Edy Dicap Gagal Pimpin Sumut

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba menilai bahwa indeks kegagalan Pemerintah Sumut dibawah pimpinan Edy Rahnayadi lebih dikarenakan Gubernur Edy yang tidak mengerti perencanaan dan parameter yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan Sumatera Utara.

Tuah Aulia Fuadi

Published on 17 Januari 2020

4,036 Comments

Kontra.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba menilai rapor pemerintahan Edy Rahmayadi dalam memimpin Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara masih merah hampir di semua bidang.

Khusus di bidang pendidikan, kata Politikus PDI Perjuangan itu, Pemerintah Sumatera Utara belum bisa keluar dari berbagai masalah yang menghimpit pendidikan.

Seperti masalah KIP yang tidak tepat sasaran, guru honor, gedung sekolah yang banyak rusak. Penyelesaiannya masih stagnan.

“Juga masalah kesehatan, Pemprovsu belum punya strategi dalam menyelesaikan begitu banyak persoalan yang merugikan masyarakat Sumut. Masih kita dengar ada Rumah Sakit yang menolak pasien dengan bermacam alasan, terutama pasien BPJS,” ujar Mangapul, Jumat (17/1/2020).

Dalam hal pembangunan infrastruktur, Mangapul Purba juga menuding Gubsu Edy telah gagal karena tidak mampu mendorong program pemerintah pusat dalam merealisasikan jalan layang Medan – Brastagi.

“Padahal (itu) merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat urgen. Di Nias tahun lalu malah tidak ada pembangunan ruas jalan sama sekali,’ sangat tragis, katanya.

Selain itu, Mangapul menilai Edy Rahnayadi juga tidak mampu menerapkan praktik manajemen BUMN yang sehat di seluruh BUMD milik Pemerintah Sumut.

“Terbukti tidak sedikit BUMD yang sakit dan merugi. Kondisi buruk itu telah diperparah dengan banyaknya aset BUMD yang tidak jelas. Pemprovsu tak mampu menjelaskan secara pasti aset yang dikelola BUMD,” katanya.

Tak hanya itu, kata Mangapul Purba, Pola kepemimpinan Edy Rahmayadi yang dicap buruk ini juga kemudian diperparah dengan berbagai pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi yang selalu mengundang kegaduhan masyarakat Sumut.

Seperti pernyataan Gubernur Edy yang ingin memberhentikan ribuan tenaga honorer, memindahkan kantor Wali Kota Medan, menjelak-jelekan Bupati Tapanuli Tengah yang tak bekerja dan jauh dari rakyat. Pernyataan akan meniadakan Festival Danau Toba. Hal itu kata dia tak pantasnya Edy memimpin Sumatera Utara.

“Gubernur Edy tidak memberikan keteladanan yang baik sebagai seorang Kepada Daerah, hal ini bisa berakibat buruk bagi rakyat Sumut” tegas Mangapul.

Termasuk kegagalan Gubernuer Edy Rahmayadi dalam menanggulangi masalah virus babi (ASF) dan banjir bandang di Labuhanbatu Utara. Keduanya, Tuding Mangapul Purba menjadi bukti konkrit bahwa lemahnya tata kelola pemerintahan Pemprovsu di bawah kepemimpinan Gubsu Edy.

“Mengacu pada evaluasi Fraksi PDIP DPRD Sumut melalui pandangan seluruh anggota di komisi-komisi maka kami menyimpan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak memiliki perencanaan dan parameter yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan,” paparnya.

Selain itu Kata Mangapul, penilaian dan evaluasi oleh Fraksi PDIP terhadap Gubernur Edy merupakan pengejawantahan sikap politik untuk memberikan masukan serta motivasi dalam mendukung upaya-upaya membangun Sumatra Utara ke arah yang lebih baik lagi. Menuju Sumut Bermartabat.

“Seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan untuk kemajuan Sumut harus terus menilai dan menyampaikan kritik yang bersifat konstruktif demi Masyarakat Sumatera Utara” cetusnya. ***