Connect with us

DPRD Kabupaten Batubara 2014-2019 Dinilai Terburuk Sejak Era Pemekaran

KILAS DAERAH

DPRD Kabupaten Batubara 2014-2019 Dinilai Terburuk Sejak Era Pemekaran

Kontra.ID — Tokoh Pemekaran Kabupaten Batubara, Muhammad Arsyad Nainggolan mengatakan, kinerja DPRD dalam masa sidang tahun 2014-2019 menjadi periode dengan kinerja terburuk sepanjang sejarah Pemekaran kabupaten Batubara.

Dari tiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD Batubara, mulai dari fungsi pengawasan, anggaran dan fungsi legislasi di DPRD Batubara juga belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sejak terpilih pada tahun 2014 lalu.

Salah satu contoh, kata Arsyad Nainggolan, Masa kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD kabupaten Batubara yang digagas untuk mengangkat persoalan ex tanah PT perkebunan Kwala Gunung yang dianggarkan hampir menelan dana sebesar Rp 1 miliar dituding cacat hukum dan banyak menuwai kontraversi
hingga mangkrak dan berakhir sisa sia.

“(Anggaran) Pansus Kwala Gunung yang menelan dana hampir 1 miliar menurut kami cacat hukum” ujar salah seorang Tokoh Pemekaran Kabupaten Batubara, Muhammad Arsyad Naiggolan, Sabtu (24/08).

DPRD Kabupaten Batubara Dinilai Tak Mencerminkan Fungsi Kontrol Parlemen

Suasana rapat panitia khusus (pansus) DPRD  Batu Bara

Naiggolan menilai, DPRD Batubara yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol pengawasan dalam kerangka checks and balances, ternyata selama 5 tahun berkerja di Priode 2014-2019 hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah belaka.


Sehingga kinerja DPRD Batubara tak mencerminkan fungsi kontrol parlemen yang sangat inefisiensi mengingat tak berjalannya fungsi legislasi, korupsi merajalela yang muncul hingga kinerja pengawasan yang melempem dan tak menghasilkan produk kebijakan apa-apa.

Tokoh Pemekaran Kabupaten Batubara, Muhammad Arsyad Naiggolan.

“Ini juga hal yang sangat menyakitkan hati rakyat Batubara disebabkan pansus yang di bentuk DPRD Batubara hanya menghamburkan uang rakyat tidak menghasilkan apa apa” ujarnya.

Nainggolan menduga, salah satu penyebab buruknya kinerja DPRD saat ini dikarenakan para anggota dewan banyak yang berbohong. Dan di era 5 tahun kepemimpinan Bupati Priode 2013-2018 itu bersama 35 anggota DPRD priode 2014-2019 ini sangat identik dengan pembodohan struktur fungsional.

Wajah para Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.

Mulai dari pembodohan Bupati sampai merentet kepada 35 anggota DPRD yang secara bersama-sama telah menjalankan misi pembodohan kepada masyarakat dengan ditandai atas kebohongan Bupati  Batubara dan 35 anggota DPRD dalam penyerahan lahan ex PT Perkebunan Kwala Gunung kepada TNI.

Nah, lanjutnya, hal tersebut sampai saat ini masih sangat segar di ingatan masyarakat Batubara pada saat pembentukan Pansus itu, Karenanya, sulit bagi masyarakat Batubara untuk mempercayai ke 35 Anggota DPRD tersebut.

Padahal dikatakan Nainggolan, penyerahan tanah ex PT Perkebunan Kwala Gunung kepada TNI yang dilakukan oleh pihak legislator bersama eksekitif itu seolah-olah resmi di diserahkan kepada TNI di gedung DPRD dan disaksikan langsung oleh Bupati bersamaan dengan seluruh angota DPRD Batubara.

Faktanya setelah ditelusuri, terkuak kabar dari fakta penyerahan tanah ke TNI tersebut adalah Peristiwa HOAK dan seketika kebijakan bodoh tersebut dikeluarkan sempat membuat geger masyarakat hingga mengundang banyak kegaduhan ditengah masyarakat.

Nainggolan mengaku paham betul saat terjadinya perdebatan sengit antar anggota dewan ketika membahas Pansus tersebut. Akan tetapi, kata dia, hal tersebut tidak dibarengi dengan kepastian teharap substansi peroalan tanah Ex Pt Kuala Gunung yang diangkat.

Nainggolan berharap masyarakat benar-benar jeli melihat kinerja DPRD, dan Masyarakat mestinya harus mengevaluasi bagaimana kinerja mereka selama ini.

Nainggolan juga menuding, minimnya kepastian hasil produk pansus Dewan dan Perda yang dihasilkan Anggota DPRD Batubara menjadi salah satu faktor terbesar mengapa kinerja DPRD Batubara priode 2014-2019 menjadi yang terburuk sepanajang sejarah pemekaran Batubara.

Selain suka membuat pebodohan kepada masyarakat, tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat juga tak ada sehingga bebas melakukan korupsi. Bebas tak hadir dalam rapat-rapat paripurna.

Suasana di Gedung Paripurna saat membajas APBD Perubahan.

Termasuk salah satunya tak Kuorumnya Paripurna ABPD Perubahan tahun 2019 dan gagalnya Paripurna APBD Perubahan tahun 2018 lalu, karna tidak ada rasa kesadaran tanggung jawab mereka sebagai perwakilan rakyat di daerah.

Ia juga mengatakan, DPRD priode 2014-2019 saat ini tak patut lagi dibanggakan karena tak menjalankan fungsi legislatifnya dengan baik kepada masyarakat.

Bayangkan setiap tahun DPRD memperpanjang pembahasan yang sama dari tahun ke tahunnya. Itu tak berarti apa apa bagi masyarakat dengan setiap tahun memakan anggaran pulahan miliar rupiah. *Tuah Aulia Fuadi.

1 Comment

1 Comment

  1. ปั้มไลค์

    25 Agustus 2019 at 1:13 am

    Like!! Thank you for publishing this awesome article.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KILAS DAERAH

To Top