Bupati kabupaten Batubara, Zahir bersama Sekda Sakti Alam Siregar dalam rapat pembahasan Pembebasan Lahan PT Soffin di Aula Kantor Bupati Batubara - Foto Istimewa KONTRA.ID Dok@2019

KILAS DAERAH

Bupati dan Sekda Batubara Beda Pendapat Soal TBUPP

“Aduh, (TBUPP) itu Perbup, Perbup itu. Bukan keputusan Bupati” kata Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Batubara, Sakti Alam Siregar, melaporkan untuk Kontra.id, pada Rabu (27/11/2019

Tuah Aulia Fuadi

Published on 27 November 2019

3,988 Comments

Kontra.id — Tak seperti biasa, kali ini Bupati kabupaten Batubara Zahir, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batubara, Sakti Alam Siregar, berbeda pandangan.

Namun bukan soal visi dan misi dalam pembangunan, melainkan soal pandangan terhadap Tim Bupati Untuk percepatan Pembagunan (TBUPP) yang diketuai oleh Syaiful Syafri Sipahutar.

Sebelumnya, pada sabtu (23/11/2019) sore lalu, Bupati kabupaten Batubara Zahir menyatakan menyambut baik dengan permintaan presiden Joko Widodo dalam melakukan penyederhanaan terhadap setiap peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang tumpang tindih untuk diperkecil, agar masyarakat tidak bingung dan birokrasi tidak terlalu berbelit-belit.

“Bahwa DPRD itu kan mitra pemerintah, perda itu dibentuk atas persetujuan DPRD, ya semua perda dan perbup itu akan kita inventaris nanti, bagaimana Perda dan Perbup yang tumpang tindih diperkecil, suapaya masyarakat tidak bingung dan birokrasi tidak berbelit-belit,” kata Zahir kepada wartawan, Sabtu (23/11) saat di temui di indrapura.

Namun rawut wajah Bupati Zahir seketika itu berubah dan tampak enggan menanggapi lebih jauh pertanyaan wartawan soal apakah Peraturan Bupati (Perbup) nomor 13 tahun 2019, tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembagunan (TBUPP) akan dicabut dengan adanya permintaan dari presiden Jokowi untuk tidak banyak membuat Perbup.

Menimbang Perbub TBUPP yang dibentuk oleh Bupati kabupaten Batubara Zahir bersama Sekda pada tanggal 26 februari 2019 lalu itu, banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat, lantaran kinerjanya dianggap sebahagian masyarakat hanya menakut-nakuti stuktur pejabat di OPD Pemkab Batubara.

Zahir justru memalingkan wajahnya dan melenggang pergi menjauh saat wartawan terus mencecarnya prihal Perbub Nomor 13 tahun 2019 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembagunan (TBUPP) yang mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar itu.

Mantan Anggota DPRD Sumut ini justru mengatakan bahwa TBUPP bukan produk dari Peraturan Bupati, melainkan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati kabupaten Batubara.

Bupati kabupaten Batubara Zahir saat diwawancarai wartawan pada Sabtu (23/11/2019) (Foto Istimewa KONTRA.ID.

“Ya (TBUPP) itu kan bukan Perbup, bukan perbup itu ya, TBUPP itu keputusan Bupati,” ucap Zahir melengos sembari menjauh.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Batubara, Sakti Alam Siregar, justru berbeda pandangan dengan Bupati Zahir soal Perbup TBUPP yang diketuai oleh Syaiful Syafri Sipahutar ini.

Sekda mengaku pola pembentukan TBUPP tersebut justru bukan dilahirkan dari Surat keputusan (SK) Bupati, melainkan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Batubara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batubara, Sakti Alam Siregar saat dikonfirmasi di ruangan asisten I Pemkab Batubara – Foto Istimewa @2019

“Aduh, (TBUPP) itu Perbup, Perbup itu. Bukan keputusan Bupati” kata Sekretaris Daerah (sekda) kabupaten Batubara, Sakti Alam Siregar, melaporkan untuk Kontra.id, pada Rabu (27/11/2019).

Matan Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Batubara itu menegaskan bahwa pembentukan Tim Cepat yang diketuai oleh mantan ketua timses Zahir-Oky itu berdasarkan peraturan Bupati (Perbub). Oleh karenanya bukan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati kabupaten Batubara. ***