Humas Pt PMT Kuala Tanjung Bantah Monopoli Rekrutmen Penerimaan Security

Kontra.ID — Usai didemo warga terkait tudingan monopoli dalam rekrutmen security pada kamis (17/1), Humas Pt Prima Multi Terminal (PMT) Kuala Tanjung, Heru Adenin angkat bicara saat disidang warga kuala tanjung di aula PMT setempat. Ia membantah segala tudingan yang dialamatkan kepadanya.

“pernyataan itu sanggat merugikan nama baik saya, Saya tidak pernah meminta ataupun menerima uang atau barang apapun yang bernilai ekonomis tinggi baik dari pelamar, keluarga pelamar maupun organisasi-organisasi apapun, dalam pelaksanaan perekrutan security oleh pt Graha Mandiri Barata yang dilakukan untuk kepentingan Terminal Multipurpose kuala Tanjung, dan saya bersedia untuk dihadapkan dengan pihak-pihak yang keberatan dengan pernyataan saya ini” bantah Heru

Baca Juga : Kamis Besok, Ribuan Masyarakat Kuala Tanjung Akan Blokir Pelabuhan Pelindo

Ia juga mengakui bahwa seluruh prosedur dalam rekrutmen security ini, sudah dilakukan sesuai aturan berlaku. Bahkan Ia juga menyebutkan telah memperioritskan anak daerah kabupaten Batu Bara sesuai dengan Perda No 5 tahun 2017 tentang penempatan tenaga kerja lokal yang dibuktikan dengan akta kependudukan sekurang-kurangnya 51% dari kebutuhan tenaga kerja perusahaaan.

Humas Pt Prima Multi Terminal (Anak Perusahaan Pelindo I Cabang Kuala Tanjung) Heru Adenin – Kontra/Istimewa

Bahwa faktanya, lanjutnya, setiap tenaga kerja lokal memiliki hak yang sama selama memiliki KTP Batu Bara tanpa membeda-bedakan dusun, Desa atau kecamatan domisili pekerja, termasuk warga kuala Tanjung.

“bahwa kita telah memperioriraskan 60 persen bagi tenaga kerja lokal atau 12 personel security dari total 20 personel yang dilakukan pada Desember 2018 yang lalu”

“bahkan secara total presentasi jumlah personel security untuk kepentingan perusahaan ini sebanyak 71 persenya adalah putra terbaik kabupaten Batu Bara dari jumlah total 40 dari 56 orang, justru  lebih besar kita berikan kuotanya hingga saat ini kepada para  putra Batu Bara.” bebernya.

Kami Melakukan Kesalahan, dan Kami Meminta Maaf

Berita sebelumnya yang berjudul: “Kamis Besok, Ribuan Masyarakat Kuala Tanjung Akan Blokir Pelabuhan Pelindo”, pada tanggal 15 januari 2019 sudah dikoreksi karna Kami menemukan ketidakakutaran  informasi dari narasmber kami.

Begitu redaksi menyadari bahwa informasi yang dilontarkan oleh Narasumber kami tidak akurat, untuk itu kami dari redaksi @Kontra.ID
memutuskan untuk mengkoreksinya.

Redaksi mohon maaf kepada Bapak Humas PT PMT Heru Adenin atas ketidakakuratan narasumber kami saat menyajikan informasi berita yang kami tayangkan sebelumnya.

Sekali lagi: kami meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan, juga kepada para pembaca sekalian. Mekanisme internal sedang dilakukan untuk memperbaiki dan menindaklanjuti kesalahan ini.

Seluruh konten dalam artikel maupun yang dibagikan di kanal media sosial, menjadi tanggungjawab kami.

Sebelumnya, Wakil Ketua Forum Pemuda Pemudi Kuala Tanjung (FPPKT) Fikri menuding, perekrutan anggota Security di PT PMT syarat dengan titipan antra Humas Pt PMT Heru dan General Manager PT GMB selaku pihak penyedia jasa (outsourching) yang diduga masing-masing mengambil 50% peranan. Ada juga sebahagian besar oknum anggota DPRD yang menitipkan sanak kerabatnya  lolos seleksi ini, sehingga hak hak putra daerah kuala tanjung sebagai masyarakat yang terkena dampak lingkungan justru terabaikan.

“Indikasi itu sangat terlihat. Selain adanya dugaan monopoli humas Pt PMT melalui General Manager Pt GMB, ada juga anggota DPRD dari beberapa partai yang juga menitipkan keluarganya sehingga masuk dalam 20 anggota yang sekarang sudah diterima, maka atas kejadian ini kami meminta agar direktur Pt PMT  mencopot jabatan Heru selaku Humas, dan menuntut PT pelindo melalui anak perusahaanya yakni PT PMT utamakan 30 persen tenaga kerja berasal dari putra Kuala Tanjung ” katanya

Menaggapi peryataan itu, Humas Pt. Prima Multi Terminal ini, Heru Adenin sekali lagi tetap menampik keras tudingan adanya praktik pungli dan Monopoli dalam rekrutmen Security itu. Menurutnya, tidak ada pungutan sepeser pun dalam penerimaan anggota korps keamanan tersebut yang diambil seenaknya.

“Saya siap bersumpah demi Allah, Saya tidak pernah meminta ataupun menerima uang atau barang apapun yang bernilai ekonomis tinggi baik dari pelamar maupun dari yang lainya. Bahkan komposisi yang masuk juga lebih banyak warga lokal kok. Memang ada dari luar, karena kami tidak bisa membatasi. Siapa pun bisa mendaftar,”

“Yang pasti kita selama ini memang lebih utamakan warga Batu Bara sesuai dengan perda, terkait hubunga saya dengan anggota DPRD, baik secara kelembagaan maupun personal tidak pernah melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap penerimaan personil yang akan digunakan perusahaan” Pungkasnya.

Humas Pt Prima Multi Terminal Kuala Tanjung, Heru Adenin (Kiri) Kapolres Batu Bara Robinson Simatupang (kanan)

Terpisah, dalam sidang yang berlangaung di aula Pt. Prima Multi Terminal (17/1/2019), kapolres Batu Bara Robin Simatupang sebagai mediator keduabelah pihak itu menyarankan ke pimpinan Pt PMT untuk dapat mengkaji ulang gejala sosial di lingkungan sekitaran masyarakat Kuala Tanjung, agar dapat lebih memahami tingkat kesenjangan sosial yang terjadi di desa tempat dimana perusahaan objek vital negara itu beroperasi.

Ia mengatakan bahwa perusahan Terminal Multipurpose kuala Tanjung merupakan objek vital negara, dan akan menambah devisa negara, meskipun objek vital, namun, lanjut Robinson keberadaan perusahaan raksasa itu pada dasarnya tidak bisa melupakan prinsip prinsip sekitaran, mengangkat masyarakat sekitaran, dan keberadaanya harus bermanfaat bagi masayarakat disekitrnya. Terutama masyarakat Kuala Tanjung yang tinggal ditempat pembangunan.

“Pelindo dan PMT kan punya perencanaan kerja (Enjenering Prosess Planning) atau Rekayasa sosial dalam menyikapi fisikologi sosialnya (Social engineering), tentu sebelum ada gejala sosial seperti ini terjadi kan terlebih dahulu sudah mempunyai anlisa, mulai analisa dampak lingkungan, analisa fisikologi SDM disekitarnya, dan analisa sumber daya alamnya, saya kira begitu ya”

“berhubungan disini tidak ada pemutusnya, ditambah pelindo sebentar lagi akan menampung 90 ribu pekerja yang akan ditampung, artinya sebagai contoh, tak mungkin juga perusahaan itu langsung rekrut 90 ribu, misal berangaur ditahap pertama direkrut sebanyak 100.

“Ya upayakan lah 60 persen orang sini (kuala Tanjung) . Dan saya pikir kewajaran itu memang wajar dan pantas jika dipertimbangkan, agar warga disekitar pembangunan ini turut ikut melindungi dan menjaganya” tutup Kapolres Robin Simatupang *Kontra/***