Connect with us

Demi Duit 9 Juta, Sekda Batu Bara Lawan Peraturan Bupati

KILAS DAERAH

Demi Duit 9 Juta, Sekda Batu Bara Lawan Peraturan Bupati

Kontra.ID — Dinilai tak paham peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2018 Tentang Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Batu Bara, akibatnya, Sekda kabupaten Batu Bara, Sakti Alam Seregar sampai nekat melawan peraturan bupati (perbub).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) kabupaten Batu Bara, Wilda Gustia, berawal saat pihaknya memotong 9 juta dari 18 juta tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Dini Mahlia Hutagalung yang saat ini bertugas sebagai Kepala Bidang (kabid) Perlindungan dan pemenuhan hak anak di dinas tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) kabupaten Batu Bara, Wilda Gustia.

Wilda menilai Pemotongan TPP terhadap bawahanya itu sudah dilakukannya  berdasarkan rekapitulasi kehadiran dan beban kerja dari mesin fingerprint (sidik jari).

Dini Mahia Hutagalung dianggap tidak pernah masuk kerja alias selalu membolos selama 1 bulan berturut-turut, dan dua bulan secara acak di kantor tersebut.

Lantas, dua hari setelah kejadian itu pada senin (6/5) Sekda Kabupaten Batu Bara Sakti Alam Siregar langsung menyurati Kadis P3A Batu Bara, Wilda Gustia untuk segera membayarkan sepenuhnya TPP yang seharusnya diberikan kepada Dini Mahlia Hutagalung sebesar Rp 18 juta.

Sekda Tetap Ngotot


Wilda menilai sekda tetap ngotot ingin melawan peraturan Bupati, demi mem-back up 9 juta TPP  istri  kabag Orta Setda Kabupaten Batu Bara (Maeda Setopo) itu.

Arsip : Sekda Perintahkan Kadis P3A untuk Membayar sepenuhnya TPP Dini Mahlia Hutagalung

Didalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 47 Tahun 2018 itu, Dikatakan Wilda bahwa tujuan pemberian TPP yakni, untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Kedua, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan dan displin pegawai.

Kemudian, didalam Bab V juga disebutkan, TPP tidak akan diberikan kepada pegawai dalam hal, Pertama, selalu cuti diluar tanggungan negara.

Kedua, tidak hadir kerja tanpa keterangan selama 5 hari kerja berturut-turut atau apabila diakumulasikan lebih dari 6 hari kerja dalam satu bulan.

Selain itu, perlu diketahui pula oleh Sekda Batu Bara, Lanjut Wilda Gustia, bahwa pada Bab V dalam perbub itu, dikatakan TPP bisa saja dikenakan pemotongan apabila seorang pejabat di OPD tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore tanpa ada pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada atasan, kecuali pada bulan ramadhan.

“Nah, yang kita lakukan terhadap saudari Dini Mahlia Hutagalung ini kan sudah benar sesuai degan perbub, yang pertama ; Dini selalu cuti diluar tanggungan negara, dan yang kedua tidak pernah hadir kerja tanpa keterangan selama sebulan berturur- turut dan dua bulan selebihnya secara acak, dan yang terakhir dia tidak pernah melaksanakan apel pagi dan apel sore tanpa pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada atasan” Ungkap Wilda Gustia, seperti yang dilaporkan kepada Kontra.ID, pada jum’at (10/5/2019) di Ruang kerjanya.

“Yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018, apabila sekda tetap keberatan dengan tugas saya menjalankan amanat bupati ini, saya tak akan mau mengali kuburan saya sendiri, tolonglah bilang sama pak sekda jagan ajak saya menabrak aturan, karena saya tetap akan bekerja sesuai peraturan bupati, bukan atas dasar sesuka sekda” pungkasnya *Kontra/*

1 Comment

1 Comment

  1. cbd oil reviews

    24 Mei 2020 at 6:33 am

    Great information. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon). I’ve book-marked it for later!|

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KILAS DAERAH

To Top