Connect with us

Mantan Ketua PDIP Sumut Cs Ditahan KPK Terkait Kasus Gatot

Ketua DPD Partai PDI-Perjuangan, Japorman Saragih (kiri) | Foto: tribunnews.com.

KILAS DAERAH

Mantan Ketua PDIP Sumut Cs Ditahan KPK Terkait Kasus Gatot

Kontra.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 11 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, dari total 14 orang yang dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka.

Satu di antaranya adalah mantan Ketua PDIP Sumut Japorman Saragih.

Ke-11 mantan anggota dewan yang ditahan ini telah menerima fee dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dalam pengesahan APBD.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, belasan orang ini akan ditahan selama 20 hari ke depan, pada rumah tahanan (rutan) yang berbeda-beda.

“Pada hari ini, KPK telah menetapkan 11 mantan anggota DPRD Sumut untuk ditahan,” kata Ali Fikri, seperti dilansir tribunmedan.com, Rabu (22/7/20).

Adapun ke-11 tersangka selain Japorman Saragih yang ditahan KPK, yaitu SH (Sudirman Halawa), RPH (Rahmad Pardamean Hasibuan, N (Nurhasanah), MA (Megalia Agustinan), IB (Ida Budiningsih), AH (Ahmad Hosein), SH (Syamsul Hilal), RN (Robert Nainggolan), R (Ramli), M (Mulyani), LS (Layani Sinukaban), JD (Jamaluddin Hasibuan, ID (Irwansyah Damanik)


Sebelumnya, KPK telah menetapkan 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka.

Ali mengatakan, suap itu diberikan kepada 14 anggota DPRD tersebut terkait empat hal.

Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Penanahan 11 tersangka ini, kata Ali, merupakan tahap keempat penahanan terhadap mantan anggota DPRD Sumut.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019 dalam dua tahap, yaitu:

– Tahap pertama pada 2015, KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut

– Tahap kedua pada 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut,

– Tahap ketiga pada 2018, KPK menetapkan 38 Anggota DPRD Sumut.

– Tahap keempat pada 2020, KPK menetapkan 11 anggota DPRD Sumut. ***

Continue Reading
You may also like...

Never love anybody or anything, and instead, love everybody and everything.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KILAS DAERAH

To Top