Ketua KNPI Batubara Heran, Ada Oknum DPRD Suka Korupsi, Minta TBUPP Dibubarkan

Kontra.ID — Ketua KNPI kabupaten Batubara, Rafdinal Maliki menyebut, ada Oknum Anggota DPRD kabupaten Batubara yang hobinya suka korupsi dana reses, tapi menolak Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP).

Padahal, katanya TBUPP itu dibentuk atas pertimbangan Bupati Batubara untuk melakukan percepatan dalam mensejahterakan masyarakat Batubara.

Hal itu disesalkan Rafdinal Maliki  menanggapi gencarnya anggota dewan tersebut yang meminta Bupati untuk membubarkan TBUPP tanpa basis akademik yang jelas.

Ia menyesalkan adanya pernyataan dari oknum anggota DPRD Batubara itu yang ikut terprovokasi oleh segelintir kelompok untuk membubarkan TBUPP. Padahal dirinya sendiri suka korupsi uang rakyat lewat dana reses.

Padahal menurut dia, dua tahun yang lalu, oknum anggota DPRD tersebut sempat diaudit BPK karna  korupsi anggaran reses sebesar Rp. 11.272.500.

“Jangan bikin kodok tertawa termehek-meheklah, belum punya kopetnsi (oknum DPRD) tapi nyinyir ingin membubarkan TBUPP, kan didalamnya sudah ada para pakar, akademisi, mantan birokrat, teknokrat yang lahir dari berbagai universitas ternama di luar negeri yang sudah mendapat pengakuan akademik”

“Lah yang disitu siapa? baca perbub TBUPP aja nggak, ini sudah minta TBUPP dibubarkan, termasuk dari oknum aggota dewan itu sendiri yang dulu pernah diaudit BPK hanya karna mengelapkan uang reses sebesar Rp. 11.272.500.

“Apakah hanya itu kapasitas oknum anggota DPRD kita itu, cuma bisa coleng uang rakyat terus nyinyir minta TBUPP dibubarkan? ,” ujarnya kesal.

Maliki menyebut pernyataan pengiringgan pembubaran dari oknum anggota DPRD tersebut layaknya seperti mengidap penyakit bagai katak dalam tempurung, entah disadari atau pun tidak kemajuan Batubara ini dengan ada nya TBUPP, “kita harap dia segera intropeksi diri” harapnya.

Untuk itu, Dia menyarankan kepada anggota DPRD maupun sejumlah kelompok yang tak menginginkan perubahan besar terjadi di Batubara, sebelum menolak TBUPP, “alngkah sebaiknya kuliah dulu baik baik, jangan asal nyorocos aja kayak kodok dalam tempurung tadi” tandasnya.

Ia beralasan, sejauh TBUPP masih menjalankan aktivitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tidak melampaui etika administrasi negara atau tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku di Batubara, hal itu layak didukung.

“Maka keberadaan tim yang bekerja berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 13 tahun 2019 itu, masih dapat diterima oleh masyarakat seiring dengan dukungan masyarakat terhadap bupati” katanya.

Selain itu Ia juga memandang, bahwa eksistensi TBUPP akan sangat dihargai jika peranannya dapat berguna dalam membantu bupati.

Terutama dalam Merumuskan visi dan misi Bupati dan wakil 2018-2023, dengan melibatkan TBUPP untuj Ikut berfikir menyikapi dan merenungkan masalah, merencanakan dan mengevaluasi program serta Ikut berfikir mendatangkan anggaran pemerintah Batubata yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat.

“Sejauh ini,yang kita cermati dari KNPI Batubara adalah peranan TBUPP masih dapat diyakini punya partisipasi dan kridibilitasnya tersendiri dalam upaya bersama membangun daerah” tutupnya.