memasuki tahap konsultasi penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Selepas kajian KLHS itu dirampungkan, Oky menyebut revisi RTRW secara formal akan langsung dilakukan pemerintah melalui persetujuan.

“Diawali dengan KLHS, nanti ada revisi RTRW yang akan membahas lokasi perkantoran Bupati satu atap. Sehingga nanti RTRW kita ini akan memudahkan bagi para investor, bagi para masyarakat dan pemerintah yang akan membangun, di mana wilayahnya itu harus benar-benar ditentukan,” tambahnya

Kesempatan berinvestasi seluas-luasnya

Oky percaya dengan datangnya investasi ke salah satu wilayah kawasan ekonomi khusus (KEK) itu, dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan direvisinya Perda RTRW, akan memberikan kesempatan berinvestasi seluas-luasnya, salah satunya kepada investor dan masyarakat sekitar.

Akan Memudahkan Peroses Perizinan

Selain itu, untuk memberikan kesempatan besar bagi investor dan masyarakat, pihaknya juga akan memberikan kemudahan dalam pelayanan proses perijinan.

PT Kuala Gunung merupakan satu titik jawaban untui kebutuhan pusat pelayanan perkantoran

Revisi Perda RTRW sangat memungkinkan situasi wilayah yang ada. Menurutnya, atmosfir di PT Kuala Gunung sangat memungkinkan terbukanya sebesar-besarnya kesempatan untuk mewujudkan hal itu.

“Tenaga kerja banyak. Situasi juga kondusif. Apalagi memberikan kesempatan berinvestasi dan diberikan kemudahan untuk pelayanan perijinan.

PT Kuala Gunung menurut Oky, merupakan satu titik jawaban yang lebih menjawab salah satu kebutuhan pusat pelayanan perkantoran Bupati satu atap bila dimasukan ke daftar RTRW dibandingkan dengan status pertanahan di PT. SOCFINDO Tanah Gambus yang belum tentu mendapatkan persetujuan SK dari BPN.

SK BPN nomor 65 tahun 2017

Sementara di Perkebunan PT Kuala Gunung, BPN telah membolehkan Pemerintah Batu Bara untuk membangun perkantoran satu atap sebagaimana dituangkan dalam SK BPN nomor 65 tahun 2017,” imbuhnya.

Dengan situasi yang memungkinkan bila kantor Bupati satu atap dapat diwujudkan di perkebunan PT Kuala Gunung, Ia bersama Bupati dapat menarik investor di berbagai usaha industri.

Ia juga bertekad mengembangkan sayap industri di luar potensi yang ada di Batu Bara.

Saat ini, kabupaten Batu Bara mempunyai potensi dalam industri di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pertanian perikanan, dan lain sebagainya.

RTRW harus mengakomodir kebutuhan Investasi

Dalam hal ini, Oky memberi catatan khusus, bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) itu harus mengakomodir soal berinvestasi termasuk keberadaan kantor Bupati satu atap dibangun di Perkebunan Kuala Gunung.

“Jangan malah dibalik investasi yang harus menyesuaikan tata ruang, apabila perkantoran satu atap itu dibangun di perkebunan SOCFINDO, hal itu akan membahayakan perekonomian, investasi jadi terganggu dan usaha para warga jadi stagnan” tandas Oky

Menurutnya, Dengan situasi yang memungkinkan bila perkantoraan satu atap dapat diwujudkan di Kuala Gunung dengan mengacu pada SK BPN nomor 65 tahun 2017, Kemudahan iklim berinvestasi yang diberikan nantinya diharapkan bisa mendorong pertumbuhan percepatan dalam mewujudkan visi misi kabupaten Batu Bara sebagai salah satu pusat industri dan pusat perdagangan maju di Sumatera Utara.

Dapat mengurangi angka kemiskinan

Rencana ini juga dinilai bisa mengurangi angka kemiskinan di Batu Bara yang mencapai  12,61 % dan 6,32% pengangguran dari jumlah populasi yang menjadi salah satu alasan utama banyaknya penduduk miskin dan pengangguran di Batu Bara.

“Iklim investasi yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di masyarakat sekitarnya dalam menangulangi kemiskinan.

Mendorong bagaiaman membuka lapangan kerja baru dengan didaftarkanya perkantoran Bupati dalam rencana revisi RTRW di kuala gunung, tapi juga tidak melupakan bagaimana menjaga lingkungan dan ketahanan pangan yang ada dalam tata ruang kita,” tegasnya.

Iklim Investasi di Batu Bara cukup kondusif

Oky mengatakan jika sejauh ini iklim investasi di Batu Bara terbilang cukup kondusif. Buktinya, ujar Oky, banyak pembukaan jenis usaha baru di berbagai sektor industri maupun jasa pemenuhan kebutuhan warga.

Walau demikian, Oky menginginkan agar perbaikan iklim investasi ini bisa terus dilakukan, salah satu nya memasukan kantor Bupati satu atap di Perkebunan Pt Kuala Gunung ke daftar RTRW.

Revisi RTRW yang direncanakan ini diharapkan bisa benar-benar membuka jalan  bagi kantor Bupati satu atap dibangun di perkebunan Kuala Gunung tersebut.

“Tetap semuanya harus dengan peraturan. RTRW ini lima tahun sekali boleh dievaluasi. Ini memberikan kejelasan, tidak menghambat kegiatan pembangunan, tidak pula menghambat kegiatan ekonomi warga, tapi juga tidak mengabaikan kepentingan lingkungan hidup, dan kita juga tidak mau Ketidakberesan RTRW ini dapat menghambat Investasi di Daerah” tutupnya. *adv