Dalam tahap ini, Bupati kabupaten Batu Bara menginginkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja cepat dan profesional.
“Kontrak kerja siap disodorkan. Jika kinerja kepala OPD nantinya tidak sesuai target atau tidak terpenuhinya 8 janji misi Zahir-Oky yang tercantum dalam RPJMD, siap-siap didepak”.
Kontra.ID — Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Batu Bara, Sakti Alam Siregar menyatakan, sedari awal didengungkan tidak ada jual beli jabatan di Pemkab Batu Bara.
Juga tidak ada jual beli mutasi jabatan, baik itu di tingkat kepala bidang (Kabid), Camat, Sekretaris OPD, kepala seksi (Kasi), maupun staf yang baru-baru ini dimutasi, termasuk Rencana mutasi besar-besaran yang bakal digerar pemerintah Batu Bara pada Juli mendatang, setelah masa kerja bupati resmi menjabat selama enam bulan.
Oleh sebab itu, Sakti menyatakan, Bupati bakal membuat rencana besar dalam menerapkan kontrak kerja kepada masing masing OPD.
Kepada Seluruh kepala OPD nantinya juga akan diminta menandatangani kontrak tersebut. Salah satu isi kontrak yaitu target capaian di masing-masing instansi pemerintah.
Jika kinerja kepala OPD tidak meningkat atau stagnan, konsekuensinya bakal diganti dalam waktu dekat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Sakti Alam Siregar.
Bupati, lanjut Sakti, bakal mencari pejabat yang mampu benar-benar bekerja cepat dan profesional dalam mencapai target sesuai yang dicita-citakan bupati dalam visi dan misinya.
”Yang tidak sesuai target dan yang hanya taunya cuma menghabiskan dan memakan anggaran, tanpa menyentuh ke masyarakat, kita harap out ajalah,” kata Sakti kemarin (13/6).
Mantan Kepala Inspektorat kabupaten Batu Bara itu menyampaikan, tahun ini program kerja di seluruh OPD harus benar-benar mencapai target type A berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Yang penting tuntas dari hulu hingga hilir, dan baik baik ajalah bekerja, itu yang memang menjadi harapan kita” Sebutnya
Rencana strategis (renstra) dan Rencana Aksi Program di tiap OPD dipantau langsung oleh bupati dan TBUPP.
“Tak terkecuali juga Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) juga akan kita libatkan. Agar program tersebut benar-benar untuk masyarakat Batubara yang berkemajuan, dengan menjadikan warga Batu Bara sebagai Masyarakat industri yang sejahtera dan berbudaya” tuturnya.
Siapa Saja Yang Tidak Mau Kerja Cepat, Harus Keluar
Sakti mengharapkan, Semua pihak harus bekerja cepat, profesional, dan inovatif agar Batu Bara mampu bersaing dengan kabupaten/Kota lain di Sumut.
”Seperti yang selalu disampaikan Bupati sebelumnya, siapa saja yang tidak mau kerja cepat, tidak mau inovatif, tidak mau kerja profesional, ia udah, Keluar aja” kata sakti
Kegiatan OPD yang Tak Berguna Wajib Dipangkas
Khusus kepada mayoritas OPD yang bertipe rendah, Sakti menyatakan dirinya sudah 33 tahun menjadi PNS, dengan demikian, saat melihat bola mata PNS di OPD Batu Bara tersebut, sudah tau apa maunya.
“Sekarang ini kan banyak kali kegiatan printel printel yang tak berguna di OPD, itulah yang mau kita pangkas semua”
“Tapi memang begitulah, keberatan pulak orang itu, bukan tak tau kita selama ini pola kerja pimpinan OPD, dikecil-kecilkanya angaran itu, tapi begitu disatukan buncit nya semua, apa efeknya terhadap masyarakat, ya kita tidak tau, tapi begitulah duitnya habis semua ditelan mereka”
“Maka sebab itulah kita masih membutuhkan TBUPP, agar semua perencanaan dan penganggaran tetap akuntabel dan singkron sesuai visi misi Bupati.
“kau (wartawan) tau sendirilah gimana keadaan Batu Bara sekarang ini, apa bertambah taat rupanya OPD selama ini terhadap Perbub dan apa paham mereka terhadap perda, ga ada tu ah, duit ajanya yang ada di otak mereka”
“Lagi pula pun kita masih dikatagori daerah terendah di Sumut dalam hal penyelesaian keuangan daearah, yang mengatakan itu ketua BPK, bukan aku ya, jadi persoalan ini harus kita kejarlah dan memnagkas semua kegiatan OPD yang tak berguna itu. ” ujar Sakti.
Pembahasan RPJMD antara Eksekutif dan Legislatif Sudah Tuntas
Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Syafrizal Ramli.
Semntara wakil Ketua DPRD Batu Bara, Syafrizal Ramli begitu dikonfirmasi (15/6) mengatakan, pembahasan RPJMD antara eksekutif dan legislatif sudah tuntas dibahas pihaknya.
Secara keseluruhan draf rencana pembangunan lima tahunan itu, katanya masih dalam tahap evaluasi Gubernur.
Politikus Gerindra dua priode tersebut menyampaikan, dalam draf RPJMD itu juga belum bisa dijelaskan secara detail beberapa program yang akan dicanangkan bupati.
Di antaranya, program suntikan setiap per kelurahan sebesar Rp. 710.879.000 untuk masing-masing kelurahan.
“Untuk detail selengkapnya masalah itu, coba kordinasi dengan Ketua Pansus, itu pak Azhar Amri Ketuanya, dia mengetahui lebih lanjut” imuhnya
Anggaran tersebut apakah berbentuk bantuan keuangan (BK) atau hibah belum dapat juga dijelaskan.
Anggaran yang direncanakan dalam naskah RPJMD tersebut dikelola OPD apa saja juga belum terperinci.
Dengan demikian, renstra tiap instansi pemerintah, menurut Syafrizal, akan terus dikawal agar selaras dengan visi misi bupati, atau terpenuhinya 8 janji misi Zahir-Oky dalam membangun masyarakat Industri yang sejahtera dan berbudaya.
”Ada beberapa program yang tidak dijelaskan secara rinci. RPJM ini harus mengacu pada program-program Bupati dalam jangka 5 tahun kedepan, kami di Dewan yang pasti akan tetap mengawal trencana pembangunan yang dicanangkan bupati sesuai visi misi beliau” Cetusnya. *Kontra/Tuah Aulia Fuadi
Pingback: stardom site dating gay