Kadis Kominfo Batubara Bantah Sunat Dana Wartawan

Kontra.ID – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Batubara, Andri Rahadian membantah telah menyunat anggaran publikasi media cetak mapun media online untuk honor rilis wartawan pada tahun 2017 lalu.

Hal itu dia ungkapkannya saat menanggapi tudingan salah satu media online yang menyebutkan bahwa indikasi Korupsi dana Rilis berita para wartawan di Batubara mulai menyengat busuk di Dinas Kominfo Batubara.

Padahal, pada tahun 2017 lalu, saat tim Kontra.ID mengecek pos Angaran di dinas kominfo, diketahui tdak ada media online yang dikontrak oleh kominfo Batubara, kecuali hanya Antaranews.com.

Berikut pernyataan tudingan salah seorang wartawan, Khairil Aswan seperti dilansir dari suara desa sumut pada, rabu, 10 Juli 2019.

Salah seorang wartawan lokal di Batubara, Khairil Aswan.

“Kalau kita kalkulasikan pada tahun 2017 lalu, ada sekitar 105 media yang terdaftar di komimfo, tiap tiap awak Media dibayarkan 40 ribu perkliping beritanya, Baru berjumlah Rp 84 Juta saja yang dibayarkan oleh dinas kominfo, lalu Kemana sisa anggaran lainya yang diketahui sebesar Rp 394 Juta?” Tanyanya

Sementara seperti yang dia ketahui, lanjut Aswan, dari jumlah 105 Media Surat Kabar dan Media Online yang terdaftar di Dinas Kominfo Batubara pada tahun 2017 itu, hampir setengah dari media tidak mendapatkan pembayaran berita.

“Namun ada juga yang hanya dibayarkan 5 Rilies klipingan dengan mendapatkan pembayaran sebesar Rp 200 ke media, bahkan ada juga dibayarkan full rilies berita hanya kepada wartawan tertentu saja” beber Aswan.

Belum lagi, lanjut mantan  wartawan medianonline matatelingga.com itu, soal pembayaran Advetorial (Iklan) untuk Media cetak yang menerima Honor pembayaran Advetorial diketahui belum jelas legal standingnya”. Tandasnya lagi.

Menganggapi hal itu, Kadis Kominfo Batubara, Andri Rahadian justru menaggapinya secara santai, ia mengaku memang pernah merangkul seluruh media cetak pada tahun 2017, tapi pembayaran itu hanya ia lakukan selama 5 bulan.

Sementara saat di singgung pembayaran rilis media Online pada tahun 2017 yang lalu, Andri mengaku hanya membayar media antaraNews.com.

Menurutnya, tidak ada media online lain yang dia bayarkan selain satu-satunya media Online milik BUMN itu saja.

“ditahun 2017 lalu, kita kan sudah bayar semua untuk uang rilis ke sejumlah media cetak, kalo media Online kita hanya membayar Antaranews.com saja, karna hanya media itu yang terdaftar di dinas Kominfo Batubara.

“Untuk pembayaran rilis media cetak, kita sudah bayar semua, tapi hanya kita berlakukan selama 5 bulan, justru setelah 5 bulan itu kita langsung tekor,” ungkap Andri Rahadian seperti dilaporkanya kepada Redaksi Kontra.ID, rabu (10/7) saat dihubungi via telvon.

Kepala Dinas Kominfo Batubara, Andri Rahadian @2019 | Foto Istimewa

Kenapa tekor? tanya Andri, “karna yang kita bayarkan ke media cetak itu tidak pernah ada bukti klipingnya, yang dikasi oleh humas ke kita cuma daftar rekapnya saja, waktu ku minta klipingnya kepada bagian Humas ga ada itu dikasih, ya kalo begini cara pembayaranya kan bisa jadi temuan (BPK) nanti” kata Andri panjang lebar.

Untuk megefektifkan cara pembayaran lewat APBD Batubara, lanjut Kadis Kominfo Batubara, maka seluruh anggaran media Cetak yang sempat ia kelola langsung dipindahkan ke pos anggaran Bagian Humas Sekretariat Daerah saat perubahan APBD Batubara tahun 2017.

“masak kita dikasih cuma daftar rekapnya saja tanpa kliping, kan bisa membahayakan diri kita juga kalo begitu, udah hapir sama kayak kita membayar kegiatan fiktif itu namnya, makanya langsung ku pindahkan anggaranya ke bagian Humas pada saat perubahan APBD 2017, ada sekitar 700 juta itu kita pindahkan ke Bagian Humas Sekda” uangkapnya.

Setelah perpindahan anggaran dilakukan ke pihak Humas, Andri menegaskan sesuai peruntukanya tidak ada lagi pihaknya yang menentukan pos anggaran tersebut ke media cetak, melainkan kabag humas.

“Silakan tanyakan ke kabag humas, setau saya semua yang dituding (Aswan) itu sudah dibayar oleh humas, meskipun tanpa kliping sudah dibayarkanya itu, cobaah tanyakan ke dia (kabag Humas) biasanya cara yang seperti itu sampai sekarang masih dia (kabag Humas) lakukan “keluhnya.

“Namun kalo yang berkaitan dengan berita Online, Advertorial ataupun iklan Televisi, masih kita yang kelola sampai sekarang, untuk tahun 2018 dan 2019 ini hanya ada sekitar 7 atau 8 media Online yang sudah kita data dikominfo, dan semuanya sudah kita kontrak sesuai prosedur yang berlaku” pungkasnya