Diduga Langgar SOP, Ghozali Pendamping Desa yang Diduga Tilap Dana Bumdes Tinggal Menunggu Pemecatan

Kontra.ID — Tenaga Ahli (TA) Pendamping Desa tingkat Kabupaten Batubara, Aslani menyebutkan persoalan oknum pendamping desa yang diduga berkasus menilap Badan Usaha milik Desa Ujung Kubu dan Desa Kapal Merah, kecamatan Nibung Hangus, kabupaten Batubara, senilai Rp 60 juta, Muhammad Ghozali dengan modus menjadi perpanjang tangan salah satu agen jasa Gas Elpiji sudah ditindak lanjuti untuk dipecat.

Saat ini, katanya, rekomendasi pemecatan terhadap Muhammad Ghozali hanya tinggal menunggu turun surat rekomendasi dari pimpinan.

Karena jauh sebelum Muhammad Ghozali itu berkasus, dia sudah lama diingati, namun masih saja belum menyelesaikan prihal yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tupoksi.

“Oknum pendamping desa (yang menilap dana Bumdes) itu sudah kami tangani, sudah kami investigasi, bahkan pihak dari provinsi pun sudah turun, hanya tinggal menunggu waktu surat rekomendasi pemecatan saja”, Ujar Tenaga Ahli Pendamping  Desa Kabupaten Batubara, Aslani seperti dilansir zulnas.com jum’at (12/07/2019) malam.

Tenaga Ahli Pendamping  Desa Kabupaten Batubara, Aslani.

Terhadap pelanggaran SOP yang diduga dilakukan oknum pendamping Desa bernama Muhammad Ghozali itu, kata Aslani, sejauh ini sudah ditangani secara serius.

Hanya saja, pihaknya karena ada kunjungan kerja ke Satgas KPK, sehingga rekomendasi pemecatan itu pun menjadi terlambat terbit.

Saat ditanya kepada Aslani, setelah terbitnya surat pemecatan terhadap Muhammad Ghozali apakah akan menghilanhkan persoalan uang BumDes yang sudah dia ambil?

Aslani menjawab, bahwa persoalan uang BumDes yang diduga telah diambil Muhammad Ghazalu itu lebih bersifat personal, sedangkan yang bersangkutan sebagai tenaga pendamping mungkin dianggap sudah selesai sebagai petugas teknis karna dianggap menabrak SOP kerja pendamping Desa.

“Kalau prilaku dia secara personal itu harus diselesaikannya ke BumDes, itu sudah menjadi tanggung jawab dia secara pribadi, kalau kemudian tak bisa mengembalikan uang BumDes itu, maka persoalan itu akan masuk ke ranah hukum, karena itu deliknya adalah kasus penipuan”, Tegas Aslani.

Sejauh ini, kata dia, yang bersangkutan sudah sering diingatkan agar dalam memberikan tugas pendampingan dan pemberdayaan di desa binaanya sebagai orang program harus dapat mendorong masyarakat agar kegiatan dampingan di desa bisa berhasil dalam membangun Partisipasi masyarakat.

Apakah benar uang BumDes itu telah disetorkan Muhammad Ghozali kepada pihak pertamina?

Aslani menjawab setelah pihaknya melakukam klarifikasi, ternyata yang bersangkutan tidak bisa membuktikan pembayaran uang itu kepada pihak pertamina tersebut.

“Saat dicecar dengan sejumlah pertanyaan, beliau (Muhammad Ghozali) tidak bisa membuktikan semua itu. Termasuk bukti transfer dia kepada pihak partamina, tetap saja beliau tidak bisa menunjukkan buktinya”, terangnya.

“Sama siapa uang itu ditransfer? melalui siapa orang partamina-nya? apa jabatannya sipererima di partamina itu? mana nomer hand phone-nya?, juga yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan”, beber Aslani sebagai tenaga tehnis di daerah itu memastikan pemecatan Muhammad Ghozali akan segera ia Rekomendasi.

Dugaan pelaku penipuan oknum Pendamping Desa, Muhammad Ghozali yang disebut tilap uang Bumdes Desa Ujung Kubu dan Desa Kapal Merah dengan modus pengurusan LPJI.

Kemarin dia (Muhammad Ghozali) ada juga memberikan nomer handphone dari pihak partamina, namun ketika dihubungi tidak aktif dan hanya alibi saja.

Tak hanya sebatas alibi itu, yang bersangkutan juga tidak bisa menjelaskan secara detail dimana alamat partamina yang diajukannya, siapa nama petugasnya yang menangani pembelian gas Elpiji.

Sejauh ini, katanya, partamina yang disebut dia, beralamat di jalan binjai medan, namun untuk alamat lengkap dan data identitas agen lebih lanjut, Muhammad Ghozali juga tidak bisa menjelaskan itu secara detail.

Selain kasus dugaan penipuan, Lebih lanjut dijelaskan Aslani, bahwa selama ini Muhammad Ghozali juga banyak terlibat pada hal- hal yang diduga melanggar SOP.

Muhammad Ghozali, katanya, juga telah merusak citra pendamping desa, masalah- masalah yang disebutkan Aslani itu tidak secara terperinci dijelaskanya karena bersifat kode etik.

“Yang jelas, yang bersangkutan tidak hanya berhubungan dengan masyarakat kelas bawah atau masyarakat kecil saja, tetapi masalahnya juga terjadi dilevel atas”, pungkasnya.