KILAS DAERAH
Cegah Konflik Industrial, Kadisnaker Batu Bara Harapkan Harmonisasi antar Serikat Buruh dan Kepekaan Perusahaan
Konflik di internal organisasi serikat pekerja buruh sepertinya sudah merupakan ‘kelaziman’ dan menjadi fenomena yang membingungkan bagi pihak perusahaan pemberi Kerja. Lantaran drama dualisme dalam kepengurusan buruh di KSPSI tak kunjung usai di Batu Bara, membuat pihak intelijen dan Pemerintah harus turun gunung, demi menciptakan harmonisasi hubungan Industrial, terutama menjaga stabilitas ekonomi di sektor produksi barang dan Jasa.
Kontra.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara melalui Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) terus berupaya untuk meminimalisir terjadinya konflik industrial.
Salah satunya dengan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pengusaha dengan organisasi serikat buruh yang menghadapi dualisme kepengurusan, rapat ini digelar pada Kamis, (22/9/22) di Buffet Mangga.
Koordinasi kali ini menghadirkan masing-masing perwakilan dari serikat pekerja buruh yang sedang mengalami dualisme kepengurusan serikat, perwakilan pengusaha serta dari pihak Intelijen kepolisian.
Pemerintah Batu Bara bersama Sejumlah pengusaha dengan organisasi serikat buruh mengadakan rapat koordinasi guna mencegah konflik hubungan industrial.
Akibat terjadinya konflik dualisme kepengurusan serikat buruh khususnya yang selama ini terjadi di tubuh KSPSI Batu Bara telah menimbulkan ganguan kecil utamanya di sektor produksi Barang dan Jasa, dikhawatirkan dapat mengganngu kepentingan ekonomi.
Untuk itu Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan mengharapkan adanya harmonisasi antar serikat Buruh dan Pengusaha demi tercapainya stabilitas ekonomi negara yang kondusif dan harmonis.
“Belakangan ini Pemerintah merasa sangat prihatin dengan kondisi Serikat Pekerja di tingkat KSPSI Kabupaten Batu Bara, dimana adanya dua kepengurusan serikat buruh yang notabennya memiliki nama, logo dan lambang yang sama (dualisme)” ungkap Kadis Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Batu Bara, Buhari Imram dalam sambutannya, Kamis, (22/9/22).
Meskipun dualisme kepengurusan Serikat buruh tersebut telah menimbulkan gangguan kecil disektor produksi barang dan jasa di tingkat hubungan industrial utamaya pada pasar tenaga kerja, namun Buhari memastikan kapasitasnya dalam hal ini ialah untuk mewakili kepentingan Pemerintah sesuai UU Nomor 21 tahun 2002, dan memutuskan untuk mengambil langkah dan sikap netral.
“Perlu sama-sama kita fahami, keberadaan Disnakerperindag dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada dua kubu tersebut ialah bersifat netral sesuai dengan kapasitas kami sebagai pihak Pemerintah,” ucapnya.
Pemerintah dalam hal ini, kata Buhari terus berupaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis demi menjaga kondusifitas dan stabilitas ekonomi di sektor produksi barang dan jasa ditingat industrial.
“kita ketahui bersama bahwa permasalahan dualisme kepengurusan Serikat Buruh saat ini tidak ada kaitannya dengan Disnakerperindag, karena mengacu UU No 21 tahun 2002 apabila terjadi perselisihan baik ditingkat serikat Buruh dan Konfederasi harus diselesaikan dengan musyawarah Internal serikat pekerja, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka harus diselesaikan sesuai undang-undang,” kata Buhari Imran.
Selain itu Buhari juga menegaskan sesuai Undang-undang yang ada, pihaknya berhak dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang -undangan yang berhubungan pada ketenagakerjaan.
Selain itu, Disnakerperindag juga menyadari bahwa dari banyak kasus hubungan industrial yang selama ini terjadi, muaranya selalu berasal dari ketidakharmonisan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Untuk itu Buhari juga berharap agar pihak perusahaan ikut mengambil solusi untuk mencegah konflik yang terjadi.
“Maka kami sebagai Instansi yang bertangungjawab dibidang ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan ini berperan sebagai pihak penegah dan penghubung diantara ketiga unsur yang terlibat dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis,” ucapnya.
Selaku kepala Dinsnakerperindag Batu Bara, Buhari juga menyadari persoalan pasar pada sektor pasar ketenagakerjaan ini permasalahannya sangat komplek. Ia mengaku tantanganya kedepan begitu berat bila konflik ini tidak segera diantisipasi.
“Sehingga jika ada permasalahan yang muncul penyelesaiannya tidak sesederhana yang kita pikirkan, tantangannya sangat berat” ucapnya
Untuk itu Buhari berharap pada rapat kordinasi pada bulan ini, semua pihak baik ditingkat serikat buruh, Pelaku usaha bersama Pemerintah Batu Bara terus dapat bersinergi serta bekerja sama dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis kedepan.
“Setelah hasil rapat koordinasi ini kita harapkan hubungan industrial yang harmonis di kabupaten Batu Bara ini tetap terjaga dengan baik dan kondusif,” pungkasnya.
