DPRD Batubara Siap Jalankan Intruksi Jokowi Sederhanakan Regulasi

Kontra.id — Regulasi atau Peraturan Daerah (perda) yang dianggap dapat menghambat investor untuk menanamkan modalnya serta perda yang menyusahkan masyarakat di kabupaten Batubara akibat berbelit-belitnya birokrasi yang terlalu panjang, rencananya akan kembali ditinjau ulang.

Anggota DPRD kabupaten Batubara dari partai Gerindra, Syafrizal Ramli menyatakan siap melakukan pemangkasan terhadap setiap peraturan daerah (Perda), yang dinilai menyusahkan masyarakat dan menghmat investor menanamkan modalnya di daerah akibat birokrasi perizinan yang terlalu panjang dan berbelit-belit.

Langkah ini juga terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi pembuatan Perda yang berbelit-belit di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia.

“Apa yang telah dikeluarkan oleh presiden tentang rencana mengkrucutkan Peraturan Daerah atau Perda akan kita tinjau kembali sesuai dengan kebutuhan di masyarakat kita saat ini,” kata Syafrizal seusai dilantik di gedung paripurna DPRD setempat, Senin (25/11/2019) kemarin.

Syafrizal mengatakan kedepannya Perda maupun rencana pembuatan ranperda-ranperda baru akan mensingkonkannya dengan situasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Batubara.

“Tentunya kita akan membuat perda-perda yang sifatnya pro rakyat, tetap akan disingkronkan dengan pemerintah dan eksekutif. Artinya DPRD akan tetap menampung aspirasi masyarakat melalui usulan-usulan yang diusulkan oleh eksekutif apakah itu ranperda-ranperda sifatnya pro-rakyat ataupun masyarakat yang membutuhkan perda-perda yang dapat mensejahterakan mereka,” ucapnya menambahkan.

Anggota DPRD Kabupaten Batubara, Syafrizal Ramli, bersama adik kandung Bupati Zahir, Ok Faizal, usai upacara pelantikan 35 Dewan di Gedung Paripurna DPRD Batubara, Senin (25/11/2019).

Disingung bagaimana sikap fraksi Gerinda dalam menghidupkan kembali Perda-perda yang selama ini diangap sebagai benda mati di masyarakat, Syafrizal menjawab akan kembali menghidupkanya dengan cara sosialiasi.

“Ya nanti kami akan mengusulkan porsi anggaran untuk sosialisasi perda yang telah disahkan DPRD ke masyarakat untuk nantinya ini dilibatkan dalam anggaran. kita juga akan melibatkan pihak eksekutif untuk mensosialisasikan perda-perda ini ke setiap penjuru masyarakat yang ada di Batubara” tuturnya.

Selain itu, mantan Wakil Ketua DPRD fraksi Gerinda ini juga menyambut baik dengan gagasan Presiden Joko Widodo yang akan menerapkan penyedehanaan birokrasi dengan tujuan agar lebih tepat pada sasaran kerja.

“Demikian juga tentang rencana Presiden (Jokowi) dalam menyederhanakan sturktur birokrasi, dalam hal ini merampingkan stuktur OPD yang ada saya rasa ada baiknya,” ujarnya.

Menurut Politikus Partai Gerindara itu dengan adanya penyederhanaan stuktur OPD di Pemkab Batubara nantinya akan lebih menghemat belanja anggaran pegawai di daerah, hal itu menurutnya, bisa saja porsi pembiayaan pegawai dialihkan untuk kepentingan masyarakat seperti  pembangunan infrastruktur.

“Tentu dengan adanya rencana penyederhanaan struktur OPD akan ada penghematan anggaran pada porsi belanja Pegawai. mungkin dengan cara ini akan lebih bisa lagi kita meningkatkan belanja untuk pembangunan dengan berkurangnya belanja pegawai yang ada”, cetusnaya.

Selanjutnya, Syafrizal mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Dapil I Kecamatan Limapuluh Pesisir dan Datuk Limapuluh yang telah mensukseskan pemilihan legislatif dengan mempercayakannya kembali duduk sebagai wakil mereka di DPRD kabupaten Batubara.

“Terima kasih juga buat semua pihak, khsusnya masyarakat Dapil I
yang telah terlibat aktif dalam mendukung kami baik secara moral dan moril. Kiranya tugas ini dapat kami emban dengan penuh rasa tanggungjawab,” kata Syafrizal Ramli. ***