BPK Ungkap 10 Skandal TBUPP Bebani APBD Batu Bara Rp 1,3 M, hingga Hambat Kinerja Bupati dan 17 OPD

Kontra.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai Pembentukan TBUPP oleh Bupati Batu Bara yang mendapat kucuran dana APBD senilai Rp1.3 miliar pada tahun 2019, tambahan dana senilai Rp1,1 miliar dari APBD 2020, ternyata pembentukannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain BPK menilai keberadaan TBUPP berpotensi menghambat tugas dan fungsi kinerja OPD akibat tumpang tindihnya kewenangan antara TBUPP dengan 17 OPD, juga berpotensi hambat kinerja Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara saat mengambil kebijakan daerah.

BPK menyebut penambahan kewenangan Tim Bupati untuk percepatan Pembagunan (TBUPP) di pemkab Batu Bara ini menjadi indikasi sumber ketidak sejalanan hubungan antara Bupati dan Wakil dengan jajarannya di Organisasi perangkat Daerah (OPD), sehingga berpotensi menghambat tugas pokok dan fungsi OPD terkait.

Berdasarkan rilisan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Batu Bara yang diterima Kontra.ID pada 20 Mei 2020, BPK temukan Indikasi salah kelola dalam pembentukan TBUPP, diketahui terdapat 10 kasus skandal dalam pembentukan TBUPP oleh Bupati Batu Bara sebagai berikut.

Pertama, pembentukan TBUPP belum didukung dengan kajian dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan.

Kedua, kedudukan TBUPP tumpang tindih dengan tugas dan fungsinya dengan satuan dinas dan Badan di Organisasi perangkat Daerah (OPD), sehingga berpotensi menghambat tugas pokok dan fungsi OPD terkait.

Ketiga, dengan tumpang tindihnya fungsi TBUPP tersebut, BPK menilai kedudukan TBUPP yang dibentuk berdasarkan Perbub no 41/ 2019 ini berpotensi menghambat kinerja Bupati, Wakil Bupati saat mengambil kebijakan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pelayanan kepada masyarakat atau kebijakan lainnya.

Keempat, Tugas TBUPP yang dipimpin oleh bekas ketua Tim sukses Zahir-Oky pada pada Pilkada 2018 itu hampir sama kewenangan dan fungsinya dengan Inspektorat dalam meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daeah (KDH).

Selain itu, kedudukan dan tugas TBUPP juga setara dengan Bappeda, dalam memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam menyusun clan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati, OPD dan seluruh camat se-kabupaten Batu Bara.

Tak hanya itu, kedudukan TBUPP di Pemkab Batu Bara juga setara dengan kedudukan Sekda (Sekretariat Daerah) dan setara dengan 14 OPD lainya, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Ketengakerjaan, Dinas sosial, Dinas PMD dan Dinas Porapar.

Selanjutnya kedudukan TBUPP juga setara dengan Dinas Ketahanan Pagan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PA), Dinas KB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu (PMP2T).

Kelima, pada tahun 2019, TBUPP mendapatkan anggaran dari Bupati Zahir melalui APBD di Sekretariat Daerah (Sekda) Batu Bara senailai Rp1.321.688.526, dengan realisasi sebesar Rp 1.000.322.373, dengan laporan Silpa senilai Rp.321.366153.

Dari tumpang tindihnya fungsi TBUPP dengan 17 OPD yang tak didukung dengan kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran pada pembentukan TBUPP, mengakibatkan Pemkab Batu Bara mengalami beban pemborosan APBD senilai Rp1.000.322.373, dampak duplikasi anggaran dari tumpang tindihnya fungsi 17 OPD dan TBUPP tersebut.

Untuk diketahui, Pemborosan Keuangan menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk jenis korupsi baru dari ke 30 jenis korupsi yang di rumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999.

Setidaknya terdapat 17 tumpang tindih fungsi OPD dengan TBUPP sehingga diindikasi sebagai pemborosan penggunaaan anggaran dari APBD dalam pelaksanaan anggaran TBUPP di Sekretariat Daerah (Sekda) yang tidak sesuai dengan kajian dan Peraturan dan UU yang berlaku.

Tumpang tindih kewenagan TBUPP dengan 17 OPD di Pemkab Batu Bara.

Keenam, capaian kinerja TBUPP di Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batu Bara tak dapat diukur.

Ketujuh, kedudukan TBUPP di Pemkab Batu Bara sangat berpotensi membebani APBD.

Kedelapan, belum adanya kajian kebutuhan dan pembentukan TBUPP dari pihak independen.

Kesembilan, pembentukan TBUPP bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 s.d.  2023, hal itu ditandai dengan tidak adanya Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH pada program Sekretariat Daerah (Sekda), sebagaimana diketahui, TBUPP dibawah naungan anggaran dari Setdakab Batu Bara.

Kesepuluh, TBUPP tumpang tindih degan peraturan Bupati (Perbub) Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Batu Bara.

Atas sepuluh permasalahan TBUPP tersebut, BPK menilai pembentukan TBUPP oleh Bupati Batu Bara tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 4, yang berarti akibat pembentukan TBUPP di Pemkab Batu Bara akibatkan Keuangan daerah tak dikelola secara tertib, tak taat pada peraturan perundang -undangan, tak efektif dan tak efsien, tak ekonomis serta tak transparan, tak bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan TBUPP tak bermanfaat untuk masyarakat. *